Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik Burung Unta dan Pelanggaran HAM di Indonesia

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Sketsa18 dari 57 pegawai KPK yang diberhentikan karena TWK, karya Andre Dedy Nainggolan. dok. Andre Dedy Nainggolan.
Sketsa18 dari 57 pegawai KPK yang diberhentikan karena TWK, karya Andre Dedy Nainggolan. dok. Andre Dedy Nainggolan.
Iklan

Editorial Tempo.co

----------------

PELANGGARAN hak asasi manusia (HAM) di Indonesia kembali mendapat sorotan, setelah berbilang tahun nyaris luput dari kritik negara maju seperti Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia seharusnya tidak terus berpura-pura bahwa urusan HAM di negeri baik-baik saja.

Adalah Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (Kemenlu AS), melalui laporan bertajuk “2021 Country Reports on Human Rights Practices”, yang kembali menyoroti kondisi penegakan HAM di sejumlah negara. Khusus untuk Indonesia, pemerintah Amerika menerbitkan laporan setebal 60 halaman yang merekam pelbagai kasus dugaan pelanggaran HAM sepanjang tahun lalu.

Laporan tersebut mencatat begitu banyak indikasi pelanggaran HAM yang terbilang serius di Indonesia. Kategori kasusnya antara lain meliputi dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pelanggaran atas hak privasi warga negara, pengekangan atas kebebasan berekspresi dan media, serta pengebirian lembaga antikorupsi. Yang diungkap tak hanya kasus pelanggaran HAM di Papua yang memang kerap mendapat sorotan dunia internasional. Pemecatan sewenang-wenang 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi pun mendapat catatan khusus dalam laporan tersebut.

Inilah laporan yang terbilang lengkap setelah beberapa tahun terakhir Eropa dan Amerika Serikat mengendurkan perhatiannya atas penegakan HAM di Indonesia. Sibuk dengan urusan di negara masing-masing—seperti merespons ancaman terorisme, menguatnya populisme, dan membanjirnya pengungsi—negara-negara barat sempat melempem dalam menyikapi pelanggaran HAM di Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Celakanya, pemerintah Indonesia di era Joko Widodo pun seperti menikmati kevakuman pengawasan dari komunitas global itu. Misalnya, seturut pilihan strategi pembangunan yang semakin pragmatis, pemerintah kerap mengabaikan penolakan warga setempat ketika memaksakan proyek infrastruktur di lahan sengketa. Ruang kebebasan sipil pun kian menyempit karena aparat hukum begitu mudah mengkriminalkan warga biasa dan aktivis yang mengkritik keras secara terbuka pejabat pemerintah.

Laporan HAM Amerika Serikat bisa dibilang semacam titik balik kecil kembalinya perhatian negara-negara barat atas urusan hak asasi di Indonesia. Merespons laporan seperti itu, pemerintah Indonesia tidak sepatutnya memakai jurus politik burung unta. Ketika ada predator yang tak bisa dilawan, burung unta biasanya berlari sekuatnya. Bila tak ada lagi ruang untuk kabur, burung unta biasanya menyurukkan kepalanya ke dalam pasir atau semak-semak. Dengan menyembunyikan kepala dan memejamkan mata, burung unta mungkin berpikir masalah besar bakal hilang dengan sendirinya.

Ketika dunia internasional kembali rajin mencatat pelanggaran HAM di negeri ini, tak ada gunanya pemerintah Indonesia habis-habisan menyangkal ataupun mengabaikan laporan seperti itu. Tak perlu pula Indonesia menuduh balik negara seperti Amerika tidak sempurna dalam menegakkan HAM.

Alih-alih menyurukkan kepala dan memejamkan mata seperti burung unta, pemerintah Indonesia semestinya berdiri tegak menegaskan komitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM  masa lalu serta mencegah berulangnya pelanggaran di masa yang akan datang. *

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

6 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

21 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

21 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

22 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

28 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

56 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024