Bagaimana Kontestasi Politik Membentuk Kebijakan Seragam dan Aturan Pemakaian Jilbab di Sekolah Indonesia

PhD Researcher, KU Leuven

SDN 5 Cikidang di Kampung Pengkolan, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang berada ditengah perkebunan, 26 Juli 2022. Sekolah yang letaknya dikelilingi perkebunan dan cukup jauh dari perkampungan ini hanya memiliki 50 orang murid terdiri dari 8 murid di kelas 3, 8 murid kelas IV, 8 murid kelas V, dan 26 murid kelas VI. Tak ada lagi murid di kelas 1 dan II selama 2 tahun terakhir karena letaknya yang jauh. Guru pengajar yang tersisa hanya tinggal 2 orang. Sekolah ini jika terus kekurangan murid rencananya akan disatukan dengan SDN 1 Cikidang yang lokasinya ada di dekat kantor desa. TEMPO/Prima mulia

Publik kembali heboh pasca pemberitaan tentang guru sekolah negeri yang diduga memaksa siswi Muslim di Yogyakarta menggunakan jilbab tanpa kehendaknya – bahkan hingga membuat murid tersebut depresi.

Pekan lalu, Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur DIY menonaktifkan kepala sekolah dan tiga guru yang terlibat kejadian tersebut.

Laporan Human Rights Watch tahun 2021 menunjukkan bahwa sejak 1990, ada semakin banyak peraturan nasional maupun daerah yang mengatur standar berpakaian Islami bagi perempuan di lembaga pendidikan – baik untuk siswa, guru, maupun dosen.

Berbagai pihak termasuk Komnas Perempuan mengkritik bahwa peraturan standar berbusana bagi siswi Muslim cenderung bias gender dan misoginis.

Tapi, kita tidak bisa memungkiri bahwa standar busana Islami kerap dianggap sebagai simbol kesalehan sosial dan moralitas.

Kontestasi politik di Indonesia, terutama politik Islam, punya andil besar dalam membentuk kebijakan seragam jilbab di sekolah, termasuk membentuk konteks sosial yang mendorong implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.

Kebijakan busana ‘khas Muslimah’ saat ini

Satu contoh yang menggambarkan pengaruh kontestasi politik terhadap seragam jilbab adalah implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 tahun 2014. Regulasi inilah yang saat ini mengatur seragam pelajar sekolah dasar dan menengah (SD hingga SMA) secara nasional.

Pasal 1 ayat 4 pada Permendikbud tersebut menjelaskan:

Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah.

Saat kita membacanya secara sekilas, nampak tak ada persoalan – tidak ada paksaan bagi siswi Muslim untuk berpakaian seragam ‘khas Muslimah’.

Bahkan, konteks politik dari lahirnya pasal jilbab dalam Permendikbud ini adalah mencegah diskriminasi pelajar Muslim berjilbab di sekolah negeri yang berada di daerah minoritas seperti Bali.

Mendikbud kala itu, Muhammad Nuh, juga mengatakan bahwa regulasi ini dibuat untuk menjamin kebebasan berpakaian siswi Muslim. Permendikbud ini berupaya memberi kesempatan bagi siswi Muslim untuk mengekspresikan keagamaannya tanpa paksaan jika ingin maupun tidak ingin mengenakan busana Islami.

Tetapi, menurut laporan Komnas Perempuan dan Human Rights Watch dalam beberapa tahun terakhir, peraturan tersebut justru dipahami secara berbeda oleh sekolah. Sekolah kerap melihat aturan ini sebagai legitimasi untuk mewajibkan pelajar Muslim yang belum berjilbab.

Mengacu dari Permendikbud tersebut, penyeragaman pakaian sekolah bagi pelajar memang bertujuan untuk “memperkuat jati diri bangsa”. Tujuan lainnya adalah menginternalisasi karakter disiplin dan kepatuhan pelajar pada negara.

Semangat di atas kemudian memberi ruang bagi sekolah untuk merinci aturan dan tata tertib yang disesuaikan dengan konteks daerah – dan otomatis kontestasi politik yang tengah dominan.

Kuatnya pandangan di berbagai daerah bahwa busana Islami merupakan standar moralitas, semakin memicu banyak sekolah untuk mendorong pemakian jilbab di antara siswi Muslim, seperti yang kita lihat di Yogyakarta, atau bahkan hingga siswi non-Muslim seperti yang terjadi di Padang pada Februari 2021 silam.

Bagaimana kita bisa sampai pada titik ini?

‘Revivalisme’ politik Islam dalam dunia pendidikan

Penggunaan jilbab sebagai representasi identitas keislaman di lembaga pendidikan Indonesia sangat berkaitan dengan dinamika ‘revivalisme’ atau kebangkitan kembali politik Islam di tatanan global, nasional, dan lokal.

