Mengapa Permenkominfo tentang PSE Lingkup Privat Memblokir Kebebasan Sipil

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Shutterstock.com

Editorial Tempo.co

---

PEMBLOKIRAN platform pembayaran PayPal dan sejumlah game daring memperlihatkan kesewenang-wenangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Catatan: ini baru awal. Catatan lagi: korbannya bukan cuma platform tersebut, melainkan juga penggunanya—banyak pengguna PayPal yang menjerit karena tak bisa mencairkan dananya.

Alasan pemblokiran karena mereka belum terdaftar. Tapi platform digital yang sudah terdaftar pun bukan berarti tak dibayang-bayangi ancaman penutupan akses. Kelak, jika menolak permintaan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menurunkan konten yang dianggap “meresahkan masyarakat” dan “mengganggu ketertiban umum”, mereka pun bisa diblokir.

Setelah platform digital terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di Kementerian Kominfo, mereka harus tunduk pada Permenkominfo tadi. Selain platform pembayaran seperti PayPal dan game daring, penyelenggara sistem elektronik meliputi media sosial, aplikasi pesan dan panggilan, layanan surat elektronik, mesin pencari, perdagangan secara elektronik (e-commerce), hingga dompet digital. Bukan hanya wajib menghapus konten yang dilarang lewat pasal karet, mereka pun wajib memberikan akses terhadap akun pengguna demi kepentingan “pengawasan” dan “penegakan hukum”.

Keliru jika menganggap Permenkominfo tersebut hanya menyasar platform digital asal luar negeri. Lingkupnya yang luas menyebabkan platform lokal, termasuk blog publik dan media siber, juga bisa kena. Artinya, bukan hanya kebebasan berpendapat dan berekspresi yang terancam, melainkan juga kebebasan pers. Padahal, pers punya payung sendiri berupa Undang-Undang Pers, yang kedudukannya lebih tinggi ketimbang peraturan menteri.

Permenkominfo itu juga melampaui hukum acara di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP, tindakan yang memaksa seperti penyitaan dan penggeledahan, harus merupakan bagian dari proses hukum dan atas izin ketua pengadilan. Dalam Permenkominfo itu, akses terhadap akun pengguna bisa dilakukan demi kepentingan “pengawasan” yang definisinya longgar, bukan hanya untuk “penegakan hukum”. Tak salah jika ada yang mengartikan pengawasan di sini sebagai tindakan mematai-matai pengguna.

Demikian juga soal penghapusan atau penurunan konten. Seharusnya tindakan ini pun berdasarkan hukum dan sangat selektif. Penurunan konten terorisme atau pornografi anak bisa dipahami. Namun penghapusan konten yang “meresahkan masyarakat” dan “mengganggu ketertiban umum” jelas keliru. Definisi “meresahkan masyarakat” dan “mengganggu ketertiban umum” yang tidak jelas sehingga artinya bisa ditarik ulur oleh pemerintah ataupun pihak yang antikritik menyalahi prinsip legalitas. Sebuah aturan harus menjabarkan secara spesifik perbuatan yang diatur agar tak sewenang-wenang.

Pada akhirnya, publiklah yang sebenarnya paling dirugikan oleh Permenkominfo itu. Haknya untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi seperti yang dijamin Pasal 28F Undang-Undang Dasar dibelenggu peraturan tersebut. Kebebasannya untuk berpendapat dan berekspresi sudah pasti terancam. Privasinya dalam berkomunikasi ataupun menggunakan media sosial bisa diterabas dengan semena-sema.







Bagaimana Kontestasi Politik Membentuk Kebijakan Seragam dan Aturan Pemakaian Jilbab di Sekolah Indonesia

1 hari lalu

Bagaimana Kontestasi Politik Membentuk Kebijakan Seragam dan Aturan Pemakaian Jilbab di Sekolah Indonesia

Dua dekade pasca reformasi hingga sekarang, interpretasi jilbab di lembaga pendidikan masih diwarnai kontestasi. Dunia pendidikan harus mampu membuka akses dan kesempatan untuk mengekspresikan pilihan dan kepentingan berbagai kelompok dan kelas dalam masyarakat.


Pahami Keberagaman dan Toleransi di Ruang Digital

2 hari lalu

Pahami Keberagaman dan Toleransi di Ruang Digital

Literasi digital yang baik akan mendorong pemanfaatan teknologi digital ke arah positif.


Literasi Digital Dapat Mengurangi Tindakan Cyber Bullying

2 hari lalu

Literasi Digital Dapat Mengurangi Tindakan Cyber Bullying

Cyber bullying merupakan kejadian seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet.


The Mauritanian: Buku Harian Berdarah dari Guantanamo

3 hari lalu

The Mauritanian: Buku Harian Berdarah dari Guantanamo

Sebuah pengakuan dari seseorang yang ditahan di Guantanamo selama 14 tahun tanpa tuduhan resmi. Jodie Foster memperoleh penghargaan Golden Globe untuk perannya sebagai pengacara.


Bahaya Tentara Merambah Jabatan Sipil

3 hari lalu

Bahaya Tentara Merambah Jabatan Sipil

Negeri ini memiliki pengalaman getir ketika pemerintahan dikendalikan oleh militer. Di era Orde Baru, atas nama dwifungsi, tentara tak hanya bertugas di bidang pertahanan, tapi juga merambah ke urusan sipil dan politik.


Indonesia Fasilitasi Lokakarya Identifikasi Arus Data Lintas Batas untuk Multistakeholder

8 hari lalu

Indonesia Fasilitasi Lokakarya Identifikasi Arus Data Lintas Batas untuk Multistakeholder

Indonesia Fasilitasi Lokakarya Identifikasi Langkah-langkah Penyeimbangan Kepentingan bagi Multistakeholder pada Arus Data Lintas Batas


Literasi Digital Sektor Pemerintahan di Lingkungan ASN Provinsi Jawa Tengah

8 hari lalu

Literasi Digital Sektor Pemerintahan di Lingkungan ASN Provinsi Jawa Tengah

literasi digital sektor pemerintahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Tengah


"Slowbalisation" Perekonomian Dunia, Apa yang Harus Kita Lakukan?

13 hari lalu

"Slowbalisation" Perekonomian Dunia, Apa yang Harus Kita Lakukan?

Apa itu "slowbalisation"? Bagi Anda yang sedang merencanakan investasi, pastikan untuk mengetahui profil risiko Anda sebelum berinvestasi.


15 hari lalu


Pemolisian Humanis : Transformasi Penegakan Hukum yang Berkeadilan (2)

16 hari lalu

Pemolisian Humanis : Transformasi Penegakan Hukum yang Berkeadilan (2)

Penegakan hukum adalah langkah terakhir, apabila penyelesain masalah melalui upaya-upaya restoratif justice tidak dapat dilakukan.