Tahun 2022: Momentum Pemulihan Nasional

Doktor Sosiologi

Warga berjalan di salah satu mal di kawasan Blok M, Jakarta, Selasa, 30 November 2021. Sebagian pusat perbelanjaan di Jakarta mengalami sepi penyewa kios hingga "gulung tikar". ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Hampir serupa dengan tahun 2020, tahun 2021 juga masih di bawah bayang-bayang pandemik Covid-19, walaupun dengan tekanan yang pelan-pelan mulai mengendor. Sepanjang tahun 2021, kita mulai menyaksikan proses pemulihan ekonomi secara bertahap. Sekali dua kali bertemu dengan pengetatan aturan lantaran peningkatan angka inflasi yang berakibat kontraksi. Tapi secara keseluruhan, proses pemulihan ekonomi berjalan dengan baik.

Kantor dan perusahaan satu persatu mulai beraktivitas normal, dengan aturan protokol kesehatan yang baru. Para pedagang mulai membuka lapak dan toko mereka, seiring dengan fakta konsumen yang juga mulai keluar rumah untuk berbelanja. Karena itu, kita kembali menyaksikan penyesakan kendaraan di jalan-jalan utama kota-kota besar, terutama Jakarta. Keramaian juga kembali nyaris seperti semula sebelum pandemik di stasiun-stasiun kereta dan terminal bus.

Di tahun 2021, berbagai harapan mulai kembali bersemi. Meski begitu, kita tidak boleh lengah. Karena pandemik sama sekali belum berakhir. Beberapa prediksi bahkan menyatakan bahwa Virus Covid-19 mungkin akan tetap bersama kita dalam jangka waktu yang cukup lama dengan penambahan beberapa varian Covid 19 yang membayangi. Jadi dengan asumsi itu, kita memang harus memilih untuk berubah. Selama kita belum mampu menaklukkan virus Covid-19, maka kita harus belajar menyesuaikan diri. Kita mau tak mau harus berinisiatif untuk terus beradaptasi.

Kita, sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, bagaimanapun harus bahu-membahu dengan otoritas terkait, untuk menegakkan protokol kesehatan sebagaimana tuntutan keadaan, tanpa harus mempertentangkannya dengan idealitas demokrasi. Ada perbedaan yang tetap harus kita jaga dan kita kelola dengan baik, tapi ada kesamaan yang juga perlu kita pertahankan dengan sekuat tenaga, agar kita bisa bergerak ke arah yang sama, yakni ke arah keadaan yang lebih baik

Dengan kata lain, tentu kita harus menjaga suasana demokrasi dalam segala bidang, kita harus tetap menjunjung perbedaan pandangan, misalnya dalam hal kebijakan politik dan ekonomi, termasuk kebijakan-kebijakan tertentu yang terkait dengan pandemik, tapi kita pun harus bersepakat dan mengakui dengan hati yang bersih bahwa pandemik Covid-19 adalah masalah kita semua, tanpa pandang bulu. Pandemik adalah ancaman untuk semua umur, semua suku, semua kelas ekonomi, karena itu irisan pandangan terkait ancaman Covid-19 harus kita jaga agar kira semua tetap fokus mengatasinya

Dan di tahun 2021, kita terbilang berhasil meletakkan kesamaan pandangan tersebut sebagai “common ground” untuk menghadang laju infeksi Covid-19. Pemerintah terlihat cukup sensitif menerima berbagai masukan publik terkait kebijakan-kebijakan antisipasi dampak lanjutan pandemik di satu sisi, walaupun masih cenderung toleran pada partisipasi beberapa pejabat dalam peluang-peluang bisnis dari pandemik di sisi lain. Meski demikian, kita masih mampu mempertahankan harmoni dan kebersamaan dengan mengibarkan bendera kedaruratan yang sama.

Menuju tahun 2022, dengan latar yang demikian, kita sebenarnya sudah memiliki modal sosial politik yang kuat untuk masuk ke tahapan selanjutnya, yakni tahapan pemulihan sosial ekonomi. Dengan tetap berpijak kepada aturan-aturan atau protokol kesehatan yang telah disepakati, pemerintah harus mulai menemukan ruang-ruang kebijakan untuk akselerasi pemulihan ekonomi di satu sisi dan ruang-ruang kebijakan untuk intervensi sosial ekonomi di sisi lain, agar kalangan terdampak pandemik bisa segera ikut menikmati gelombang pemulihan ekonomi.

Pemerintah bersama DPR harus menggeser alokasi fiskal ke kebijakan-kebijakan yang produktif untuk mendorong pergerakan ekonomi nasional yang progresif dan ekspansif . Secara ekonomi, daya beli masyarakat harus segera dipulihkan, gebrakan investasi harus segera dikuatkan, dan belanja pemerintah harus mengenai tombol-tombol yang akan men-trigger pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan mempercepat redistribusi pendapatan nasional di sisi lain, agar gerak langkah perekonomian nasional bisa segera normal seperti sedia kala.

Tekanan pandemik selama lebih kurang dua tahun terakhir terbukti telah menggeser jutaan masyarakat Indonesia ke jurang "nyaris miskin" alias labil secara ekonomi. Kondisi tersebut telah menekan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun lalu dan memaksa pemerintah untuk merubah postur anggaran prapandemik menjadi anggaran pandemik dengan lobang defisit yang mendadak menganga lebar.

Publik sangat mewajari langkah fiskal pemerintah tersebut. Selain secara komparatif negara-negara di seluruh dunia melakukan hal yang sama, alokasi fiskal yang agresif dan progresif memang dibutuhkan untuk menopang daya tahan publik dari gebrakan pandemik yang sangat dekonstruktif. Karena itu, kemakluman publik tersebut harus direaksi oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal yang sensitif terhadap kepentingan publik, bukan kebijakan-kebijakan yang justru semakin menyuburkan oligarki ekonomi.

Kebijakan yang sensitif terhadap kepentingan publik berarti kebijakan yang berpengaruh pada pemulihan pendapatan masyarakat secara umum, kebijakan yang mendorong pembukaan lapangan kerja, mendorong perbaikan Sumber Daya Manusia, dan mengurangi lubang ketidakadilan ekonomi. Semoga di tahun 2022, pemerintah tetap bisa menjadi faktor penting dalam pemulihan dan perbaikan penghidupan masyarakat Indonesia di satu sisi dan semakin menguatkan daya tahan publik terhadap ancaman baru pandemik di sisi lain. Semoga!






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

2 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

11 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.