Pada tahun 1965 hingga 1985, relasi pemerintah Orde Baru dengan berbagai kelompok Muslim yang tidak harmonis, ditambah kecurigaan terhadap politik Islam, berdampak pada aturan penggunaan jilbab di sekolah. Peraturan seragam sekolah berupa SK 052/C/Kep/D.82 keluaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, misalnya, melarang penggunaan jilbab di TK, SD, SMP, dan SMA negeri.

Siswi yang berjilbab pada kala itu dicurigai, diintimidasi oleh guru dan bahkan militer, serta dikeluarkan dari sekolah jika masih berjilbab.

Tekanan pemerintah ini kemudian menuai resistensi dan advokasi, terutama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DII), dan Muhammadiyah.

Utamanya, gaung Revolusi Iran pada tahun 1979 yang berdampak pada kewajiban penggunaan jilbab bagi perempuan Iran, menjadi titik yang menginspirasi sebagian Muslimah Indonesia.

Jilbab kala itu menjadi simbol anti-Barat, bentuk perlawanan untuk melawan ‘kerusakan moral’, serta resistensi atas dominasi politik, budaya, dan ekonomi Barat. Imaji sebagai bagian dari komunitas Muslim dunia yang memiliki persamaan agama dan nilai, kemudian menjadi dasar gerakan ‘jilbabisasi’ di Indonesia.

Gerakan jilbabisasi di SMP, SMA, dan perguruan tinggi terus berkembang pada tahun 1980-an. Ini tidak terlepas dari gerakan seperti Lembaga Dakwah Masjid Kampus (LDMI) dan PII di Masjid Salman ITB melalui forum studi islam intensif, latihan mujahid dakwah (LMD), dan pelatihan bagi mahasiswa dan pelajar.

Di kampus lain, kehadiran Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood) di Indonesia menginspirasi berbagai gerakan politik Islam di masjid kampus seperti Masjid Shalahuddin di UGM, Masjid Raden Fatah di Universitas Brawijaya Malang, Masjid Manarul Ilmi di ITS, Masjid Arif Rahman Hakim di UI, dan Masjid Dzar Al-Gifari di IPB. PII juga mengembangkan strategi dakwah untuk pelajar di berbagai kota melalui Masjid Mujahidin di Bandung, Masjid Al-Azhar Sunda Kelapa, Masjid Syuhada di Yogyakarta, dan lain sebagainya.

Kemudian, selama 1991 hingga 1998, ketegangan antara pemerintah Orde Baru dengan gerakan Muslim mulai membaik. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), misalnya, mendapatkan ruang dalam pemerintahan.

Gerakan masif dari para organisasi Islam berhasil menjembatani kontestasi dengan kelompok sekuler-nasionalis (pemerintah) untuk mengakomodasi penggunaan jilbab di sekolah negeri melalui SK 100/C/Kep/D 1991 tentang seragam sekolah – dan bahkan berujung pada menguatnya implementasi norma-norma keislaman.

Penggunaan jilbab pada era 1990-an semakin marak di sekolah seiring dengan semakin berkembangnya gerakan rohani Islam (Rohis) di sekolah. Penggunaan jilbab pada era ini merupakan simbol transformasi kesalehan, kelahiran kembali (hijrah), dan identitas Muslim.

Akhirnya, memasuki era Reformasi pada 1998, demokratisasi makin memberi ruang pada kebangkitan politik Islam Indonesia dan ekspresi keislaman di ruang publik.

Makna jilbab pada masa pasca Reformasi 1998 pun mengalami pergeseran. Peneliti antropologi agama, Nancy Smith-Hefner, mengemukakan bahwa jilbab bukan hanya sebagai simbol interpretasi keislaman individu, tetapi juga gaya hidup, tren, serta kontrol dalam berinteraksi dengan lawan jenis.

Menyisakan polarisasi?

Dua dekade pasca reformasi hingga sekarang, interpretasi jilbab di lembaga pendidikan masih diwarnai kontestasi. Ini terjadi antara kelompok Islam yang konservatif dan fundamentalis, versus kelompok nasionalis-pluralis dan kelompok Muslim arus utama yaitu Nahdlatul Ulama (NU).

Fenomena pemaksaan jilbab dan resistensinya menunjukkan kohesi sosial yang mulai memudar, terutama akibat polarisasi masyarakat Indonesia yang makin tajam pasca meluasnya demokratisasi dan kebebasan berpendapat.

Pemerintah, masyarakat sipil yang pro nasionalis-pluralis, sekolah, siswa, orang tua, serta organisasi Muslim lain harus membuka ruang dialog. Harapannya, prasangka mengenai seragam khas Muslimah dapat diurai secara demokratis.

Dunia pendidikan harus mampu membuka akses dan kesempatan untuk mengekspresikan pilihan dan kepentingan berbagai kelompok dan kelas dalam masyarakat – termasuk dalam menginterpretasikan pilihan mereka menggunakan jilbab atau tidak.The Conversation

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

9 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

9 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.