Tolak Komersialisasi Vaksin Booster Covid-19

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Ilustrasi Vaksinasi Covid-19. TEMPO/Hilman Fathurrahman

Pemerintah musti membatalkan rencana komersialisasi vaksinasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) booster bagi sebagian kalangan masyarakat. Bukan hanya mengabaikan prinsip keadilan dalam hal perlindungan untuk seluruh warga negara di tengah merebaknya varian baru Omicron, komersialisasi tersebut akan membuat program vaksinasi yang menjadi kunci pengendalian pandemi berantakan.

Pemerintah memutuskan memulai pemberian vaksin booster ini pada Rabu, 12 Januari 2022. Booster merupakan dosis tambahan untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap risiko penularan virus Covid-19 karena menurunnya efek dua suntikan vaksin sebelumnya seiring waktu. Di Indonesia, dosis utama yang dianggap bisa melindungi masyarakat dari infeksi Covid-19 adalah dua kali suntikan. Efikasi atau kemanjuran vaksin menurun enam bulan setelah penyuntikan.

Pemerintah berencana melakukan vaksinasi booster ini dengan dua skema, yakni gratis dan berbayar. Sasarannya pada Januari ini sebanyak 21 juta orang di 244 kabupaten dan kota dengan capaian vaksinasi 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua. Stok vaksin yang tersedia sebanyak 113 juta dosis dari kebutuhan 230 juta dosis. Target vaksinasi total mencapai 208 juta sasaran. Ada 83,1 juta penerima booster gratis, yakni kelompok lanjut usia dan penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Adapun skema mandiri atau berbayar sebanyak 125,2 juta orang. Kementerian Kesehatan mengklaim belum menetapkan harganya.

Dengan adanya Keputusan Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2021 yang memperpanjang status pandemi dan merebaknya varian Omicron, vaksinasi selayaknya menjadi tanggung jawab negara. Dalam sepekan terakhir, penambahan kasus baru terus meningkat. Misalnya pada Sabtu, 8 Januari lalu, dari 479 kasus baru, 75 terinfeksi Omicron. Total infeksi Omicron di Indonesia mencapai 414 orang. Sebagian besar penderitanya adalah penerima vaksinasi lengkap. Oleh karena itu, kelompok ini harus menjadi prioritas program vaksinasi. Kebutuhannya bukan lagi booster, tapi vaksinasi ulang atau pemberian dosis ketiga. Karena sifatnya penting dan esensial, vaksinasi tersebut tak boleh dikomersialkan.

Ketika kondisi ekonomi masih terpuruk karena pagebluk, sulit berharap munculnya kesadaran masyarakat untuk vaksinasi mandiri. Ini tentu akan mengancam efektivitas program vaksinasi. Pemerintah harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Dengan yang gratis pun, belum semua masyarakat mau divaksin. Keharusan pemerintah menanggung vaksin juga sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Ketentuan ini mengatur pemerintah menanggung vaksinasi pada kondisi wabah penyakit.

Komersialisasi vaksin dalam kondisi pandemi jelas harus ditolak. Kebijakan ini akan menguntungkan segelintir orang yang memiliki keistimewaan dalam hal akses vaksin dan izin impor. Pemburu rente, kroni, bahkan penggalang dana partai politik sangat berpeluang ikut andil dalam program ini. Tak tertutup kemungkinan mereka juga menjual vaksin dengan harga dasar yang sebenarnya bukan diperuntukkan untuk kepentingan komersial. Bukan hanya laku amoral, tindakan seperti itu juga bakal menggerus kepercayaan produsen vaksin dunia kepada Indonesia.

Program vaksin komersial juga akan mengancam vaksinasi gratis yang saat ini tengah berjalan. Hingga Ahad, 9 Januari 2022, vaksinasi kedua di Indonesia baru mencapai 56,09 persen. Tidak tertutup kemungkinan komersialisasi memunculkan permainan dengan memprioritaskan persediaan vaksin berbayar, sehingga pasokan untuk skema gratis menjadi seret. Hukum rimba akhirnya berlaku: siapa yang memiliki kekuasaan dan kuat bayar, dialah yang akan mendapatkan vaksin. Diskriminasi semacam ini jelas akan membuyarkan pemerataan program vaksinasi.

Dengan stok vaksin di kisaran 113 juta dosis, tak ada alasan pemerintah untuk tidak melakukan program vaksinasi gratis. Pemerintah harus menambah anggaran kesehatan, terutama untuk memenuhi kebutuhan vaksin ketiga sebanyak total 230 juta dosis. Caranya dengan mengalihkan atau memangkas anggaran lain seperti proyek infrastruktur ambisius dan alat utama sistem persenjataan. Dalam kondisi perang melawan Covid-19, kesehatan masyarakat harus berada di atas segalanya.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

2 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

11 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.