Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akhiri Kontroversi Rendang Babi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ilustrasi rendang. shutterstock.com
Ilustrasi rendang. shutterstock.com
Iklan

Editorial Tempo.co

---

TAK perlu menambah panjang ribut-ribut soal rendang babi. Siapapun, termasuk pejabat pemerintah dan politikus, hendaknya tidak memperkeruh keadaan. Apalagi restoran yang menjual rendang babi itu sudah tutup dua tahun lalu dan pemiliknya pun telah meminta maaf.

Ribut-ribut rendang babi mencuat lagi gara-gara cuitan seorang penceramah dan pesohor media sosial. Dia mengunggah menu rendang babi di rumah makan bernama Babiambo di Kelapa Gading, Jakarta Utara, tanpa melakukan verifikasi lebih dulu. Sontak, cuitan itu mengundang reaksi negatif warganet--yang umumnya juga malas mencari kebenaran sebuah unggahan sebelum berkomentar atau membagikan ke jaringan pertemanan mereka.

Akibat kegaduhan itu, seperti latah, polisi juga memeriksa mantan pemilik restoran itu. Kepada polisi, pemilik Babiambo mengatakan menu tersebut dibuat sekadar jurus dagang untuk mencari pelanggan yang penasaran. Dia mengaku tidak menduga perbuatannya bakal memicu masalah yang diseret-seret ke isu suku, agama, dan ras. Ia juga sudah meminta maaf atas perbuatannya itu.

Seharusnya, kontroversi rendang babi ini selesai sampai di sana. Secara hukum, tidak ada yang salah dengan rendang babi yang dijual di restoran Babiambo itu. Pemilik restoran tidak menipu pelanggannya. Pemilik restoran menyebutkan dengan gamblang sebagai 'warung nasi padang nonhalal'. Selain itu, bumbu rendang dan cara memasaknya tak memiliki paten. Siapa pun boleh menggunakan bumbu rendang untuk memasak bahan pokok apapun. Di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, yang merupakan pusat kuliner khas Padang, kita bisa menemukan rendang berbahan ayam, singkong, bahkan jengkol.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kalaupun dicari-cari, kesalahan pemilik rumah makan penjual rendang babi boleh jadi adalah kurangnya tenggang rasa. Tenggang rasa atau tepa salira merupakan sikap individu untuk mengontrol perilaku pribadi, menjaga hubungan baik, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak menyinggung perasaan atau memantik gesekan dengan anggota masyarakat lainnya. Sikap tenggang rasa inilah yang mestinya mencegah pemilik untuk menamai restorannya Babiambo dengan logo unsur rumah gadang. Namun, kesalahan seperti ini seharusnya selesai dengan permintaan maaf. Ide sejumlah orang untuk membawa pemilik resto Babiambo ke jalur hukum jelas berlebihan.

Urusan menjadi runyam karena ada pejabat dan politikus yang salah langkah merespons kasus ini. Mereka seperti mau menumpangi gelombang percakapan yang viral di media sosial. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, misalnya, tiba-tiba mendatangi restoran padang di Surabaya. Tak jelas apakah niat utamanya adalah makan masakan padang ataukah mau inspeksi mendadak soal rendang babi. Apa pun motifnya, langkah Khofifah tidaklah elok. Ia seperti memberi minyak pada api yang hampir padam. Wajar saja bila banyak warganet yang menyindir dan bahkan mencela langkah sang gubernur.

Saran Khofifah agar pemilik restoran padang memasang stiker “100 persen halal” jelas bukan resep yang tepat. Itu sama kelirunya dengan gagasan sejumlah politikus untuk mengharuskan sertifikasi halal untuk semua rumah masakan padang. Gagasan ini tak kalah konyolnya dari keharusan penempelan logo halal pada barang rumah tangga seperti kulkas dan mesin cuci.

Alih-alih membantu, gagasan sertifikasi halal malah akan merepotkan semua pemilik rumah makan padang. Untuk hal yang sudah jelas kehalalannya dan mudah urusannya, kenapa dibuat remang-remang dan dipersulit lagi. Apalagi, kita tahu, banyak urusan sertifikasi di negeri ini yang ujungnya malah membuka peluang suap dan pungutan liar saja.

Baca juga: Viral Restoran Padang Jual Masakan Daging Babi, Riza: Kok Ada yang Enggak Halal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024