Main Terabas Rancangan KUHP

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Mahasiswa gabungan dari berbagai Perguruan Tinggi di Banten berunjuk rasa di Jalan Ahmad Yani, Serang, Selasa, 24 September 2019. Mereka bergabung dengan elemen pergerakan lainya menolak pengesahan UU KPK dan rancangan KUHP karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, demokrasi dan HAM. ANTARA

Editorial Tempo.co

---------------------

Rencana mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pada Juli mendatang merupakan sikap bebal pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Bertabur pasal-pasal bermasalah, RUU tersebut mestinya dibahas ulang dengan melibatkan masyarakat. Tanpa itu, sama artinya pemerintah dan DPR menutupi fakta bahwa batalnya pengesahan RUU ini pada 2019 karena derasnya penolakan publik.

Gelagat operasi kilat untuk mengesahkan RUU itu tampak dari keengganan DPR membahas ulang pasal-pasal bermasalah yang sebagian di antaranya diakui oleh Presiden Joko Widodo kala menyetop pengesahan RUU KUHP. Dalam rapat Komisi III pada 25 Mei lalu, mayoritas anggota Dewan menyatakan pembahasan kembali RUU KUHP tak diperlukan lantaran telah diketok dalam pembahasan tingkat I DPR periode 2014-2019.

Pandangan ini jelas keliru. Meski berstatus sebagai ‘RUU operan’, pembahasan lanjutan pasal-pasal kontroversial mutlak dilakukan. Banyak langkah mundur di dalam naskah RUU KUHP yang mengekang kebebasan sipil. Misalkan, masih bercokolnya pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang membuat Indonesia kembali ke era hukum otoriter.

Perubahan delik pada pasal tersebut, dari delik biasa menjadi delik aduan, bukan hal penting. Soalnya bukan pada delik. Sebab, keseluruhan pasal penghinaan penguasa ini jelas kuno. Hanya penjajah yang memakainya. Hanya penguasa yang merasa tak memerlukan rakyat yang hendak menghukum rakyatnya sendiri karena kritik. Apalagi pasal penghinaan presiden ini sudah dihapus Mahkamah Konstitusi pada 2006. KUHP yang bagus di negara demokrasi justru makin nihil pidana politik, bukan sebaliknya.

Tema-tema berbau kolonial dalam RUU KUHP yang seharusnya diperbaiki untuk mengikuti perkembangan zaman, justru dilestarikan. Pemerintah dan DPR berkeras mengesahkan RUU yang mengabaikan hak-hak asasi manusia dengan mempidanakan penodaan agama, hidup bersama tanpa pernikahan, hingga pidana berbasis orientasi seksual seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Para pembuat hukum kita tak hanya kian konservatif, tapi bahkan hendak membunuh kemajemukan Indonesia. Mereka hendak menegakkan hukum yang berangkat dari pemikiran tunggal atau menginginkan keseragaman dengan memberangus perbedaan, ketika kini pemikiran dan konsep-konsep keberagaman berbasis hak asasi manusia kian maju.

Para legislator barangkali mesti diajarkan prinsip-prinsip dasar menyusun sebuah undang-undang. Pertama, pengaturannya tidak boleh sewenang-wenang, adil, dan tidak membuka celah untuk disalahgunakan oleh kekuasaan. Kedua, aturan di dalam undang-undang harus sangat terbatas pada hal-hal yang diperlukan untuk mencapai kebaikan publik, bukannya untuk menambah kekuasaan negara atau rezim.

Sedangkan prinsip ketiga ialah, dampak negatif dari pembatasan yang ditetapkan sebuah produk legislasi tidak boleh lebih besar daripada manfaatnya bagi masyarakat. Ambil contoh, menghukum orang hanya karena menulis pesan di media sosial dampaknya negatifnya lebih besar daripada pelanggaran prinsipil atas hak-hak orang lain yang terjadi.

Perlu diingat, pasal-pasal kontroversial yang menjadi ganjalan di 2019 sarat dengan muatan upaya penertiban dan penyeragaman yang luar biasa dari pemerintah. Penggiat hukum menyebutnya dengan istilah pedas: “lebih kolonial daripada KUHP warisan kolonial.” Istilah itu benar belaka. Bayangkan, KUHP yang dulu diboyong pemerintah kolonial Belanda ke Hindia Belanda pada 1915 untuk menindas pribumi, justru direproduksi saat ini. Mestinya, pemerintah dan legislator membawa paradigma baru, seperti penghapusan hukuman mati, penghilangan pasal penodaan agama, dan penghinaan kepada pemerintah.

