Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kolom: Catatan tentang Hari Pendidikan Nasional

image-profil

Sekretaris Jenderal Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa

image-gnews
Peserta membentangkan Bendera Merah Putih saat peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kompleks Candi Arjuna dataran tinggi Dieng, Batur, Banjarnegara, Jateng, Jumat 1 Oktober 2021. Ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat diantaranya Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Kebudaayan Riset dan Teknologi, Asosiasi Kerajaan dan Kesultanan Indonesia, serta pelestari adat dan budaya membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.000 meter sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa. ANTARA FOTO/Anis Efizudin.
Peserta membentangkan Bendera Merah Putih saat peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kompleks Candi Arjuna dataran tinggi Dieng, Batur, Banjarnegara, Jateng, Jumat 1 Oktober 2021. Ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat diantaranya Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Kebudaayan Riset dan Teknologi, Asosiasi Kerajaan dan Kesultanan Indonesia, serta pelestari adat dan budaya membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.000 meter sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa. ANTARA FOTO/Anis Efizudin.
Iklan

Memperingati Hari Pendidikan Nasional setiap 2 Mei sebagai penghormatan kepada sosok Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Raden Mas Soewardi Soeryaningrat yang selanjutnya dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara. Aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia ini lahir dari keluarga keraton di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Jejak perjuangannya adalah mendirikan Tamansiswa pada 3 Juli 1922. Berikut ini beberapa catatan terkait Hari Pendidikan Nasional yang tidak bisa dilepaskan dari pemikiran pahlawan nasional tersebut. 

  1. Sudah terlalu lama kita memandang pohon pendidikan yang tumbuh di negara lain. Kita bermimpi bahwa dengan mengadopsi dan mengacu pada model-model pendidikan asing, Indonesia dapat membangun sumber daya manusia dan mampu sejajar dengan negara yang ditiru tersebut.
  2. Tentu saja pohon pendidikan itu bisa kita tanam di Indonesia, namun hasilnya tidak bisa menyamai jika tanaman tersebut tumbuh di tanah, iklim, dan lingkungan negara
  3. Pendidikan itu seperti setiap pohon yang berbunga, kemudian buahnya tumbuh subur di habitat budayanya.
  4. Bangsa Indonesia hanya bisa sejajar dengan bangsa-bangsa maju jika pendidikannya berlandaskan budaya, filosofi, dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tentu saja yang perlu kita lakukan bukannya menggantikan mangga, durian, rambutan, salak, dan duku sebagai tanaman khas Indonesia dengan tanaman pir, apel, serta anggur. Tapi yang seharusnya dilakukan adalah menyandingkan tanaman bangga dan sejenisnya itu dengan pir, apel, serta anggur.
  5. Di tengah serbuan budaya asing berbungkus globalisasi, semakin diperlukan usaha serius untuk membenahi pendidikan Indonesia berlandaskan iklim, lingkungan, dan kebutuhan nasional bangsa Indonesia demi kelanjutan eksistensi NKRI. Kita tidak antiasing. Kita terbuka dengan tetap mempertahankan habitat kebudayaan Indonesia.
  6. Semangat Hari Pendidikan Nasional, perlu menghidupkan kembali pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan sebagai proses pembudayaan agar anak-anak Indonesia tetap berpijak kokoh pada budaya bangsanya, budaya Pancasila.
  7. Pemikiran Ki Hadjar Dewantara sangat visioner, menembus abad, dan milennium. Sebelum Indonesia merdeka, dasar-dasar pendidikan sebagai proses pembangunan manusia, proses pembudayaan Pancasila telah diletakkan oleh Ki Hadjar Dewantara. Salah satunya  melalui Tri-"kon", yaitu untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, harus "kontinyu", artinya terus menerus dan berkesinambungan. Di sisi lain kebudayaan juga "konvergen", yaitu dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan "konsentris" di mana pengembangan harus tetap berdasarkan kepribadian Indonesia. Masih banyak pemikiran lainnya yang sangat relevan apabila dilaksanakan. Khususnya tentang kepemimpinan, yaitu yang dikenal dengan sewmboyan  “Ing ngarsa sung tulada, Ing madya mangun karsa, dan Tutwuri handayani” (Di depan memberi contoh, di tengah membangkitkan semangat, dan di belakang memberi dorongan).
  8. Bagi Ki Hadjar Dewantara, tujuan pendidikan adalah mendorong munculnya daya cipta atau kreativitas dengan cara mengasah rasa untuk membedakan yang baik dari yang buruk, mempertajam nalar untuk membedakan yang benar dari yang salah, dan menuntun karsa untuk membedakan yang bagus dari yang jelek.
  9. Yang pertama diperoleh melalui pembelajaran etika. Yang kedua, logika, dan yang ketiga estetika dengan cara mengembangkan kecerdasan emosional, meningkatkan kecerdasan intelektual, dan menumbuhkan kecerdasan sosial. Irisan ketiganya, menjadi persemaian kecerdasan spiritual. Dari kecerdasan yang ingin dituai inilah diturunkan mata pelajaran-mata pelajaran sebagai hard skills.
  10. Polemik tentang kurikulum, asesmen nasional, kompetensi guru dan lain-lain adalah masalah ke hilirnya. Hulunya yang perlu dicermati. Mari kita kembali ke Pembukaan UUD 1945, alinea 3 dan 4.
  11. "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:

