Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kenapa Tindakan Kekerasan oleh Polisi terhadap Pelaku Kejahatan Harus Dihentikan

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ilustrasi Penyiksaan oleh Polisi atau Kekerasan oleh Polisi. shutterstock.com
Ilustrasi Penyiksaan oleh Polisi atau Kekerasan oleh Polisi. shutterstock.com
Iklan

Editorial Tempo.co

----

Aksi polisi menyiksa seseorang untuk mencari barang bukti atau memperoleh pengakuan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Selain melanggar hak asasi manusia, mengorek informasi dengan cara semacam itu hanya menunjukkan rendahnya profesionalitas mereka. Kekerasan oleh polisi dalam pemeriksaan harus diakhiri—betapa pun orang tersebut terindikasi melakukan kejahatan.

Sayangnya, praktik kekerasan oleh polisi terus terjadi. Yang terbaru, anggota Kepolisian Sektor Tembaleng, Bekasi ditengarai melakukan kekerasan saat menangkap empat pemuda dalam kasus begal. Bukannya membawa ke kantor polisi, aparat malah menggiring mereka terlebih dulu ke Gedung Telkom yang berada di seberang Polsek Tambelang. Persoalan tambah serius karena membawa seseorang yang diduga melakukan kejahatan ke sebuah tempat transit merupakan tindakan ilegal.

Apa yang terjadi selanjutnya sungguh memilukan. Di situlah polisi diduga menyiksa mereka selama hampir delapan jam agar mengaku sebagai begal. Komnas HAM menyebut setidaknya ada sepuluh bentuk penyiksaan dalam penangkapan yang terjadi pada 28 Juli 2021 tersebut. Ada ancaman verbal, mata ditutup dengan lakban, pemukulan dengan tangan kosong di bagian tubuh dan wajah, pemukulan di bagian kepala menggunakan tali gantungan kunci, serta ditendang di bagian tubuh, kaki dan wajah.

Seperti yang sudah-sudah, Kepolisian berusaha menutup-nutupi peristiwa tersebut. Kepada Komnas HAM, polisi berdalih keempat pemuda tadi langsung dibawa ke kantor polisi tak lama setelah penangkapan. Belakangan terkuak: selembar foto yang menjadi bukti mereka langsung dibawa ke kantor polisi merupakan hasil rekayasa. Patut diduga, polisi telah memberikan keterangan palsu demi menutupi alibi bahwa tidak terjadi penyiksaan terhadap para korban.  

Insiden ini menambah panjang daftar kekerasan yang dilakukan polisi. Aliansi Kerjasama untuk Pencegahan dan Penyiksaan (KuPP) menerima 115 aduan perihal penyiksaan dan perlakuan buruk polisi dari 2018 hingga 2020. Sepanjang tahun lalu, Komnas HAM mencatat ada 15 insiden penangkapan sewenang-wenang dan 24 kasus kriminalisasi warga alias korban salah tangkap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepolisian sebenarnya punya aturan internal untuk mencegah penyiksaan terus berulang. Salah satunya lewat Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2009. Aturan ini menyebutkan anggota polisi dilarang merendahkan terperiksa, termasuk menggunakan kekerasan fisik atau psikis, untuk memperoleh pengakuan. Polisi semestinya mengacu pada Peraturan Kapolri tersebut saat menjalankan interogasi.

Penyidik Kepolisian semestinya juga paham bahwa pengakuan tersangka hanya salah satu alat bukti saja. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengakuan tersangka bukan variabel terpenting dari pengungkapan kasus. Yang lebih penting adalah keterangan saksi dan dokumen lain yang mendukung adanya tindak pidana. Mereka semestinya mencari bukti lain untuk menguatkan penyidikan, bukan malah memaksakan pengakuan seseorang.

Memaksa seseorang mengakui perbuatan dengan menyiksa adalah tabiat aparat masa lalu yang harus ditinggalkan. Cara ini justru bisa menyebabkan polisi keliru dalam menentukan tersangka. Orang terpaksa mengaku bersalah karena tak kuat disiksa.

Melanggengkan cara-cara barbar dalam memeriksa seseorang menunjukkan bukti reformasi di tubuh Polri jalan di tempat. Sudah 20 tahun reformasi berlalu namun polisi masih memakai cara kuno untuk memperoleh pengakuan. Pengetahuan mereka tentang hak asasi manusia masih cekak.

Yang lebih celaka: polisi seolah-olah tidak menganggap penyiksaan masalah serius. Tak heran bila sanksi yang dijatuhkan kepada polisi yang melakukan tindakan penyiksaan tergolong ringan, bahkan ada juga yang tak diusut. Kasus penyiksaan saksi yang dipaksa mengakui kasus pembunuhan oleh penyidik di Polsek Percut Sei Tuan, Medan, pada Agustus 2020, misalnya, tak pernah diusut hanya karena korban mencabut laporan. Padahal, Kepolisian bisa mengusut kasus itu tanpa perlu laporan korban. Kekerasan oleh polisi juga kerap mengakibatkan korban cacat permanen, trauma, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Polisi harus memastikan keadilan bagi korban penyiksaan.

Sudah seharusnya polisi berbenah agar kekerasan tidak berulang. Bila ingin tetap disebut pengayom masyarakat, polisi harus meninggalkan tradisi main siksa.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024