Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cegah Dwifungsi Polri di Komnas HAM

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Iklan

Editorial Tempo.co

---

JIKA kelak Inspektur Jenderal Remigius Sigid Tri Hardjanto terpilih sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, makin benarlah anggapan soal adanya “dwifungsi” Kepolisian Republik Indonesia. Personel Polri telah merambah ke banyak instansi dan mengisi jabatan penting. Kesan bahwa mereka adalah kepanjangan tangan kepolisian di berbagai institusi sulit ditangkis.

Remigius Sigid lulus tes administrasi serta penulisan makalah dalam seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Memang, Sigid harus melewati tiga tes lagi dan belum tentu lolos menjadi komisioner. Undang-Undang Hak Asasi Manusia pun memberikan peluang bagi personel Polri untuk menjadi anggota Komnas HAM. Tapi seandainya kelak Sigid terpilih, objektivitas penelitian dan independensi penyelidikan Komnas HAM, khususnya yang menyangkut kepolisian, bakal mengundang banyak pertanyaan.

Polri merupakan institusi yang paling sering diadukan dalam dugaan pelanggaran hak asasi. Komnas HAM menerima 661 aduan terhadap polisi pada 2021, terbanyak dibandingkan terhadap institusi lain. Belang itu terus berlanjut hingga tahun ini. Hingga akhir Mei lalu, Komnas HAM sudah menampung 303 laporan tentang Polri. Sulit berharap kasus-kasus tersebut tuntas jika ada “orang dalam” kepolisian di Komnas HAM.

Demi menjaga independensi Komnas HAM, panitia seleksi harus mempertimbangkan rekam jejak dan asal-usul calon komisioner. Membuka proses tes setransparan mungkin dan melibatkan partisipasi publik adalah keharusan. Jangan sampai komisioner terpilih justru membuat penegakan dan perlindungan hak asasi menjadi tumpul. Potensi konflik kepentingan harus dihindari sejak awal dengan menapis kandidat dari institusi yang paling sering diadukan ke Komnas HAM.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meloloskan Remigius Sigid sebagai anggota Komnas HAM akan menegaskan Indonesia sudah menjadi negara polisi. Lewat jabatan publik yang diisi polisi, negara seolah-olah sedang mengawasi dan mencampuri kehidupan rakyatnya di berbagai bidang. Di negara polisi, penguasa menggunakan kekuatan polisi demi mempertahankan kekuasaannya.

Gejala awal itu patut diwaspadai. Sebelum Remigius Sigid ikut seleksi komisioner Komnas HAM, koleganya sudah menduduki jabatan publik di luar Polri. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisaris Jenderal Andap Budhi Revianto dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Inspektur Jenderal Reynhard Silitonga masih berstatus polisi aktif kendati bertugas di kementerian. Akan halnya Komisaris Jenderal Bambang Sunarwibowo yang kini menjadi Komisaris PT Aneka Tambang. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri pun tetap menyandang pangkat komisaris jenderal sampai pensiun pada 2021. Nama-nama tersebut hanyalah contoh yang mengemuka. Jumlahnya bertambah jika perwira lain dan pensiunan jenderal polisi juga dihitung.

Karena itu, panitia seleksi harus menolak Remigius Sigid. Bukan hanya untuk mencegah tumpulnya Komnas HAM kelak jika ia terpilih, tapi juga demi turut mengerem republik ini menjadi negara polisi.

Baca juga: Remigius Sigid Calon Komisioner Komnas HAM, KontraS: Bisa Konflik Kepentingan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

16 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

16 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024