Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ganjar Pranowo di Antara Sindiran

image-profil

Doktor Sosiologi

image-gnews
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Iklan

Labih dari setahun belakangan, nama Ganjar Pranowo tak pernah keluar dari daftar tiga besar calon presiden untuk Pilpres 2024. Meskipun sempat disindir oleh Puan Maharani, kompetitor Ganjar di internal PDIP, sebagai salah satu calon presiden bermodal tampang belaka, namun nama Ganjar nampaknya kian netral dari serangan-serangan sarkastik sejenis karena nyatanya nama Ganjar semakin diterima publik dari hari ke hari dan bahkan sudah dianggap oleh elit-elit ekonomi politik nasional sebagai nama potensial untuk menggantikan Jokowi.

Tak bisa dipungkiri, sindiran Puan Maharani boleh jadi memang membidik Ganjar Pranowo. Ini tampak dari kian membaranya konflik laten kedua belah pihak yang sampai detik ini masih akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi PDIP untuk menegosiasikan pilihan finalnya. Meski begitu, Ganjar terlihat lebih matang dalam menyikapi tekanan internal tersebut dengan tata kelola kesan dan dramaturgi yang menawan, yakni tidak bereaksi sembarangan.

Layaknya sikap Ganjar yang sudah menjadi brand politiknya, Ganjar memilih untuk tetap elok dan santun terhadap apapun respons elit politik lainnya, terutama di internal PDIP sendiri, atas melejitnya nama Ganjar sebagai salah satu calon presiden potensial untuk 2024. Pilihan sikap Ganjar tersebut tentu sangat perlu diapresiasi, karena di dalam dinamika politik, tidak semua aksi perlu direaksi.

Jika pilihan Ganjar untuk diam dan tetap bersikap elok berpeluang membuat suasana politik tetap aman dan terkendali, maka sikap diam tentu saja menjadi emas. Bukankah sikap demikian justru pernah dipraktekkan secara apik oleh mentor Ganjar Pranowo sendiri di PDIP, Megawati Soekarnoputri, yakni diam. Mengapa? Karena diam di waktu yang tepat adalah emas. Dan jika Puan Maharani menyerang Ganjar, baik secara halus atau sarkastis, justru akan kurang simetris dengan sikap politik yang pernah dipraktekkan oleh Ketua Umum PDIP sendiri, Megawati Soekarnoputri. Pada tingkatan tertentu, serangan sarkastis itu akan menjadi daya pikat tambahan bagi pemilih yang bimbang (kepada Ganjar). Budaya politik menaruh iba, bagi (calon) pemimpin di Indonesia sudah terbukti. SBY ketika “diparkirkan” Mega mendapat simpati dari pemilih. Mega yang “dikudatulikan” Soeharto mendapat lonjakan simpati (terutama) dari massa wong cilik dan warga umumnya. Sarkasme, kadang kala, jika salah prediksi, bisa menjadi senjata makan tuan bagi Puan. Karena ia akan dinilai arogan dan tidak jujur, sementara yang diserang akan dianggap jujur dan karena itu harus dikasihani dan dibela.

Lantas pertanyaannya, apakah Ganjar memenuhi kriteria calon yang disindirkan oleh Puan, yakni hanya bermodalkan tampang alias tidak bermodalkan prestasi dan kinerja? Dari hasil survei terbaru Charta Politika, nampaknya sindiran tersebut kurang tepat sasaran jika ditujukan kepada Ganjar. Hasil survei Charta Politika justru menunjukkan bahwa Ganjar diapresiasi dan diterima dengan suara mayoritas di kandangnya sendiri.

Survei Charta Politika bulan April 2022 merekam persaingan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di tiga provinsi. Hasilnya, elektabilitas Ganjar tak tertandingi di kandang sendiri, Jawa Tengah. Tingkat keterpilihan Ganjar bahkan mencapai 70 persen di provinsi itu.

Sementara Prabowo hanya mempunyai elektabilitas 9 persen dan Anies Baswedan hanya 7,1 persen. Lalu posisi keempat diduduki Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan elektabilitas 3 persen. Dan sayangnya, Ketua DPR Puan Maharani, yang melempar sindiran terhadap Ganjar tersebut, duduk di posisi kelima dengan 1,8 persen.

Masih menurut Survei Charta Politika, Ganjar juga unggul di Nusa Tenggara Timur dengan elektabilitas 27,6 persen. Prabowo menempel dengan elektabilitas 21,5 persen. Adapun Anies menduduki tempat ketiga dengan 9,6 persen. Posisi keempat diduduki Puan dengan 7,9 persen. Posisi kelima diduduki Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan 4,6 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk provinsi Kalimantan Timur Prabowo menempati urutan pertama dengan elektabilitas 29,3 persen. Ganjar dan Anies bersaing ketat dengan elektabilitas 19,9 persen dan 18,4 persen. Sandi memiliki elektabilitas 6,8 persen dan AHY 5,6 persen.

Survei yang dirilis bulan April oleh Charta Politika tersebut diselenggarakan dari bulan Februari dan Maret 2022. Di Jawa Tengah, survei dilakukan pada 14-19 Februari 2022. Sebanyak 1.090 orang responden dilibatkan dengan ambang batas kesalahan survei (margin of error) sekitar +/-2,97 persen. Sementara survei di Kalimantan Timur dan NTT sama-sama dilaksanakan pada 4-12 Maret 2022. Jumlah responden yang dilibatkan di tiap-tiap provinsi adalah 80 orang. Ambang batas kesalahan survei pun sama-sama di angka +/-3,4 persen.

Hasil survei tersebut dengan sendirinya membantah sindiran Puan tentang calon presiden yang hanya bermodalkan tampang, jika sindiran tersebut ditujukan ke Ganjar Pranowo, karena mayoritas pemilih di Jawa Tengah, yang menjadi salah satu lumbung suara terbesar nasional, justru berpeluang besar memberikan suaranya kepada Ganjar jika Ganjar maju sebagai calon presiden di tahun 2024. Artinya, mayoritas pemilih di daerah di mana Ganjar mengabdi saat ini ternyata puas dengan kinerja gubernurnya.

Hasil survei di kandang sendiri tersebut sangat masuk akal untuk menjustifikasi bahwa Ganjar bukanlah calon presiden bermodal tampang belaka. Mengapa? Karena status Ganjar yang saat ini sebagai Gubernur Jawa Tengah, maka ajang pembuktiannya sebagai pejabat publik dengan segala kekuasaan dan wewenangnya mau tidak mau adalah di Jawa Tengah, walaupun terbukti dari survei tersebut bahwa Ganjar juga unggul di satu provinsi lain yaitu NTT.

Dengan kata lain, jika kinerja Ganjar diterima oleh mayoritas pemilih di sana, maka di sisi lain berarti mayoritas pemilih Jawa Tengah merasakan imbas positif dari kinerja Ganjar atas kehidupan mereka alias Ganjar memang bekerja untuk masyarakat Jawa Tengah alias tidak sekedar bermodal tampang, tapi juga bermodal kerja dan prestasi.

Bukan hanya itu saja. Bahkan belum lama ini pengakuan atas kinerja Ganjar datang juga dari Gubernur lainnya, yakni Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah yang khusus datang berkunjung langsung ke kandang Ganjar untuk mempelajari kiat di balik keberhasilan Ganjar dalam menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Jadi jika Puan Maharani memang mengarahkan sindiran tersebut kepada Ganjar, maka hasil survei di kandang Ganjar tersebut membuktikan bahwa sindiran tersebut tidak tepat alias salah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.