Yang Luput dari Fit and Proper Test Andika Perkasa: DPR Serasa Markas Tentara

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) melakukan salam komado dengan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid (kanan) sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 6 November 2021. Komisi I DPR memberikan persetujuan atas pencalonan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI. ANTARA/Galih Pradipta

UJI kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Andika Perkasa di Dewan Perwakilan Rakyat pada Sabtu lalu mempertontonkan lunturnya semangat supremasi sipil di negeri ini. Alih-alih menguliti rekam jejak Andika yang antara lain pernah diduga terlibat kasus pelanggaran hak asasi manusia, para anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan kemanan malah berlagak seperti suporter, mengenakan baju hijau mirip pakaian tentara. Mereka seolah lupa bahwa mereka adalah wakil rakyat yang semestinya meneguhkan supremasi sipil di lembaga sipil.

Presiden Joko Widodo menunjuk Andika sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto pekan lalu. Penunjukkan itu menuai kritik karena menantu mantan Kepala BIN AM Hendropriyono itu diduga terkait kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay. Pada 2001 lalu, Ketua Presidium Dewan Papua itu diculik dan tewas sehari setelah menghadiri upacara Hari Pahlawan di Markas Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat di Jayapura.

Orang tua salah satu anggota Kopassus pernah mengirim surat ke Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu bahwa anaknya dipaksa Andika untuk mengaku terlibat dalam pembunuhan dengan imbalan karir di Badan Intelijen Negara. Kala itu Andika yang masih berpangkat mayor bertugas di markas Kopassus TNI AD Jayapura.

Tapi para anggota Komisi I DPR malah tidak menyinggung persoalan dugaan pelanggaran tersebut saat uji kelayakan dan kepatutan. Tanpa catatan DPR menyetujui penunjukan Andika sebagai panglima.

Indonesia memiliki sejarah pahit selama puluhan tahun di era Orde Baru ketika militer mendominasi semua urusan sipil. Di masa itu, marak terjadi pelanggaran hak asasi manusia serta kekerasan tentara terhadap masyarakat sipil. Itu sebabnya reformasi 1998 dengan tegas memandatkan penegakan supremasi sipil.

Supremasi sipil merupakan syarat utama negara demokratis yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Seturut konsep ini militer yang memiliki wewenang penggunaan kekerasan mesti berada di bawah kontrol sipil demi menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Setiap dugaan kekerasan atau pelanggaran HAM juga mesti diusut secara transparan hingga tuntas. Apalagi jika kasus tersebut melibatkan calon Panglima TNI.

Uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan DPR semestinya menjadi sarana untuk evaluasi kritis sekaligus mencari calon pemimpin TNI yang bersih dan mampu memperbaiki tentara. Misalnya, forum uji kelayakan harusnya digunakan DPR untuk mendorong para calon pemimpin TNI untuk mengoreksi pendekatan militeristik yang berlumuran pelangaran HAM di Papua. Namun sebaliknya yang terjadi. Sabtu lalu, gedung DPR kita serasa markas tentara.

Sudah terlalu sering anggota DPR mempertontonkan sikap yang berlawanan dengan aspirasi masyarakat. Publik semestinya tidak diam menghadapi kondisi ini. Sudah saatnya kita kritis terhadap tindak tanduk setiap anggota DPR, juga partai, dan berhenti mendukung politisi yang malah menggunakan mandat politik dari rakyat untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan publik.

Baca juga: Kata DPR soal Kritik Pakai Baju Hijau Army saat Uji Kelayakan Calon Panglima TNI






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

1 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

10 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.