Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemolisian Humanis : Transformasi Penegakan Hukum yang Berkeadilan (2)

image-profil

Wakil Kepala Polri/Guru Besar Kehormatan Bidang Hukum pada Universitas Riau

image-gnews
Petugas kepolisian mengarahkan pengendara motor untuk mendapatkan vaksin COVID-19 saat razia vaksin di jalur wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 26 Desember 2021. Polisi juga memberlakukan vaksin di tempat bagi wisatawan di kawasan Puncak yang kedapatan belum melakukan vaksinasi. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Petugas kepolisian mengarahkan pengendara motor untuk mendapatkan vaksin COVID-19 saat razia vaksin di jalur wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 26 Desember 2021. Polisi juga memberlakukan vaksin di tempat bagi wisatawan di kawasan Puncak yang kedapatan belum melakukan vaksinasi. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Iklan

Dengan semakin berkembangnya tuntutan masyarakat seturut dinamisnya perubahan sosial, kepolisian harus mampu beranjak untuk tidak hanya bekerja sebagai institusi, tetapi turun langsung melindungi dan mengayomi (to protect and serve). Dalam konteks inilah, penulis mendefinisikan policing sebagai pemolisian. Kendati dalam banyak literatur juga masih ditemukan perdebatan tentang konsep policing sebagai perpolisian. Dalam pemaknaan ini, perpolisian meliputi segala hal ihwal kepolisian baik itu organisasinya, pemolisiannya, maupun masyarakatnya serta banyak hal ihwal lainnya tentang kepolisian.

Pendefinisian policing sebagai perpolisian menurut penulis kurang tepat karena perpolisian adalah kata benda, sehingga ia lebih tepat merujuk pada pranata atau lembaga; sementara policing adalah kata kerja berimbuhan (verb-gerund) yang merujuk pada makna model atau cara. Sebab itu, pemolisian mengacu pada segenap pengerahan struktur dan sumber daya kepolisian untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok dalam rangka mewujudkan keteraturan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Guna melaksanakan tugas-tugas itu, pemolisian harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai humanis. Pemolisian humanis sebenarnya telah ada dalam DNA Polri sejak awal institusi ini berdiri. Poin kedua dan ketiga 10 Tri Brata menunjukan hal itu. Brata ke-2, “Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” dan Brata ke-3, “Polisi Indonesia senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.”

Dalam konteks masyarakat Indonesia, terdapat pengakuan terhadap adanya hukum adat, hukum agama, hukum pidana, dan hukum perdata. Hal ini sesungguhnya telah memberi ruang bagi pelaksanaan pemolisian humanis dalam konteks penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Hal itu kemudian mendorong dicanangkannya Grand Strategy Polri 2005 - 2025 yang menitikberatkan pada reformasi kultural, struktural, dan instrumental untuk mewujudkan Polri yang semakin profesional, Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang terintegrasi, modern, murah, dan cepat, juga menghadirkan pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum yang prediktif, bertanggung jawab, transparan, serta menjamin rasa keadilan masyarakat. Inti dari pemolisian masyarakat terletak pada dua ide besar, yakni kemitraan dan penyelesaian masalah (problem solving).

Melalui strategi kemitraan, polisi diharapkan mampu memberi respons tepat sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dan apa yang dipersepsikan masyarakat sebagai jalan terbaik yang dapat dilakukan polisi untuk menjawab harapan itu. Kemitraan ini juga menekankan pada kesetaraan, di mana polisi dan masyarakat bukan lagi diposisikan sebagai subjek dan objek keamanan, tetapi sama-sama sebagai subjek yang bergandengan tangan dengan masyarakat mewujudkan keamanan.

Kemitraan juga diarahkan secara konstruktif untuk pemecahan masalah sosial, pencegahan, serta penanggulangan gangguan keamanan, dan ketertiban sosial. Inilah yang menjadi pendorong fungsi pemolisian berikutnya, yaitu penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah dimaksudkan sebagai penguatan masyarakat untuk bekerja sama dengan polisi dalam mengidentifikasi dan merespons keamanan masyarakat, dengan menghadirkan pencegahan kejahatan, maupun penyelesaian masalah-masalah hukum yang muncul di tengah masyarakat, serta menetapkan prioritas respons terhadap sumber atau akar masalah.

