Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sungguh Terlalu Menunda Pemilu

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan pers tentang perkembangan terkini pelaksanaan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Dalam perpanjangan PPKM kali ini terdapat perubahan yaitu, untuk wilayah Jawa-Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3, yakni Malang Raya dan Solo Raya. ANTARA/Biro Pers dan Media Setpres
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan pers tentang perkembangan terkini pelaksanaan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Dalam perpanjangan PPKM kali ini terdapat perubahan yaitu, untuk wilayah Jawa-Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3, yakni Malang Raya dan Solo Raya. ANTARA/Biro Pers dan Media Setpres
Iklan

Editorial Tempo.co

---

SETELAH hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebut 70 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, satu-per-satu ketua partai koalisi pemerintah menyuarakan perlunya menunda Pemilu 2024. Orkestrasi ini terasa sejalan dengan gagasan Jokowi tiga periode.

Ide menunda pemilihan umum atau jabatan presiden tiga periode memerlukan syarat mutlak yakni mengamendemen UUD 1945. Pasal 22E konstitusi kita mengatur tentang pemilihan umum tiap lima tahun untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, dan anggota DPD. Artinya, menunda pemilu atau menambah periode jabatan presiden akan berimbas pada banyak hal.

Di luar rekayasa konstitusi, penundaan pemilu atau presiden tiga periode mengkhianati semangat Reformasi 1998 tentang pembatasan kekuasaan. Reformasi adalah kontrak sosial kita tentang pentingnya demokrasi yang utuh dengan membatasi kekuasaan karena kekuasaan selalu menggoda siapa pun menjadi korup.

Dengan kata lain, menunda pemilu sama saja mencederai hak politik masyarakat. Sebab konstitusi tertulis dibuat untuk membatasi jabatan politik sekaligus memenuhi hak warga negara menentukan para pengurus negara. Jika kekuasaan secara semena-mena mengubah konstitusi demi kepentingan dan hasrat politik jangka pendek, korbannya bukan hanya demokrasi tapi adab dan ikatan sosial yang rusak.

Maka jika permintaan menunda pemilu dan penambahan jabatan presiden datang dari partai-partai yang lahir akibat Reformasi—seperti PAN dan PKB—ia adalah ironi ganda kegagalan memutus otoritarianisme. Usul elite-elite dua partai itu kian menunjukkan politik semata untuk kekuasaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mereka telah menghilangkan tujuan politik sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan demokrasi sebagai satu cara mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Di tangan para avonturir ini politik menjadi ugal-ugalan sehingga memupus harapan dan kepercayaan pada demokrasi yang bermakna.

Sebelum gagasan menunda pemilu dengan dalih ekonomi dan pandemi mengemuka, kita menyaksikan bagaimana politik jadi alat yang ampuh memereteli independensi Komisi Pemberantasan Korupsi, mengejar hasrat investasi melalui beleid sapu jagat UU Cipta Kerja, atau memindahkan ibu kota melalui pembahasan super cepat UU Ibu Kota Negara. Semua hukum tertulis itu terbit tanpa partisipasi publik yang menjadi esensi demokrasi.

Motor dari perusakaan tatanan itu, sayangnya, adalah Presiden Joko Widodo sendiri. Maka ketika gagasan menunda pemilu atau perpanjangan jabatan presiden muncul, kita pesimistis Jokowi bisa menghentikan ide lancung ini. Meski ia sudah mengatakan bahwa presiden tiga periode sebagai cara menjerumuskannya, kita belum melihat gerakan riil Jokowi menolaknya.

Jika pernyataan Jokowi tulus dan serius bahwa jabatan tiga periode akan mencelakakannya, para pendukungnya harus kompak menolak ide ini. Juga mencegah penundaan pemilu agar tak kian memiliki banyak pendukung. Politik Indonesia akan memasuki zaman gelap jika Jokowi diam-diam menyetujuinya, seperti yang selama ini ia lakukan: menolak atau menyetujui sebuah ide hanya sekadar untuk tes ombak opini publik.

Kini opini publik sudah terbentuk melalui survei kepuasan pada kinerja Jokowi-Ma’ruf. Jangan sampai hasil survei ini kian mendorong Jokowi pada godaan otoritarianisme ini. Terlalu mahal ongkos yang akan ditanggung Indonesia jika Presiden ambil bagian dalam permainan politik menunda pemilu atau memperpanjang jabatan presiden hanya memakai pijakan survei politik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024