Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah yang Menakutkan

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA saat berunjuk rasa dengan tema Refleksi Sumpah Pemuda di depan Kampus UHAMKA Limau, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Oktober 2021. Dalam pernyataan sikapnya mereka menuntut pemerintah menuntaskan berbagai kasus pelemahan KPK, pelanggaran HAM, Kebebasan Pendapat, Korupsi Bansos, Hutang Negara, dan UU Cipta Kerja, serta mewujudkan reformasi aparatur negara yang bersih sesuai dengan nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA saat berunjuk rasa dengan tema Refleksi Sumpah Pemuda di depan Kampus UHAMKA Limau, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Oktober 2021. Dalam pernyataan sikapnya mereka menuntut pemerintah menuntaskan berbagai kasus pelemahan KPK, pelanggaran HAM, Kebebasan Pendapat, Korupsi Bansos, Hutang Negara, dan UU Cipta Kerja, serta mewujudkan reformasi aparatur negara yang bersih sesuai dengan nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

Editorial Tempo.co

HASIL survei Indikator Politik Indonesia bahwa 62,9 persen masyarakat saat ini takut menyampaikan pendapat sama sekali tidak mengherankan. Pemerintah Presiden Joko Widodo memang semakin sering melakukan aksi-aksi untuk membungkam mereka yang kritis. Sangat masuk akal kalau kemudian sebagian besar masyarakat ketakutan, seperti pada zaman Orde Baru dahulu.

Laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memperlihatkan tren serupa. Dari sekian banyak kasus pelanggaran hak sipil sepanjang 2021, pengaduan yang paling banyak mereka terima adalah pelanggaran atas hak kebebasan berpendapat. Pelaku pelanggaran didominasi oleh aparat negara, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Bentuk pelanggarannya bermacam-macam dari sekadar ancaman hingga penahanan paksa, penyiksaan, bahkan penghilangan nyawa.

Pada September 2019, misalnya, aksi brutal aparat keamanan menyebabkan lima orang tewas saat aksi #ReformasiDikorupsi yang menolak revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kelima orang itu adalah Immawan Randi dan Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo; pemuda asal Tanah Abang, Maulana Suryadi; serta dua pelajar, Akbar Alamsyah dan Bagus Putra Mahendra.

Aparat kembali berlaku brutal dan melanggar hak asasi saat masyarakat melakukan unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja pada Oktober 2020. Polisi menangkap lebih dari 2600 orang sebagian besarnya pelajar yang menurut aturan semestinya mendapatkan perlakuan khusus karena masih tergolong anak-anak.

Selain aparat yang semena-mena, momok lain bagi masyarakat saat ini adalah pasal-pasal karet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemerintah juga tidak segan-segan mengambil langkah-langkah membatasi akses masyarakat terhadap informasi secara sepihak.

Beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan melaporokan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti kepada polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Polisi telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dengan mengabaikan fakta bahwa keduanya sesungguhnya hanya membahas fakta-fakta yang dalam laporan riset berjudul "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya" oleh sejumlah lembaga non-pemeritah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dan tak terhitung banyaknya korban UU ITE hanya karena "curhat" sepele. Misalkan, mendapatkan pelayanan buruk di ruang publik, mengkoreksi sistem yang dianggap tak adil, sampai urusan utang-piutang, semua bisa berujung bui. Punya suara berbeda dari mayoritas, hati-hati bakal kena doxing, lalu stigmatisasi, dan kriminalisasi. Tak peduli aktivis, jurnalis, dosen, sampai ibu rumah tangga pernah merasakan "pahitnya" UU ITE.

Indonesia adalah negara demokrasi di mana kebebasan berpendapat dijamin oleh Undang-Undang. Pasal 28 UUD 1945 dengan tegas menyatakan "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Represi terhadap kebebasan berekspresi semestinya tidak terjadi.

Masalahnya, pemerintah Jokowi sepertinya memang sengaja mengambil jalan otoriter untuk menegakkan kekuasaannya. Kita tentu masih mengingat dengan jelas tindakan represif aparat terhadap warga Desa Wadas di Purworejo, Jawa Tengah, Februari lalu, lantaran menolak penambangan batu andesit di wilayahnya. Padahal, itu mereka lakukan karena khawatir akan merusak sumber air dan meningkatkan bahaya longsor. Perlakuan terhadap warga Wadas dan aksi-aksi represif sebelumnya adalah pesan yang terang benderang bagi masyarakat bahwa: siapa pun yang menentang keinginan penguasa akan disikat.

Baca juga: Surat untuk Megawati

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024