Editorial Tempo.co
---
TAK perlu menambah panjang ribut-ribut soal rendang babi. Siapapun, termasuk pejabat pemerintah dan politikus, hendaknya tidak memperkeruh keadaan. Apalagi restoran yang menjual rendang babi itu sudah tutup dua tahun lalu dan pemiliknya pun telah meminta maaf.
Ribut-ribut rendang babi mencuat lagi gara-gara cuitan seorang penceramah dan pesohor media sosial. Dia mengunggah menu rendang babi di rumah makan bernama Babiambo di Kelapa Gading, Jakarta Utara, tanpa melakukan verifikasi lebih dulu. Sontak, cuitan itu mengundang reaksi negatif warganet--yang umumnya juga malas mencari kebenaran sebuah unggahan sebelum berkomentar atau membagikan ke jaringan pertemanan mereka.
Akibat kegaduhan itu, seperti latah, polisi juga memeriksa mantan pemilik restoran itu. Kepada polisi, pemilik Babiambo mengatakan menu tersebut dibuat sekadar jurus dagang untuk mencari pelanggan yang penasaran. Dia mengaku tidak menduga perbuatannya bakal memicu masalah yang diseret-seret ke isu suku, agama, dan ras. Ia juga sudah meminta maaf atas perbuatannya itu.
Seharusnya, kontroversi rendang babi ini selesai sampai di sana. Secara hukum, tidak ada yang salah dengan rendang babi yang dijual di restoran Babiambo itu. Pemilik restoran tidak menipu pelanggannya. Pemilik restoran menyebutkan dengan gamblang sebagai 'warung nasi padang nonhalal'. Selain itu, bumbu rendang dan cara memasaknya tak memiliki paten. Siapa pun boleh menggunakan bumbu rendang untuk memasak bahan pokok apapun. Di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, yang merupakan pusat kuliner khas Padang, kita bisa menemukan rendang berbahan ayam, singkong, bahkan jengkol.
Kalaupun dicari-cari, kesalahan pemilik rumah makan penjual rendang babi boleh jadi adalah kurangnya tenggang rasa. Tenggang rasa atau tepa salira merupakan sikap individu untuk mengontrol perilaku pribadi, menjaga hubungan baik, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak menyinggung perasaan atau memantik gesekan dengan anggota masyarakat lainnya. Sikap tenggang rasa inilah yang mestinya mencegah pemilik untuk menamai restorannya Babiambo dengan logo unsur rumah gadang. Namun, kesalahan seperti ini seharusnya selesai dengan permintaan maaf. Ide sejumlah orang untuk membawa pemilik resto Babiambo ke jalur hukum jelas berlebihan.
Urusan menjadi runyam karena ada pejabat dan politikus yang salah langkah merespons kasus ini. Mereka seperti mau menumpangi gelombang percakapan yang viral di media sosial. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, misalnya, tiba-tiba mendatangi restoran padang di Surabaya. Tak jelas apakah niat utamanya adalah makan masakan padang ataukah mau inspeksi mendadak soal rendang babi. Apa pun motifnya, langkah Khofifah tidaklah elok. Ia seperti memberi minyak pada api yang hampir padam. Wajar saja bila banyak warganet yang menyindir dan bahkan mencela langkah sang gubernur.
Saran Khofifah agar pemilik restoran padang memasang stiker “100 persen halal” jelas bukan resep yang tepat. Itu sama kelirunya dengan gagasan sejumlah politikus untuk mengharuskan sertifikasi halal untuk semua rumah masakan padang. Gagasan ini tak kalah konyolnya dari keharusan penempelan logo halal pada barang rumah tangga seperti kulkas dan mesin cuci.
Alih-alih membantu, gagasan sertifikasi halal malah akan merepotkan semua pemilik rumah makan padang. Untuk hal yang sudah jelas kehalalannya dan mudah urusannya, kenapa dibuat remang-remang dan dipersulit lagi. Apalagi, kita tahu, banyak urusan sertifikasi di negeri ini yang ujungnya malah membuka peluang suap dan pungutan liar saja.
Baca juga: Viral Restoran Padang Jual Masakan Daging Babi, Riza: Kok Ada yang Enggak Halal
