Blunder Berulang Menteri Risma: Berhentilah Marah-marah

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dikritik seorang penyandang tunarungu.

Tindakan Menteri Sosial Tri Rismaharini memaksa seorang anak difabel tuli pengguna alat bantu dengar untuk berbicara patut dikritik. Pemaksaan itu bisa diartikan bahwa Risma sedang mempertanyakan disabilitas seseorang. Ironisnya, peristiwa tersebut terjadi di atas panggung pembukaan peringatan Hari Disabilitas Internasional 2021 di Gedung Kementerian Sosial pada Rabu pekan lalu.

Risma juga tak memahami bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki kondisi berbeda-beda. Difabel tuli, misalnya, ada yang mengalami gangguan pendengaran sejak lahir, ada pula yang mengalami penurunan kemampuan mendengar. Tidak tepat pembelaan bahwa Risma mengambil contoh Staf Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia, seorang difabel tuli yang mampu bicara. Dengan mengambil contoh Angkie, lalu menyimpulkan bahwa semua difabel tuli bisa bicara, jelas Risma memiliki pengetahuan terbatas. Sebab, Angkie terlahir memiliki kemampuan mendengar, namun kemudian mengalami kemunduran pendengaran.

Kondisi ini berbeda dengan difabel tuli yang tak dapat mendengar sejak lahir. Sebab itu, mereka membutuhkan alat bantu sejak usia dini, yakni alat bantu dengar dan bahasa isyarat, supaya dapat berkomunikasi dengan orang lain. Dengan kemampuan pendengaran yang berbeda, mereka mempunyai metode komunikasi yang berbeda, sesuai kenyamanan masing-masing.

Ada insan tuli yang menggunakan alat bantu dengar, menggunakan bahasa isyarat, dan membaca gerak bibir. Usaha tersebut adalah cara mereka untuk terhubung dengan orang lain. Risma menafikan semua usaha tadi dengan memaksa anak tuli untuk bicara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan asas pelaksanakan dan pemenuhan hak difabel harus berlandaskan penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, serta perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Risma sebagai seorang pejabat negara telah menabrak asas tersebut dengan memaksa anak berkebutuhan khusus melakukan sesuatu, tanpa melihat bagaimana riwayat tumbuh kembang anak itu.

Jangankan penyandang disabilitas tuli, orang non-difabel pun bisa jadi bakal gelagapan jika “ditodong” mikrofon lalu diminta untuk bicara di depan publik, seperti yang dilakukan Risma. Peringatan Hari Disabilitas Internasional mestinya menjadi momentum untuk saling menghargai dan memahami kelompok disabilitas, bukan memojokkan salah satu ragam disabilitas seperti menuduh penyandangnya "malas" bicara.

Sudah cukup Menteri Risma membuat blunder. Sejak dilantik pada 23 Desember 2020 sebagai Menteri Sosial, Risma berulang kali menyuguhkan ketidakpantasan seorang pejabat negara: marah-marah, membentak, dan terakhir ini memaksa penyandang disabilitas melakukan kemauan sang menteri. Risma juga tipis telinga. Saat menjabat Wali Kota Surabaya, ia melaporkan warganya yang mengkritik banjir di kawasan Surabaya barat dengan pasal ujaran kebencian pada Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dari sini tercermin, seorang pejabat negara semestinya tak hanya memiliki kapasitas dalam bekerja, melainkan juga etika.

Sebagai pejabat publik, Risma harus menghentikan kebiasaan buruk marah-marah dan suka meledak-ledak. Kegagalan dia mengelola tekanan membuatnya hanya cocok bekerja untuk rezim yang sewenang-wenang.

Baca juga: Kronologi Menteri Risma Paksa Anak Tuli Bicara, Lalu Menuai Kritik






Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

13 jam lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

2 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

4 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

6 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

11 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

15 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

18 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

18 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

23 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

24 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.