Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Blunder Berulang Menteri Risma: Berhentilah Marah-marah

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dikritik seorang penyandang tunarungu.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dikritik seorang penyandang tunarungu.
Iklan

Tindakan Menteri Sosial Tri Rismaharini memaksa seorang anak difabel tuli pengguna alat bantu dengar untuk berbicara patut dikritik. Pemaksaan itu bisa diartikan bahwa Risma sedang mempertanyakan disabilitas seseorang. Ironisnya, peristiwa tersebut terjadi di atas panggung pembukaan peringatan Hari Disabilitas Internasional 2021 di Gedung Kementerian Sosial pada Rabu pekan lalu.

Risma juga tak memahami bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki kondisi berbeda-beda. Difabel tuli, misalnya, ada yang mengalami gangguan pendengaran sejak lahir, ada pula yang mengalami penurunan kemampuan mendengar. Tidak tepat pembelaan bahwa Risma mengambil contoh Staf Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia, seorang difabel tuli yang mampu bicara. Dengan mengambil contoh Angkie, lalu menyimpulkan bahwa semua difabel tuli bisa bicara, jelas Risma memiliki pengetahuan terbatas. Sebab, Angkie terlahir memiliki kemampuan mendengar, namun kemudian mengalami kemunduran pendengaran.

Kondisi ini berbeda dengan difabel tuli yang tak dapat mendengar sejak lahir. Sebab itu, mereka membutuhkan alat bantu sejak usia dini, yakni alat bantu dengar dan bahasa isyarat, supaya dapat berkomunikasi dengan orang lain. Dengan kemampuan pendengaran yang berbeda, mereka mempunyai metode komunikasi yang berbeda, sesuai kenyamanan masing-masing.

Ada insan tuli yang menggunakan alat bantu dengar, menggunakan bahasa isyarat, dan membaca gerak bibir. Usaha tersebut adalah cara mereka untuk terhubung dengan orang lain. Risma menafikan semua usaha tadi dengan memaksa anak tuli untuk bicara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan asas pelaksanakan dan pemenuhan hak difabel harus berlandaskan penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, serta perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Risma sebagai seorang pejabat negara telah menabrak asas tersebut dengan memaksa anak berkebutuhan khusus melakukan sesuatu, tanpa melihat bagaimana riwayat tumbuh kembang anak itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jangankan penyandang disabilitas tuli, orang non-difabel pun bisa jadi bakal gelagapan jika “ditodong” mikrofon lalu diminta untuk bicara di depan publik, seperti yang dilakukan Risma. Peringatan Hari Disabilitas Internasional mestinya menjadi momentum untuk saling menghargai dan memahami kelompok disabilitas, bukan memojokkan salah satu ragam disabilitas seperti menuduh penyandangnya "malas" bicara.

Sudah cukup Menteri Risma membuat blunder. Sejak dilantik pada 23 Desember 2020 sebagai Menteri Sosial, Risma berulang kali menyuguhkan ketidakpantasan seorang pejabat negara: marah-marah, membentak, dan terakhir ini memaksa penyandang disabilitas melakukan kemauan sang menteri. Risma juga tipis telinga. Saat menjabat Wali Kota Surabaya, ia melaporkan warganya yang mengkritik banjir di kawasan Surabaya barat dengan pasal ujaran kebencian pada Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dari sini tercermin, seorang pejabat negara semestinya tak hanya memiliki kapasitas dalam bekerja, melainkan juga etika.

Sebagai pejabat publik, Risma harus menghentikan kebiasaan buruk marah-marah dan suka meledak-ledak. Kegagalan dia mengelola tekanan membuatnya hanya cocok bekerja untuk rezim yang sewenang-wenang.

Baca juga: Kronologi Menteri Risma Paksa Anak Tuli Bicara, Lalu Menuai Kritik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024