Politik Burung Unta dan Pelanggaran HAM di Indonesia

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Sketsa18 dari 57 pegawai KPK yang diberhentikan karena TWK, karya Andre Dedy Nainggolan. dok. Andre Dedy Nainggolan.

Editorial Tempo.co

----------------

PELANGGARAN hak asasi manusia (HAM) di Indonesia kembali mendapat sorotan, setelah berbilang tahun nyaris luput dari kritik negara maju seperti Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia seharusnya tidak terus berpura-pura bahwa urusan HAM di negeri baik-baik saja.

Adalah Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (Kemenlu AS), melalui laporan bertajuk “2021 Country Reports on Human Rights Practices”, yang kembali menyoroti kondisi penegakan HAM di sejumlah negara. Khusus untuk Indonesia, pemerintah Amerika menerbitkan laporan setebal 60 halaman yang merekam pelbagai kasus dugaan pelanggaran HAM sepanjang tahun lalu.

Laporan tersebut mencatat begitu banyak indikasi pelanggaran HAM yang terbilang serius di Indonesia. Kategori kasusnya antara lain meliputi dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pelanggaran atas hak privasi warga negara, pengekangan atas kebebasan berekspresi dan media, serta pengebirian lembaga antikorupsi. Yang diungkap tak hanya kasus pelanggaran HAM di Papua yang memang kerap mendapat sorotan dunia internasional. Pemecatan sewenang-wenang 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi pun mendapat catatan khusus dalam laporan tersebut.

Inilah laporan yang terbilang lengkap setelah beberapa tahun terakhir Eropa dan Amerika Serikat mengendurkan perhatiannya atas penegakan HAM di Indonesia. Sibuk dengan urusan di negara masing-masing—seperti merespons ancaman terorisme, menguatnya populisme, dan membanjirnya pengungsi—negara-negara barat sempat melempem dalam menyikapi pelanggaran HAM di Indonesia.

Celakanya, pemerintah Indonesia di era Joko Widodo pun seperti menikmati kevakuman pengawasan dari komunitas global itu. Misalnya, seturut pilihan strategi pembangunan yang semakin pragmatis, pemerintah kerap mengabaikan penolakan warga setempat ketika memaksakan proyek infrastruktur di lahan sengketa. Ruang kebebasan sipil pun kian menyempit karena aparat hukum begitu mudah mengkriminalkan warga biasa dan aktivis yang mengkritik keras secara terbuka pejabat pemerintah.

Laporan HAM Amerika Serikat bisa dibilang semacam titik balik kecil kembalinya perhatian negara-negara barat atas urusan hak asasi di Indonesia. Merespons laporan seperti itu, pemerintah Indonesia tidak sepatutnya memakai jurus politik burung unta. Ketika ada predator yang tak bisa dilawan, burung unta biasanya berlari sekuatnya. Bila tak ada lagi ruang untuk kabur, burung unta biasanya menyurukkan kepalanya ke dalam pasir atau semak-semak. Dengan menyembunyikan kepala dan memejamkan mata, burung unta mungkin berpikir masalah besar bakal hilang dengan sendirinya.

Ketika dunia internasional kembali rajin mencatat pelanggaran HAM di negeri ini, tak ada gunanya pemerintah Indonesia habis-habisan menyangkal ataupun mengabaikan laporan seperti itu. Tak perlu pula Indonesia menuduh balik negara seperti Amerika tidak sempurna dalam menegakkan HAM.

Alih-alih menyurukkan kepala dan memejamkan mata seperti burung unta, pemerintah Indonesia semestinya berdiri tegak menegaskan komitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM  masa lalu serta mencegah berulangnya pelanggaran di masa yang akan datang. *






Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

13 jam lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

2 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

4 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

6 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

11 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

15 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

18 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

18 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

23 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

24 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.