Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tolak Komersialisasi Vaksin Booster Covid-19

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ilustrasi Vaksinasi Covid-19. TEMPO/Hilman Fathurrahman
Ilustrasi Vaksinasi Covid-19. TEMPO/Hilman Fathurrahman
Iklan

Pemerintah musti membatalkan rencana komersialisasi vaksinasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) booster bagi sebagian kalangan masyarakat. Bukan hanya mengabaikan prinsip keadilan dalam hal perlindungan untuk seluruh warga negara di tengah merebaknya varian baru Omicron, komersialisasi tersebut akan membuat program vaksinasi yang menjadi kunci pengendalian pandemi berantakan.

Pemerintah memutuskan memulai pemberian vaksin booster ini pada Rabu, 12 Januari 2022. Booster merupakan dosis tambahan untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap risiko penularan virus Covid-19 karena menurunnya efek dua suntikan vaksin sebelumnya seiring waktu. Di Indonesia, dosis utama yang dianggap bisa melindungi masyarakat dari infeksi Covid-19 adalah dua kali suntikan. Efikasi atau kemanjuran vaksin menurun enam bulan setelah penyuntikan.

Pemerintah berencana melakukan vaksinasi booster ini dengan dua skema, yakni gratis dan berbayar. Sasarannya pada Januari ini sebanyak 21 juta orang di 244 kabupaten dan kota dengan capaian vaksinasi 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua. Stok vaksin yang tersedia sebanyak 113 juta dosis dari kebutuhan 230 juta dosis. Target vaksinasi total mencapai 208 juta sasaran. Ada 83,1 juta penerima booster gratis, yakni kelompok lanjut usia dan penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Adapun skema mandiri atau berbayar sebanyak 125,2 juta orang. Kementerian Kesehatan mengklaim belum menetapkan harganya.

Dengan adanya Keputusan Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2021 yang memperpanjang status pandemi dan merebaknya varian Omicron, vaksinasi selayaknya menjadi tanggung jawab negara. Dalam sepekan terakhir, penambahan kasus baru terus meningkat. Misalnya pada Sabtu, 8 Januari lalu, dari 479 kasus baru, 75 terinfeksi Omicron. Total infeksi Omicron di Indonesia mencapai 414 orang. Sebagian besar penderitanya adalah penerima vaksinasi lengkap. Oleh karena itu, kelompok ini harus menjadi prioritas program vaksinasi. Kebutuhannya bukan lagi booster, tapi vaksinasi ulang atau pemberian dosis ketiga. Karena sifatnya penting dan esensial, vaksinasi tersebut tak boleh dikomersialkan.

Ketika kondisi ekonomi masih terpuruk karena pagebluk, sulit berharap munculnya kesadaran masyarakat untuk vaksinasi mandiri. Ini tentu akan mengancam efektivitas program vaksinasi. Pemerintah harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Dengan yang gratis pun, belum semua masyarakat mau divaksin. Keharusan pemerintah menanggung vaksin juga sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Ketentuan ini mengatur pemerintah menanggung vaksinasi pada kondisi wabah penyakit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komersialisasi vaksin dalam kondisi pandemi jelas harus ditolak. Kebijakan ini akan menguntungkan segelintir orang yang memiliki keistimewaan dalam hal akses vaksin dan izin impor. Pemburu rente, kroni, bahkan penggalang dana partai politik sangat berpeluang ikut andil dalam program ini. Tak tertutup kemungkinan mereka juga menjual vaksin dengan harga dasar yang sebenarnya bukan diperuntukkan untuk kepentingan komersial. Bukan hanya laku amoral, tindakan seperti itu juga bakal menggerus kepercayaan produsen vaksin dunia kepada Indonesia.

Program vaksin komersial juga akan mengancam vaksinasi gratis yang saat ini tengah berjalan. Hingga Ahad, 9 Januari 2022, vaksinasi kedua di Indonesia baru mencapai 56,09 persen. Tidak tertutup kemungkinan komersialisasi memunculkan permainan dengan memprioritaskan persediaan vaksin berbayar, sehingga pasokan untuk skema gratis menjadi seret. Hukum rimba akhirnya berlaku: siapa yang memiliki kekuasaan dan kuat bayar, dialah yang akan mendapatkan vaksin. Diskriminasi semacam ini jelas akan membuyarkan pemerataan program vaksinasi.

Dengan stok vaksin di kisaran 113 juta dosis, tak ada alasan pemerintah untuk tidak melakukan program vaksinasi gratis. Pemerintah harus menambah anggaran kesehatan, terutama untuk memenuhi kebutuhan vaksin ketiga sebanyak total 230 juta dosis. Caranya dengan mengalihkan atau memangkas anggaran lain seperti proyek infrastruktur ambisius dan alat utama sistem persenjataan. Dalam kondisi perang melawan Covid-19, kesehatan masyarakat harus berada di atas segalanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024