Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Utamakan Keselamatan Siswa dari Covid-19

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Petugas merapikan kursi di ruang kelas SMP Negeri 3 Denpasar, Bali, Jumat, 4 Februari 2022. Pemerintah Kota Denpasar memutuskan untuk menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai hari ini hingga batas waktu yang belum ditentukan. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
Petugas merapikan kursi di ruang kelas SMP Negeri 3 Denpasar, Bali, Jumat, 4 Februari 2022. Pemerintah Kota Denpasar memutuskan untuk menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai hari ini hingga batas waktu yang belum ditentukan. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
Iklan

Pemerintah kerap terlambat menghentikan pembelajaran tatap muka di sekolah yang ditemukan kasus Covid-19. Seharusnya mengutamakan pencegahan dan keselamatan siswa.

Pemerintah masih terkesan gamang untuk memutuskan menutup atau membuka sekolah di masa pandemi. Ketika virus varian Omicron merebak, pemerintah pusat baru menghentikan pembelajaran tatap muka 100 persen di sejumlah sekolah setelah banyak siswa, guru, dan pegawai terjangkiti Covid-19.

Pemerintah DKI Jakarta mencatat ada 90 sekolah yang ditutup setelah temuan kasus Covid-19, per 22 Januari 2022. Kasusnya tersebar di lima kota administrasi di Ibu Kota. Kegiatan belajar tatap muka berkapasitas penuh di 34 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat, juga dihentikan setelah terdapat 239 kasus Covid-19 per 31 Januari lalu. Yang mencemaskan, di Depok, Covid-19 juga menulari murid taman kanak-kanak yang belum mendapat suntikan vaksin.

Pemerintah daerah sebenarnya sudah membunyikan alarm sejak angka korban terpapar Covid-19 di sekolah melonjak, beberapa pekan setelah kegiatan belajar offline dimulai pada awal Januari lalu. Daerah meminta pemerintah pusat mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100 persen. Tapi, pemerintah pusat terlambat merespons sirene peringatan dari daerah itu.

Masalah antara lain berpangkal pada aturan yang tumpang-tindih dan kerap berubah-ubah. Pemerintah pusat kerap mendelegasikan urusan membuka sekolah di musim pandemi kepada pemerintah daerah. Tapi, kewenangan untuk menghentikan pembelajaran tatap muka masih berada di tangan pusat. Dasarnya adalah surat keputusan bersama (SKB) Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Menteri Agama, yang diteken pada 21 Desember 2021.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan ketentuan ini, di daerah berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 dan 2 berlaku pembelajaran tatap muka penuh alias 100 persen. Adapun pembelajaran tatap muka 50 persen berlaku di daerah berstatus pembatasan level 3. Penghentian pembelajaran tatap muka diizinkan di daerah berstatus level 4, atau jika terdapat klaster penularan Covid-19 dengan positivity rate dan warga sekolah yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas 5 persen.

Celakanya, penetapan setatus PPKM pun bisa tak sinkron. Di Depok, misalnya. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri, kota ini berstatus PPKM level 2, per 1 Februari 2022. Tapi, pada saat yang sama, Kementerian Kesehatan menilai Depok berada di level 4. Data Kementerian Kesehatan yang diperbarui setiap saat semestinya menjadi rujukan utama dalam membatasi aktivitas masyarakat di suatu daerah. Penetapan status pembatasan tidak boleh serampangan karena memiliki banyak konsekuensi yang berbeda.

Belakangan, setelah jumlah kasus Covid-19 melonjak tajam, barulah pemerintah pusat dan daerah berembug. Namun, alih-alih menyetujui usulan daerah untuk menggelar kembali pembelajaran jarak jauh (online), pada 2 Februari lalu, pusat malah memutuskan pembelajaran tatap muka terbatas 50 persen.

Dengan pertimbangan apa pun, keputusan tutup-buka sekolah seharusnya mengutamakan pencegahan penularan Covid-19 di kalangan siswa. Katakanlah pembelajaran jarak jauh memiliki banyak kekurangan dibanding pembejalaran tatap muka. Tetap saja, kesehatan dan keselamatan murid sekolah seharusnya menjadi prioritas utama.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.