Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jangan Setengah Hati Mengusut Pelanggaran HAM Berat Paniai

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Kumpulan menara batuan Karst di kawasan rawa Danau Paniai, Papua (18/10/2016). Danau seluas 14.500 hektar ini merupakan salah satu danau terindah dalam konferensi danau se-Dunia yang dihadiri 157 negara di India pada tahun 2007. Tempo/Rully Kesuma
Kumpulan menara batuan Karst di kawasan rawa Danau Paniai, Papua (18/10/2016). Danau seluas 14.500 hektar ini merupakan salah satu danau terindah dalam konferensi danau se-Dunia yang dihadiri 157 negara di India pada tahun 2007. Tempo/Rully Kesuma
Iklan

Editorial Tempo.co

LANGKAH Kejaksaan Agung menetapkan tersangka pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Kabupaten Paniai, Papua, pada 2014 lalu merupakan langkah maju setelah sebelumnya sempat tersendat. Namun upaya hukum ini tentu tidak boleh berhenti pada satu tersangka saja, seorang perwira penghubung yang bertugas di Komando Distrik Militer Paniai.

Upaya melokalisasi kasus dan menjadikan satu tersangka sebagai kambing hitam atas seluruh rangkaian insiden brutal tersebut tidak boleh terjadi. Penyidik kejaksaan jangan terlalu cepat membuat konstruksi hukum bahwa kejadian penembakan yang menewaskan lima warga Paniai hanya karena karena tak ada pengendalian efektif dari komandan militer. Jika kesimpulan dini dipakai, sulit menjerat para pelaku kejahatan HAM berat ini.

Paling dekat, jika konstruksi hukum ini yang dipakai, komandan militer yang mestinya bertanggung jawab penuh hanya bisa dijerat sanksi ringan karena abai mengendalikan pasukannya. Padahal, penyidik kejaksaan harusnya menggali kemungkinan adanya komunikasi antara komandan di lapangan dengan atasan di Kodam XVII/Cendrawasih hingga Markas Besar TNI di Jakarta.

Apalagi merujuk kesimpulan penyidikan Komnas HAM yang mendapati bahwa anggota TNI yang harus bertanggung jawab adalah struktur komando di Enarotali hingga Kodam XVII/Cendrawasih, yang bertugas saat insiden Paniai terjadi. Walhasil, sungguh ganjil jika kasus ini berhenti pada satu orang tentara saja.

Agar pengusutan ini lebih akuntabel, Kejaksaan Agung mesti bekerja lebih transparan. Caranya, dengan membuka semua proses penyidikan perkara ini dengan melibatkan Komnas HAM, yang sudah jauh lebih dulu menginvestigasi pembunuhan keji terhadap warga sipil ini.

Upaya ini penting karena sedari awal sudah ada kesimpangsiuran sikap pemerintah dalam insiden berdarah ini. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut insiden itu terjadi secara tiba-tiba, tidak terstruktur, dan tak sistematis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penyataan Moeldkoko ini sangat berjarak dengan janji Presiden Joko Widodo selama ini. Beberapa hari setelah insiden Paniai terjadi atau tak lama setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden pada 2014 lalu, ia berjanji akan menuntaskan pengusutan kasus Paniai. Tujuh tahun berlalu, janji itu belum tunai.

Jokowi juga sempat berjanji kasus Paniai harus menjadi insiden pelanggaran HAM terakhir di Papua. Faktanya, janji-janji tingga janji, karena setelahnya rentetan peristiwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di Papua. Keadaan ini memang mendorong Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah pendekatan dalam menangani konflik Papua supaya lebih humanis. Tapi pendekatan humanis ini tak akan berarti ketika kebijakan pemerintah pusat belum terang dan jelas dalam mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua.

Kasus Paniai ini hanya satu contoh buruknya penanganan perkaran HAM berat. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat temuan Komnas HAM, yang hingga kini belum diusut oleh pemerintah. Ada kecenderungan hanya kasus Paniai yang akan didorong penyelesaiannya secara yudisial. Kasus pelanggaran HAM berat lainnya akan didorong lewat non-yudisial karena terjadi sebelum Undang-Undang Pengadilan HAM dibuat pada 2000.

Pemerintah seharusnya tak mencari legitimasi untuk menyelesaikan perkara HAM berat masa lalu secara non-yudisial. Meminta pendapat DPR tentang kecukupan bukti seperti yang diutarakan sebelumnya oleh pemerintah merupakan langkah keliru. Kewenangan DPR hanya mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad-hoc, bukan menganalisis kecukupan bukti.

Di separuh sisa waktu pemerintahan periode keduanya, Jokowi tak perlu banyak berjanji lagi dalam menangani pelanggaran HAM masa lalu. Saatnya Jokowi merealisasikan janji-janjinya dengan membuat terobosan dengan membentuk tim independen untuk setiap pelanggaran HAM berat. Biarkan tim itu bekerja secara leluasa dan memastikan temuan mereka diproses hingga ke pengadilan, tanpa ada intervensi dan kompromi politik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024