Dalam konteks penegakan hukum, Polri terus melakukan transformasi Presisi. Transformasi tersebut dilakukan melalui empat pilar, yakni:

  1. Transformasi organisasi, yang meliputi pengembangan polres-polres, rencana pembentukan Direktorat PPA dan Direktorat Siber di kepolisian daerah, penghapusan kewenangan penyidikan di 1.062 Polsek 12 dengan memaksimalkan upaya problem solving dan kemitraan dari Bhabinkamtibmas, pembangunan zona integritas melalui pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh satuan kerja dan satuan wilayah Polri secara bertahap
  2. Transformasi operasional, meliputi optimalisasi E-Manajemen Penyidikan, penerapan restorative justice dan penegakan hukum yang berkeadilan, program virtual police, pemanfaatan teknologi kepolisian (SP2HP Online, E-PPNS, E-TLE dsb,) pengembangan scientific crime investigation, dst.
  3. Transformasi pelayanan, meliputi pelayanan yang ramah anak, perempuan, dan disabilitas, serta pemanfaatan aplikasi untuk pelayanan digital Polri sehingga mempermudah dan mempercepat proses pelayanan;
  4. Transformasi pengawasan. Melalui sistem pengawasan berbasis teknologi yang mudah dan cepat untuk dimanfaatkan masyarakat seperti, EDumas dan E-Propam Presisi, penerbitan Perkap Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengawasan melekat, adanya pengawasan hingga tingkat anggota dan keluarga, serta optimalisasi peran Biro Wassidik. Seluruh transformasi tersebut bermuara pada tekad kuat Polri untuk menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Adil bukan saja tentang memproses hukum 13 pelaku kejahatan, tetapi –dan ini yang lebih penting— memberikan pemenuhan hak-hak dasar seluruh anggota masyarakat. Itu sebabnya, Polri harus selalu mengedepankan pendekatan humanis yang berisi penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan; dan institusi ini melakukan hal itu dalam beberapa kebijakan dan praktik penegakan hukum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kita patut bersyukur bahwa Kepolisian Republik Indonesia terus menunjukkan prestasi yang membanggakan. Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas hingga Juni 2022 ini masih menempatkan Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum dengan citra positif tertinggi. Salah satu faktor yang memainkan peran besar dalam pencapaian ini adalah konsep Transformasi menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi berkeadilan) yang diusung Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si dan jajaran. Hanya dalam waktu tiga bulan setelah konsep itu diperkenalkan, citra positif Polri melesat menjadi 78,7 persen setelah sebelumnya bertengger di skor 71 persen. Capaian ini sekaligus mengantarkan Polri sebagai lembaga penegak hukum dengan citra terbaik kedua setelah TNI.

Namun, harus diakui bahwa terdapat sejumlah hal yang masih harus diperbaiki dalam penyidikan tindak pidana yang menjadi sorotan publik, dan berujung sebagai pengaduan masyarakat. Akan tetapi, dengan berbagai kebijakan dan 14 inovasi yang terus dikembangkan di tubuh Polri, kendala tersebut dapat diminimalisir.

Terkait itu, penulis ingin menyampaikan beberapa rekomendasi:

  1. Transformasi menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi berkeadilan) yang diusung Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dan jajaran, perlu terus didukung agar dapat memainkan peran penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.
  2. Kepolisian tidak akan pernah puas dan berhenti dengan pencapaian yang telah diperoleh saat ini, tetapi akan terus adaptif dan inovatif dalam menghadapi dinamika perubahan sosial masyarakat.
  3. Setiap anggota Polri harus memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai demokratis, yang meliputi; (1) mewujudkan supremasi hukum, (2) memberikan jaminan dan perlindungan HAM, (3) transparan, (4) akuntabilitas publik, dan (5) berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, dalam mewujudkan paradigma democratic policing;
  4. Tanamkan kepada seluruh anggota Polri bahwa semangat utama dalam penegakan hukum bukanlah pemberian hukuman, namun agar bagaimana masyarakat tidak menjadi korban kejahatan atau sebagai pelaku kejahatan.
  5. Penegakan hukum adalah langkah terakhir (the last resort), apabila penyelesain masalah melalui upaya-upaya restoratif justice tidak dapat dilakukan.
  6. Kajian terkait kepolisian terus berkembang, sehingga perlu dibentuk lembaga kajian kepolisian dan pemolisian, dibawah naungan Lemdiklat Polri, sebagai upaya mewujudkan pemolisian yang humanis dan transformatif dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Sebagai penutup, penulis ingin membuat kesimpulan, bahwa “Pemolisian humanis dan penegakan Hukum yang berkeadilan adalah dua sisi koin mata uang yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Keduanya adalah keseimbangan dari suatu wajah pemolisian yang benar-benar bernilai untuk tegaknya supremasi hukum serta keadilan masyarakat. Keadilan yang abadi harus terus diperjuangkan, setidak-tidaknya kita tidak pernah berhenti menjaga nilai-nilai yang paling mendekatinya. Keadilan itulah juga akan menjaga peradaban kita”

Keterangan:

Tulisan ini bagian terakhir dari dua tulisan, yang diambil dari orasi ilmiah Pengukuhan Guru Besar Kehormatan Komisaris Jenderal Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono M.Si di Universitas Riau, pada Rabu 20 Juli 2022.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024