Kasus Bocah Dipaksa Setubuhi Kucing: Darurat Perundungan Anak

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Ilustrasi persekusi, bullying. Shutterstock

Kasus perundungan murid kelas 5 sekolah dasar di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang dipaksa menyetubuhi kucing hingga akhirnya sang bocah meninggal adalah kado pahit bagi perayaan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2022 lalu. Bukan hanya harus diusut tuntas, kasus tersebut selayaknya menjadi momentum pembenahan dunia pendidikan kita. Pendidikan karakter dan budi pekerti selayaknya masuk dalam kurikulum prioritas di sekolah agar kekerasan terhadap anak tidak terus berulang.

Perundungan adalah perilaku seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan terus menerus terhadap individu atau mereka yang lebih lemah untuk menyakiti secara fisik, verbal, ataupun psikis. Sebagian besar pelaku ingin menunjukkan siapa dirinya dengan merasa lebih jago atau kuat di hadapan mereka yang dianggap lemah. Berkembangnya teknologi informasi, terutama media sosial, belakangan ini kerap menjadi pemicu terjadinya aksi perundungan. 

Kasus yang terjadi pada bocah sebelas tahun di Tasikmalaya juga karena dampak buruk internet. Para pelaku disebut terpapar konten pornografi hingga akhirnya melakukan perundungan tersebut.  Empat pelaku yang merupakan teman sepermainan korban merasa lebih kuat dan jago sehingga memaksa anak itu menyetubuhi kucing. Salah satu pelaku kemudian merekam adegan tersebut menggunakan telepon seluler. Karena video itu beredar di sejumlah grup percakapan hingga di media sosial, sang bocah depresi. Akibat trauma hebatnya itu, dia tidak mau makan dan minum beberapa hari hingga masuk rumah sakit dan akhirnya meninggal. 

Tindakan barbar empat anak yang menjadi pelaku perundungan tak bisa dibiarkan. Apalagi sebelumnya tiga bocah kelas enam sekolah dasar dan satu orang pelajar sekolah menengah pertama itu disebut kerap memukuli korban. Tidak hanya fisik dan seksual, korban juga mengalami kekerasan psikologis. Karena pelakunya anak-anak, penegak hukum bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Harus ada efek jera bagi para pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya. Sisi lain, mereka juga harus mendapatkan rehabilitasi mental yang serius. 

Kasus Tasikmalaya tersebut menambah daftar panjang perkara kekerasan terhadap anak. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada 1 Januari hingga 22 Juli 2022 terdapat 2715 kasus kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain peristiwa di Tasikmalaya, kasus teranyar lain adalah bocah 15 tahun di Bekasi yang dipasung oleh kedua orang tuanya hanya karena sering menghabiskan makanan di rumah. Angka kasus yang terus bertambah ini menunjukkan Indonesia tengah menghadapi darurat kekerasan terhadap anak.

Ironisnya, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagian besar pelaku kekerasan terhadap anak adalah teman sebaya. Sebagian bentuk kekerasan yang dilakukan adalah perundungan. Kunci mengatasi masalah ini adalah pendidikan karakter dan budi pekerti yang saat ini luntur dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan kita saat ini lebih berorientasi kepada budaya menghafal dan mengejar nilai tinggi. Apalagi, ketika sistem pembelajaran jarak jauh karena pandemi Covid-19, pendidikan karakter dan budi pekerti seperti jauh panggang dari api.

Kasus perundungan Tasikmalaya merupakan peringatan keras untuk pemerintah bahwa ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Orang tua juga musti berperan penting mencegah sedini mungkin anak-anaknya menjadi pelaku atau korban perisakan dengan menanamkan nilai-nilai baik  kepada mereka. Karena tanpa pembenahan fundamental seperti ini, kasus perundungan terhadap anak akan terus terjadi.






Bagaimana Kontestasi Politik Membentuk Kebijakan Seragam dan Aturan Pemakaian Jilbab di Sekolah Indonesia

1 hari lalu

Bagaimana Kontestasi Politik Membentuk Kebijakan Seragam dan Aturan Pemakaian Jilbab di Sekolah Indonesia

Dua dekade pasca reformasi hingga sekarang, interpretasi jilbab di lembaga pendidikan masih diwarnai kontestasi. Dunia pendidikan harus mampu membuka akses dan kesempatan untuk mengekspresikan pilihan dan kepentingan berbagai kelompok dan kelas dalam masyarakat.


Pahami Keberagaman dan Toleransi di Ruang Digital

2 hari lalu

Pahami Keberagaman dan Toleransi di Ruang Digital

Literasi digital yang baik akan mendorong pemanfaatan teknologi digital ke arah positif.


Literasi Digital Dapat Mengurangi Tindakan Cyber Bullying

2 hari lalu

Literasi Digital Dapat Mengurangi Tindakan Cyber Bullying

Cyber bullying merupakan kejadian seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet.


The Mauritanian: Buku Harian Berdarah dari Guantanamo

3 hari lalu

The Mauritanian: Buku Harian Berdarah dari Guantanamo

Sebuah pengakuan dari seseorang yang ditahan di Guantanamo selama 14 tahun tanpa tuduhan resmi. Jodie Foster memperoleh penghargaan Golden Globe untuk perannya sebagai pengacara.


Bahaya Tentara Merambah Jabatan Sipil

3 hari lalu

Bahaya Tentara Merambah Jabatan Sipil

Negeri ini memiliki pengalaman getir ketika pemerintahan dikendalikan oleh militer. Di era Orde Baru, atas nama dwifungsi, tentara tak hanya bertugas di bidang pertahanan, tapi juga merambah ke urusan sipil dan politik.


Indonesia Fasilitasi Lokakarya Identifikasi Arus Data Lintas Batas untuk Multistakeholder

8 hari lalu

Indonesia Fasilitasi Lokakarya Identifikasi Arus Data Lintas Batas untuk Multistakeholder

Indonesia Fasilitasi Lokakarya Identifikasi Langkah-langkah Penyeimbangan Kepentingan bagi Multistakeholder pada Arus Data Lintas Batas


Literasi Digital Sektor Pemerintahan di Lingkungan ASN Provinsi Jawa Tengah

8 hari lalu

Literasi Digital Sektor Pemerintahan di Lingkungan ASN Provinsi Jawa Tengah

literasi digital sektor pemerintahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Tengah


Mengapa Permenkominfo tentang PSE Lingkup Privat Memblokir Kebebasan Sipil

9 hari lalu

Mengapa Permenkominfo tentang PSE Lingkup Privat Memblokir Kebebasan Sipil

Permenkominfo tentang PSE Lingkup Privat tak hanya mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Apa saja kekeliruan Permenkominfo tersebut?


"Slowbalisation" Perekonomian Dunia, Apa yang Harus Kita Lakukan?

13 hari lalu

"Slowbalisation" Perekonomian Dunia, Apa yang Harus Kita Lakukan?

Apa itu "slowbalisation"? Bagi Anda yang sedang merencanakan investasi, pastikan untuk mengetahui profil risiko Anda sebelum berinvestasi.


15 hari lalu