Mengapa Penggunaan MyPertamina untuk Menekan Subsidi BBM Diragukan

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Petugas menunjukkan cara mendaftar di website sebelum membeli BBM bersubsidi di SPBU Kota Padangpanjang, Sumatera Barat, Jumat 1 Juli 2022. Pertamina menyosialisasikan mekanisme baru pembelian BBM bersubsidi dalam upaya memastikan penyaluran tepat sasaran, yakni dengan mendaftar melalui website subsidi.tepat.mypertamina.id khusus untuk kendaraan roda empat. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Editorial Tempo.co

---

Pemerintah melalui Pertamina hanya buang-buang energi dengan rencana menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi lewat penggunaan aplikasi MyPertamina. Jika persoalannya adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk subsidi yang terus jebol, maka obat paling mujarab adalah pengalihan alokasi ke subsidi langsung yang lebih tepat sasaran, dan BBM dijual dengan harga pasar. 

Per 1 Juli 2022, Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), mewajibkan para pengguna bensin Pertalite untuk mendaftarkan diri dan data kendaraannya ke situs web atau aplikasi MyPertamina. Pengguna terdaftar akan mendapatkan QR code khusus jika data mereka dikenali sebagai warga yang berhak menerima jenis BBM tertentu yang disubsidi tersebut. Uji coba mendapatkan QR code dan penggunaan aplikasi itu dimulai di lima provinsi: Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.  

Langkah tersebut dilatari pengajuan tambahan anggaran subsidi energi dan kompensasi oleh pemerintah yang mencapai Rp 520 triliun untuk 2022. Anggaran besar ini merupakan konsekuensi pemerintah tidak menaikkan harga BBM, LPG, dan tarif listrik meski harga minyak dunia meningkat. Awalnya, pada APBN tahun ini subsidi energi hanya dianggarkan Rp  134,03 triliun. MyPertamina diharapkan mampu mengurangi salah sasaran subsidi Pertalite.

Tapi penggunaan MyPertamina juga menimbulkan pertanyaan karena Pertamina sebelumnya sudah mengembangkan teknologi digital untuk mendeteksi kendaraan layak subsidi. Alatnya bahkan sudah terpasang lebih dari 90 persen SPBU di Indonesia. Kenapa Pertamina tidak menggunakan teknologi yang sudah lama disiapkan, yang tentunya telah menghabiskan banyak biaya tersebut?

Dan terbukti, penggunaan aplikasi MyPertamina langsung bermasalah di hari pertama. Di samping sering error, penggunakan MyPertamina untuk transaksi bensin dinilai bertele-tele dan menyulitkan masyarakat yang tidak terbiasa dengan aplikasi digital. Uji coba di hari pertamanya langsung diwarnai server down dan rating aplikasi yang drop karenanya. 

Hal lain, wajib menggunakan aplikasi baru untuk isi bensin berarti data pribadi penduduk semakin berserak di negeri ini. Risiko kebocoran semakin tinggi. Ini diperburuk dengan perlindungan dan literasi keamanan data pribadi di Indonesia masih tergolong rendah. Dan, jangan lupa, Pertamina merupakan salah satu lembaga yang dikabarkan mengalami pembobolan data internal pada tahun lalu.

Padahal efektivitas aplikasi MyPertamina dalam menekan subsidi juga masih diragukan. Aplikasi ini hanya akan efektif jika pendataan dilakukan secara benar dan lengkap, dengan kriteria yang jelas, sehingga mudah bagi petugas di lapangan untuk memverifikasinya. Sekadar data jenis kendaraan, seperti yang diminta dalam aplikasi saat ini, tidaklah cukup. Data yang minim akan menyulitkan verifikasi. Ujungnya, orang tidak berhak bisa tetap mendapatkan subsidi. 

Dengan segala risiko itu dan potensi permasalahan turunannya, jelas akan lebih mudah bagi pemerintah jika subsidi disalurkan secara langsung kepada masyarakat yang tidak mampu. Pertamina dan pemerintah cuma perlu memastikan data penduduk miskinnya. Semetara itu, BBM bisa dijual dengan harga pasar. Dengan demikian nilai subsidi terkendali, tapi tujuan untuk meringankan beban kelompok ekonomi bawah tetap terpenuhi. Yang dibutuhkan hanyalah langkah tegas pemerintah.






Bagaimana Kontestasi Politik Membentuk Kebijakan Seragam dan Aturan Pemakaian Jilbab di Sekolah Indonesia

1 hari lalu

Bagaimana Kontestasi Politik Membentuk Kebijakan Seragam dan Aturan Pemakaian Jilbab di Sekolah Indonesia

Dua dekade pasca reformasi hingga sekarang, interpretasi jilbab di lembaga pendidikan masih diwarnai kontestasi. Dunia pendidikan harus mampu membuka akses dan kesempatan untuk mengekspresikan pilihan dan kepentingan berbagai kelompok dan kelas dalam masyarakat.


Pahami Keberagaman dan Toleransi di Ruang Digital

2 hari lalu

Pahami Keberagaman dan Toleransi di Ruang Digital

Literasi digital yang baik akan mendorong pemanfaatan teknologi digital ke arah positif.


Literasi Digital Dapat Mengurangi Tindakan Cyber Bullying

2 hari lalu

Literasi Digital Dapat Mengurangi Tindakan Cyber Bullying

Cyber bullying merupakan kejadian seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet.


The Mauritanian: Buku Harian Berdarah dari Guantanamo

3 hari lalu

The Mauritanian: Buku Harian Berdarah dari Guantanamo

Sebuah pengakuan dari seseorang yang ditahan di Guantanamo selama 14 tahun tanpa tuduhan resmi. Jodie Foster memperoleh penghargaan Golden Globe untuk perannya sebagai pengacara.


Bahaya Tentara Merambah Jabatan Sipil

3 hari lalu

Bahaya Tentara Merambah Jabatan Sipil

Negeri ini memiliki pengalaman getir ketika pemerintahan dikendalikan oleh militer. Di era Orde Baru, atas nama dwifungsi, tentara tak hanya bertugas di bidang pertahanan, tapi juga merambah ke urusan sipil dan politik.


Indonesia Fasilitasi Lokakarya Identifikasi Arus Data Lintas Batas untuk Multistakeholder

8 hari lalu

Indonesia Fasilitasi Lokakarya Identifikasi Arus Data Lintas Batas untuk Multistakeholder

Indonesia Fasilitasi Lokakarya Identifikasi Langkah-langkah Penyeimbangan Kepentingan bagi Multistakeholder pada Arus Data Lintas Batas


Literasi Digital Sektor Pemerintahan di Lingkungan ASN Provinsi Jawa Tengah

8 hari lalu

Literasi Digital Sektor Pemerintahan di Lingkungan ASN Provinsi Jawa Tengah

literasi digital sektor pemerintahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Tengah


Mengapa Permenkominfo tentang PSE Lingkup Privat Memblokir Kebebasan Sipil

9 hari lalu

Mengapa Permenkominfo tentang PSE Lingkup Privat Memblokir Kebebasan Sipil

Permenkominfo tentang PSE Lingkup Privat tak hanya mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Apa saja kekeliruan Permenkominfo tersebut?


"Slowbalisation" Perekonomian Dunia, Apa yang Harus Kita Lakukan?

13 hari lalu

"Slowbalisation" Perekonomian Dunia, Apa yang Harus Kita Lakukan?

Apa itu "slowbalisation"? Bagi Anda yang sedang merencanakan investasi, pastikan untuk mengetahui profil risiko Anda sebelum berinvestasi.


15 hari lalu