Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kesiapan Guru dan Kepala Sekolah Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka

image-profil

Ketua Umum Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia

image-gnews
Petugas membersihkan area sekolah di SMP Negeri 1 Denpasar, Bali, Jumat, 4 Februari 2022. Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah meminta evaluasi PTM terutama di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten pasca lonjakan kasus COVID-19 klaster sekolah. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
Petugas membersihkan area sekolah di SMP Negeri 1 Denpasar, Bali, Jumat, 4 Februari 2022. Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah meminta evaluasi PTM terutama di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten pasca lonjakan kasus COVID-19 klaster sekolah. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
Iklan

Kurikulum Merdeka yang diluncurkan pada 2022 ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan sejak Desember 2019. Menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, Kurikulum Merdeka Belajar adalah sebuah pengembangan dan penerapan dari kurikulum darurat yang diluncurkan dalam merespons pandemi Covid-19. 

Sekolah diberikan tiga pilihan, yaitu menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh, Kurikulum 2013 yang disederhanakan atau disebut juga kurikulum darurat, atau Kurikulum Merdeka (semula disebut dengan Kurikulum Prototipe). Kurikulum Merdeka dinyatakan memiliki keunggulan karena fokus pada materi esensial dan memberikan kemerdekaan kepada siswa, kepala sekolah, dan guru dalam memilih pembelajaran yang sesuai.

Dalam perjalanannya, Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dilaksanakan bertahap, tidak serentak dan tidak secara masif. Di antaranya dengan pembentukan Sekolah Penggerak dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK). Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengadakan pembelajaran IKM secara mandiri. IKM Mandiri dibuat dalam tiga katagori, yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. 

Pada Mandiri Belajar, sekolah diberikan kebebasan menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka dengan tetap menggunakan Kurikulum 2013. Mandiri Berubah, sekolah diberikan keleluasaan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Mandiri Berbagi adalah sekolah mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar yang dibutuhkan. 

Sekolah tampaknya cukup antusias dalam mengikuti IKM Mandiri. Pada saat tulisan ini dibuat, berdasarkan data di Kemendikbudristek, telah bergabung sebanyak 62.955 sekolah atau 29 persen populasi sekolah di Indonesia dalam tiga kategori tersebut. Sementara jumlah Sekolah Penggerak mencapai 9.242 sekolah atau sebesar 4 persen dari populasi sekolah di Indonesia. Dalam proyeksi pemerintah, periode 2022 - 2023 diharapkan telah terbentuk 10 ribu Sekolah Penggerak, yang dan pada akhirnya diharapkan seluruh sekolah adalah Sekolah Penggerak.

Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada sekolah, guru, dan siswa untuk memilih sesuai dengan minat. Memberikan berbagai pilihan kepada sekolah, guru, dan siswa di satu sisi berarti adalah kemudahan. Walaupun di sisi lain bisa berarti kesulitan. Hal ini akan berarti mudah jika kepala sekolah dan guru memiliki kesiapan, kapasitas dana, dan kapabilitas yang memadai. Kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci dalam implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah. 

Dalam berbagai kesempatan, penulis memperhatikan bahwa sekolah-sekolah dengan fasilitas dan sarana yang minim pun tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka. Ketika kepala sekolah dan guru sudah memahami filosofi dan prinsip dasar pembelajaran, pada hakikatnya sudah memiliki kesiapan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Guru tidak lagi terbebani dengan administrasi yang berlebihan dan terkadang tidak penting. Tidak ada lagi format-format baku dan kaku yang harus digunakan. Guru diberikan dibebaskan merancang pembelajaran hanya dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 1 lembar saja dengan berbagai penyederhanaan. Ini yang penting, harus memperhatikan profil peserta didiknya.

Namun, berbagai tuntutan kreativitas dan inovasi tersebut akan menjadi kesulitan dan beban tersendiri jika kapasitas dan kapabilitas guru serta kepala sekolah tidak memadai. Guru yang selama ini dipandu oleh format standar dari dinas pendidikan atau pengawas, tentunya akan mengalami kesulitan. Rendahnya kualitas guru ini telah lama menjadi kajian baik oleh pemerintah maupuan lembaga luar pemerintah. Kualitas guru dan kepala sekolah di Indonesia adalah isu strategis yang menjadi masalah selama ini. 

Kajian yang dilakukan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD)  pada 2015 memberikan rekomendasi kuat terhadap peningkatan kulatas guru dan kepala sekolah ini. Uji Kompetensi Guru yang diadakan pada 2015 menunjukkan rata-rata nilai 53,05 di bawah target yang ditetapkan yaitu 55. Nilai PISA Indonesia yang selalu rendah dari tahun ke tahun juga mengkonfirmasi bahwa kualitas pembelajaran kita yang rendah dan diyakini salah satu penyebabnya adalah kualitas guru dan kepala sekolah yang rendah pula.

