Jangan Setengah Hati Mengusut Pelanggaran HAM Berat Paniai

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Kumpulan menara batuan Karst di kawasan rawa Danau Paniai, Papua (18/10/2016). Danau seluas 14.500 hektar ini merupakan salah satu danau terindah dalam konferensi danau se-Dunia yang dihadiri 157 negara di India pada tahun 2007. Tempo/Rully Kesuma

Editorial Tempo.co

LANGKAH Kejaksaan Agung menetapkan tersangka pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Kabupaten Paniai, Papua, pada 2014 lalu merupakan langkah maju setelah sebelumnya sempat tersendat. Namun upaya hukum ini tentu tidak boleh berhenti pada satu tersangka saja, seorang perwira penghubung yang bertugas di Komando Distrik Militer Paniai.

Upaya melokalisasi kasus dan menjadikan satu tersangka sebagai kambing hitam atas seluruh rangkaian insiden brutal tersebut tidak boleh terjadi. Penyidik kejaksaan jangan terlalu cepat membuat konstruksi hukum bahwa kejadian penembakan yang menewaskan lima warga Paniai hanya karena karena tak ada pengendalian efektif dari komandan militer. Jika kesimpulan dini dipakai, sulit menjerat para pelaku kejahatan HAM berat ini.

Paling dekat, jika konstruksi hukum ini yang dipakai, komandan militer yang mestinya bertanggung jawab penuh hanya bisa dijerat sanksi ringan karena abai mengendalikan pasukannya. Padahal, penyidik kejaksaan harusnya menggali kemungkinan adanya komunikasi antara komandan di lapangan dengan atasan di Kodam XVII/Cendrawasih hingga Markas Besar TNI di Jakarta.

Apalagi merujuk kesimpulan penyidikan Komnas HAM yang mendapati bahwa anggota TNI yang harus bertanggung jawab adalah struktur komando di Enarotali hingga Kodam XVII/Cendrawasih, yang bertugas saat insiden Paniai terjadi. Walhasil, sungguh ganjil jika kasus ini berhenti pada satu orang tentara saja.

Agar pengusutan ini lebih akuntabel, Kejaksaan Agung mesti bekerja lebih transparan. Caranya, dengan membuka semua proses penyidikan perkara ini dengan melibatkan Komnas HAM, yang sudah jauh lebih dulu menginvestigasi pembunuhan keji terhadap warga sipil ini.

Upaya ini penting karena sedari awal sudah ada kesimpangsiuran sikap pemerintah dalam insiden berdarah ini. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut insiden itu terjadi secara tiba-tiba, tidak terstruktur, dan tak sistematis.

Penyataan Moeldkoko ini sangat berjarak dengan janji Presiden Joko Widodo selama ini. Beberapa hari setelah insiden Paniai terjadi atau tak lama setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden pada 2014 lalu, ia berjanji akan menuntaskan pengusutan kasus Paniai. Tujuh tahun berlalu, janji itu belum tunai.

Jokowi juga sempat berjanji kasus Paniai harus menjadi insiden pelanggaran HAM terakhir di Papua. Faktanya, janji-janji tingga janji, karena setelahnya rentetan peristiwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di Papua. Keadaan ini memang mendorong Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah pendekatan dalam menangani konflik Papua supaya lebih humanis. Tapi pendekatan humanis ini tak akan berarti ketika kebijakan pemerintah pusat belum terang dan jelas dalam mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua.

Kasus Paniai ini hanya satu contoh buruknya penanganan perkaran HAM berat. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat temuan Komnas HAM, yang hingga kini belum diusut oleh pemerintah. Ada kecenderungan hanya kasus Paniai yang akan didorong penyelesaiannya secara yudisial. Kasus pelanggaran HAM berat lainnya akan didorong lewat non-yudisial karena terjadi sebelum Undang-Undang Pengadilan HAM dibuat pada 2000.

Pemerintah seharusnya tak mencari legitimasi untuk menyelesaikan perkara HAM berat masa lalu secara non-yudisial. Meminta pendapat DPR tentang kecukupan bukti seperti yang diutarakan sebelumnya oleh pemerintah merupakan langkah keliru. Kewenangan DPR hanya mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad-hoc, bukan menganalisis kecukupan bukti.

Di separuh sisa waktu pemerintahan periode keduanya, Jokowi tak perlu banyak berjanji lagi dalam menangani pelanggaran HAM masa lalu. Saatnya Jokowi merealisasikan janji-janjinya dengan membuat terobosan dengan membentuk tim independen untuk setiap pelanggaran HAM berat. Biarkan tim itu bekerja secara leluasa dan memastikan temuan mereka diproses hingga ke pengadilan, tanpa ada intervensi dan kompromi politik.






Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

13 jam lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

2 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

4 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

6 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

11 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

15 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

18 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

18 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

23 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

24 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.