Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Orkestrasi Penegakan Hukum di Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

image-profil

Tim Program Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum Sektor SDA Yayasan Auriga Nusantara

image-gnews
Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Iklan

Kejahatan di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup berdampak ganda. Negara bukan hanya kehilangan pendapatan dari pajak dan retribusi, tapi juga dirugikan dengan rusaknya alam dan lingkungan hidup. Selama ini penegakan hukum di sektor ini masih dilakukan secara parsial. Masalah koordinasi antarlembaga menjadi ganjalan dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Kolaborasi para penegak hukum yang solid amat diperlukan dalam menegakkan hukum di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup. Lihatlah hasil evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2019. Sektor sumber daya alam merupakan salah satu sektor pendukung ekonomi nasional. Sektor ini berkontribusi sebesar 10,89 persen dari total produk domestik bruto Indonesia 2017, atau setara Rp 1.480 triliun. Penyerapan tenaga kerja pada sektor ini mencapai 37,31 juta orang. Sedangkan kontribusi pajak dan pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp 99,91 triliun atau 3,87 dari total penerimaan.

Menyadari besarnya kontribusi sektor ini, pada pertengahan Oktober 2021, KPK bersama sejumlah kementerian/lembaga (K/L) meninjau kawasan industri pertambangan nikel di Maluku Utara. Tim berjumlah 14 orang terdiri dari KPK, tim Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kantor pajak wilayah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta dinas kelautan dan perikanan setempat. Kegiatan ini juga bagian dari program Peningkatan Kapasitas dan Kolaborasi Penegakan Hukum Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan KPK dan Yayasan Auriga Nusantara, sebagai kelanjutan dari rekomendasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA).

Rombongan yang dipimpin KPK tersebut menemukan beberapa informasi yang selama ini seakan-akan tertutup. Kunjungan juga mendapatkan sambutan baik dari pengelola kawasan industri tersebut. Perlakuan ini berbeda dengan kunjungan sebelumnya oleh kantor wilayah pajak setempat. Ketika itu, tim pajak bahkan tak diperbolehkan masuk ke dalam kawasan. Hal serupa pernah dialami juga tim Kementerian ESDM walaupun sektor usaha kawasan industri tersebut adalah pertambangan.

Kolaborasi pemangku kepentingan di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup ini memberikan kesempatan semua anggota rombongan untuk meninjau fasilitas dermaga, pembangkit listrik, smelter, hingga lokasi tambang. Permintaan akan dokumen perizinan hingga pembayaran kewajiban perusahaan pun dipenuhi—sesuatu yang sebelumnya sulit didapatkan jika diminta. Ketika rombongan bergerak pada hari berikutnya ke sebuah perusahaan tambang yang juga terletak di Maluku Utara, hal serupa juga diperoleh tanpa penolakan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam dialog dengan manajemen perusahaan, tim juga menggali tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Setidaknya ditemukan beberapa hambatan yang terkait dengan regulasi maupun policy dalam tata kelola yang baik. Untuk menjawab tantangan tersebut, seharusnya kementerian dan lembaga yang terlibat bisa saling berkoordinasi, tanpa perlu merasa sungkan satu sama lain. Tentu hal tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas serta tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Belajar dari pengalaman kunjungan ke Maluku Utara tersebut, kolaborasi semacam itu ternyata banyak memberikan manfaat bagi kementerian dan lembaga yang menjadi pemangku kepentingan. Fungsi KPK yang juga meliputi pencegahan cukup efektif menjadi “jangkar” yang menjembatani hambatan-hambatan non-teknis di lapangan dan juga mempersatukan anggota rombongan.

Ke depan, model kolaborasi seperti ini penting untuk dicarikan bentuk formalnya dalam wadah khusus sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi dan berada dalam satu koordinasi. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dapat menjadi dirigen dalam mengorkestrasi kementerian dan lembaga untuk mengawasi dan melakukan penegakan hukum di sektor sumber daya alam secara terpadu. Sehingga, semua unsur terkait benar-benar “Satu Padu Bangun Budaya Anti-Korupsi” seperti tema Hari Anti-Korupsi Sedunia 2021 yang baru saja diperingati pada 9 Desember 2021 lalu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

3 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

18 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

19 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024