Pemerintah musti membatalkan rencana komersialisasi vaksinasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) booster bagi sebagian kalangan masyarakat. Bukan hanya mengabaikan prinsip keadilan dalam hal perlindungan untuk seluruh warga negara di tengah merebaknya varian baru Omicron, komersialisasi tersebut akan membuat program vaksinasi yang menjadi kunci pengendalian pandemi berantakan.
Pemerintah memutuskan memulai pemberian vaksin booster ini pada Rabu, 12 Januari 2022. Booster merupakan dosis tambahan untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap risiko penularan virus Covid-19 karena menurunnya efek dua suntikan vaksin sebelumnya seiring waktu. Di Indonesia, dosis utama yang dianggap bisa melindungi masyarakat dari infeksi Covid-19 adalah dua kali suntikan. Efikasi atau kemanjuran vaksin menurun enam bulan setelah penyuntikan.
Pemerintah berencana melakukan vaksinasi booster ini dengan dua skema, yakni gratis dan berbayar. Sasarannya pada Januari ini sebanyak 21 juta orang di 244 kabupaten dan kota dengan capaian vaksinasi 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua. Stok vaksin yang tersedia sebanyak 113 juta dosis dari kebutuhan 230 juta dosis. Target vaksinasi total mencapai 208 juta sasaran. Ada 83,1 juta penerima booster gratis, yakni kelompok lanjut usia dan penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Adapun skema mandiri atau berbayar sebanyak 125,2 juta orang. Kementerian Kesehatan mengklaim belum menetapkan harganya.
Dengan adanya Keputusan Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2021 yang memperpanjang status pandemi dan merebaknya varian Omicron, vaksinasi selayaknya menjadi tanggung jawab negara. Dalam sepekan terakhir, penambahan kasus baru terus meningkat. Misalnya pada Sabtu, 8 Januari lalu, dari 479 kasus baru, 75 terinfeksi Omicron. Total infeksi Omicron di Indonesia mencapai 414 orang. Sebagian besar penderitanya adalah penerima vaksinasi lengkap. Oleh karena itu, kelompok ini harus menjadi prioritas program vaksinasi. Kebutuhannya bukan lagi booster, tapi vaksinasi ulang atau pemberian dosis ketiga. Karena sifatnya penting dan esensial, vaksinasi tersebut tak boleh dikomersialkan.
Ketika kondisi ekonomi masih terpuruk karena pagebluk, sulit berharap munculnya kesadaran masyarakat untuk vaksinasi mandiri. Ini tentu akan mengancam efektivitas program vaksinasi. Pemerintah harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Dengan yang gratis pun, belum semua masyarakat mau divaksin. Keharusan pemerintah menanggung vaksin juga sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Ketentuan ini mengatur pemerintah menanggung vaksinasi pada kondisi wabah penyakit.
Komersialisasi vaksin dalam kondisi pandemi jelas harus ditolak. Kebijakan ini akan menguntungkan segelintir orang yang memiliki keistimewaan dalam hal akses vaksin dan izin impor. Pemburu rente, kroni, bahkan penggalang dana partai politik sangat berpeluang ikut andil dalam program ini. Tak tertutup kemungkinan mereka juga menjual vaksin dengan harga dasar yang sebenarnya bukan diperuntukkan untuk kepentingan komersial. Bukan hanya laku amoral, tindakan seperti itu juga bakal menggerus kepercayaan produsen vaksin dunia kepada Indonesia.
Program vaksin komersial juga akan mengancam vaksinasi gratis yang saat ini tengah berjalan. Hingga Ahad, 9 Januari 2022, vaksinasi kedua di Indonesia baru mencapai 56,09 persen. Tidak tertutup kemungkinan komersialisasi memunculkan permainan dengan memprioritaskan persediaan vaksin berbayar, sehingga pasokan untuk skema gratis menjadi seret. Hukum rimba akhirnya berlaku: siapa yang memiliki kekuasaan dan kuat bayar, dialah yang akan mendapatkan vaksin. Diskriminasi semacam ini jelas akan membuyarkan pemerataan program vaksinasi.
Dengan stok vaksin di kisaran 113 juta dosis, tak ada alasan pemerintah untuk tidak melakukan program vaksinasi gratis. Pemerintah harus menambah anggaran kesehatan, terutama untuk memenuhi kebutuhan vaksin ketiga sebanyak total 230 juta dosis. Caranya dengan mengalihkan atau memangkas anggaran lain seperti proyek infrastruktur ambisius dan alat utama sistem persenjataan. Dalam kondisi perang melawan Covid-19, kesehatan masyarakat harus berada di atas segalanya.