Isu mengenai peningkatan kualitas kepala sekolah dan guru ini seharusnya menjadi perhatian  kuat pemerintah. Dari 19 episode webinar mengenai kebijakan Merdeka Belajar, hanya satu yang menyasar pembinaan guru yaitu Guru Penggerak pada episode 5. Guru Penggerak adalah prototipe guru yang diyakini mampu menjadi guru pendorong transformasi pendidikan Indonesia. 

Sekarang sudah terjaring guru penggerak sebanyak 5.497 guru (jumlah Indonesia mencapai 3 juta guru) kurang dari 1 persen, sangat belum memadai. Ditambah lagi dengan pola pendidikan instan sekitar 9 bulan secara daring dan luring, dibina oleh tenaga instruktur yang baru direkrut secara instan. Sehingga tidak jauh berbeda masa rekrutmen guru penggerak.  

Rekrutmen guru penggerak dan instruktur guru penggerak ini memang dirancang sebagai sebuah program ad hoc jangka pendek sebagai daya dukung bagi kesuksesan kebijakan Merdeka Belajar. Belum tampak upaya sistematis untuk meningkatkan kepala sekolah dan guru yang telah direkomendasikan oleh berbagai kajian-kajian tentang pendidikan di Indonesia. Kita perlu mengevaluasi lagi sejauh mana kelayakan sistem pendidikan guru dengan skema tersebut.

Kurikulum Merdeka yang sekarang diterapkan diyakini lebih baik dari Kurikulum 2013. Paling tidak secara teoretis dan perlu diperdebatkan. Kurikulum yang memberikan kemerdekaan dan keleluasaan kepada kepala sekolah dan guru dalam mendesain pembelajaran di sekolah diyakini adalah solusi jitu peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Hasil survei PISA yang rendah kerap dijadikan argumentasi dalam berbagai kesempatan presentasi tentang kebijakan Merdeka Belajar. Tentunya akan sangat mungkin berargumen agar menjadikan survei PISA mendatang sebagai tolok ukur  keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka. 

Namun, kita tidak akan membangun argumen sederhana itu untuk membahas pendidikan di Indonesia. Kita perlu melakukan evaluasi dan kajian mendalam untuk mendapatkan solusi yang tepat. Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana evaluasi terhadap Kurikulum 2013 sehingga menghasilkan kesimpulan untuk mengembangkan kurikulum baru, yang disebut sebagai Kurikulum Merdeka. 

Guru dan kepala sekolah perlu dipastikan memiliki kompetensi dan kecakapan minimum untuk kemudian diberikan ruang-ruang kemerdekaan. Karena mutu guru dan kepala sekolah memiliki korelasi yang sangat kuat dengan mutu peserta didik, secara cepat juga kita bisa menyimpulkan bahwa mutu kepala sekolah dan guru kita belum memadai untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. 

Rendahnya mutu peserta didik juga telah dikonfirmasi pada beberapa survei pendidikan seperti PISA dan Asesmen Nasional, menunjukkan bagaimana kualitas guru dan kepala sekolah sesungguhnya. Program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak belum memadai untuk dikatakan sebagai solusi jitu karena sifatnya jangka pendek dan instan. Ditambah lagi dengan kebijakan bahwa syarat kepala sekolah harus guru penggerak, adalah sebuah kebijakan yang tidak mendasar dan perlu diperdebatkan argumentasi ilmiahnya.

Pengembangan sistem pendidikan guru sebetulnya sudah lama dimandatkan undang-udang seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam undang-undang tersebut mengamanahkan kepada pemerintah untuk mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan. Lebih jauh lagi perlu dibangun ekosistem pendidikan guru yang akan menunjang bagi munculnya guru-guru dan kepala sekolah yang siap menggapai sukses di masa depan. 

Untuk itu, seluruh stakeholder pendidikan dan masyarakat harus dilibatkan seperti perguruan tinggi terutama yang memiliki program pendidikan guru, ormas, dan kalangan industri. Kebijakan peningkatan mutu guru dan kepala sekolah sudah seharusnya jangka panjang dan mengikat setiap pemerintahan, siapa pun  yang memimpin.

Sebagai penutup, pengembangan Kurikulum Merdeka memiliki prasyarat penting yang harus dipenuhi, yaitu guru dan kepala sekolah yang kreatif dan inovatif, dan tentunya memiliki pemahaman yang mendalam tentang individu peserta didik. Hasrat yang tinggi dan spektrum minat belajar siswa yang luas, bisa jadi akan dipatahkan jika dididik oleh guru dan kepala sekolah yang salah. Man behind the gun akan menjadi kunci keberhasilan, bahkan ketika the gun is not too good.

---

Artikel ini merupakan konten kerja sama Tempo dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

45 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.