Berkaca pada masih bercokolnya semua pasal-pasal bermasalah tersebut, pengesahan terburu-buru RUU KUHP harus dicegah. Libatkan publik dalam pembahasan ulang. Buka draf akhir rancangan yang sampai sekarang masih disimpan rapat-rapat oleh pemerintah. Jangan sampai pola politik hukum yang lazim di era pemerintahan Presiden Jokowi, seperti pembahasan dan pengesahan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Ibu Kota Negara, dan UU Cipta Kerja yang senyap dan tiba-tiba, terulang. Kita tidak ingin cara ‘mengendap-endap dalam gelap’ itu dilanggengkan.






Training of Trainers (ToT) Segmen Kelompok Masyarakat di Kota Banda Aceh

2 hari lalu

Training of Trainers (ToT) Segmen Kelompok Masyarakat di Kota Banda Aceh

Mempersiapkan para calon trainers yang diharapkan dapat mengedukasi serta mengajak masyarakat mengenal dan memahami literasi digital


Mengapa Penggunaan MyPertamina untuk Menekan Subsidi BBM Diragukan

3 hari lalu

Mengapa Penggunaan MyPertamina untuk Menekan Subsidi BBM Diragukan

Efektivitas aplikasi MyPertamina dalam menekan subsidi masih diragukan. Penggunaan MyPertamina menimbulkan pertanyaan karena Pertamina sebelumnya sudah mengembangkan teknologi digital untuk mendeteksi kendaraan layak subsidi.


Gandeng Bawaslu Kota, MAFINDO dan KOMINFO Gelar Kelas Kebal Hoaks di Yogyakarta

3 hari lalu

Gandeng Bawaslu Kota, MAFINDO dan KOMINFO Gelar Kelas Kebal Hoaks di Yogyakarta

Kelas Kebal Hoaks yang diadakan MAFINDO berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama SiberKreasi dalam gerakan Makin Cakap Digital.


Ulang Tahun ke-53, Sandiaga Justru Mengaku Merasa Tak Bahagia

7 hari lalu

Ulang Tahun ke-53, Sandiaga Justru Mengaku Merasa Tak Bahagia

Kemarin, Sandiaga Uno merayakan ulang tahunnya ke-53 disertai sebuah pertanyaan yang tersaji di video, kapan ia merasa berbahagia.


8 hari lalu

Jadwal Malaysia Open 2022 akan berlanjut Rabu, 29 Juni, dengan menghadirkan partai sisa babak pertama. Ada enam wakil Indonesia yang akan berlaga.


Hadapi Perubaan Iklim, Indonesia Siapkan Karbon Biru

8 hari lalu

Hadapi Perubaan Iklim, Indonesia Siapkan Karbon Biru

KKP jabarkan tiga strategi dalam menerapkan karbon biru.


Obi-Wan Kenobi, Munguak Kisah Sang Guru

9 hari lalu

Obi-Wan Kenobi, Munguak Kisah Sang Guru

Kisah Jedi terkemuka Obi-Wan Kenobi diangkat menjadi mini-seri. Mengungkap apa yang terjadi selama di persembunyian saat diburu pasukan Darth Vader.


Reaksi Kebablasan Promosi Holywings

10 hari lalu

Reaksi Kebablasan Promosi Holywings

Ketika protes itu diwujudkan dengan cara menggeruduk kafe Holywings, bahkan melakukan penyegelan, ini adalah tindakan yang tidak patut dan melanggar hak asasi.


10 hari lalu

Tak ada perubahan dalam posisi tiga besar klasemen MotoGP setelah balapan di Belanda. Quartararo yang gagal finis tetap ada di puncak.


Samudra Hartanto, Mantan Desainer Louis Vuitton Populerkan Batik di Paris

12 hari lalu

Samudra Hartanto, Mantan Desainer Louis Vuitton Populerkan Batik di Paris

Ia bertujuan agar batik menjadi lebih dekat dengan masyarakat Paris dan dapat digunakan sehari-hari.