Baca Juga:

Ketuhanan Yang Maha Esa, 

kemanusiaan yang adil dan beradab, 

persatuan Indonesia, dan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." 

  1. Berkaitan dengan pendidikan manusia Indonesia, dua ungkapan yang perlu kita cermati adalah: 1) Berkehidupan kebangsaan yang bebas dan 2) Mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah landasan kokoh pendidikan Indonesia.
  2. Yang pertama, menyangkut kedaulatan dan martabat bangsa, yang secara jelas disebut dalam konsep Trisakti Presiden Soekarno, 1963: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara sosial budaya. Kedua, menyangkut konsep pendidikan itu sendiri, “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, bukan “Mencerdaskan Bangsa”
  3. Dalam hal Ajar, Ki Hadjar Dewantara  sangat tegas, “…pengajaran harus bersifat kebangsaan… . Kalau pengajaran bagi anak-anak tidak berdasarkan kenasionalan, anak-anak tak mungkin mempunyai rasa cinta bangsa dan makin lama terpisah dari bangsanya, kemudian barangkali menjadi lawan kita… . (1928)” Mari kita renungkan, apa yang terjadi sekarang? Di mana anak-anak kita dewasa ini?
  4. Adaptasi tentu diperlukan mengingat kita berada di dunia global dan konektivitas menjadi suatu keharusan. Namun demikian, kita secara tegas perlu meletakkan Pancasila sebagai dasar filosofi pendidikan untuk mencapai suatu tatanan kehidupan yang cerdas, baik secara secara politik-ekonomi maupun sosial-budaya. Pancasila bukan untuk dihafalkan, sebagaimana yang kita lakukan dan banggakan selama ini.
  5. Dalam Taksonomi Bloom, menghafal itu, C1, tataran berpikir paling rendah. Kita perlu beranjak ke C2 dan C3, yakni memahami dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan. Naik ke tataran berpikir tingkat tinggi, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan akhirnya C6 menciptakan tatanan kehidupan Pancasila, menghasilkan Pelajar Pancasila.
  6. Kita pasti bisa mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi melalui diklat dengan narasumber ahli bangsa sendiri, yang di dalam dirinya mengalir darah merah-putih.
  7. Mengambil momentum Hardiknas 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki kesempatan untuk menghidupkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara  dan membumikan Pancasila di sekolah. Tujuannya menghasilkan pemimpin-pemimpin Indonesia berbudi luhur, berbudaya tinggi, dan bermasyarakat gotong royong pada 2025-2045, di puncak transisi demografi, sebagai bonus, bukan bencana.
  8. Pemikiran Ki Hadjar Dewantara menjawab pertanyaan, “Mau dibawa ke mana Pendidikan Indonesia?” dengan kata lain, “Manusia macam apa yang ingin dihasilkan Pendidikan Indonesia demi kelangsungan eksitensi bangsa dan negara Indonesia?”
  9. Ki Hadjar Dewantara merajutnya, “Manusia yang merdeka pikirannya, bahagia jiwanya, sehat sejahtera hidupnya.” Itulah perwujudan visi kemerdekaan, “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.
  10. Pertanyaan berikutnya, guru-guru macam apa yang bisa membelajarkan anak untuk mencapai tujuan tersebut? Ki Hadjar Dewantara juga sudah punya jawabannya, Guru-Pemimpin. Bagi Ki Hadjar Dewantara, Guru adalah pemimpin. Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa dan tutwuri handayani.

---

Artikel ini merupakan konten kerja sama Tempo dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


17 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

23 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.