Apakah Pemerintahan Jokowi Benar-benar Peduli pada Perubahan Iklim?

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Demonstran melakukan aksi teatrikal saat berunjuk rasa untuk memprotes pertemuan KTT G20 di Roma, Italia, 30 Oktober 2021. Selain itu, mereka juga memprotes perubahan iklim. REUTERS/Yara Nardi

Indonesia masih tertinggal dalam merealisasikan komitmen penanganan krisis iklim. Sejumlah kebijakan pemerintah masih mengarah pada peningkatan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Padahal, sejak 2017, World Economic Forum telah menyebut krisis iklim sebagai ancaman paling berbahaya dibanding isu keamanan atau ekonomi. Prediksi terbaru Global Risks Report 2021 kembali mempertegas adanya ancaman itu.

Ketika berpidato di forum Leaders Summit on Climate pada 22 April 2021, Presiden Joko Widodo mengklaim Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. Jokowi juga menyinggung sejumlah keberhasilan Indonesia, misalnya dalam menurunkan laju penebangan pohon serta menekan angka kebakaran hutan.

Faktanya, Indonesia masih perlu membenahi banyak hal. Di bidang kelistrikan, misalnya. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, per April 2021, sebanyak 86,45 persen pembangkit listrik Indonesia menggunakan energi berbasis fosil, sebagian besar berupa batubara. Sisanya, 13,55 persen, memakai bauran energi baru terbarukan. Padahal, negara-negara di seluruh dunia, pada 2030-2040 sudah harus mengakhiri pemakaian batubara untuk pembangkit listrik. Minimal, penggunaan sumber energi baru dan terbarukan sudah 75 persen pada 2040.

Pemerintah, seperti disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif awal Oktober lalu, memang akan menghentikan pembangunan pembangkit listrik batu bara, kecuali yang sudah telanjur masuk tahap konstruksi. PT PLN hanya akan menambah pembangkit energi fosil dalam 10 tahun ke depan sebesar 19,6 gigawatt atau 48,4 persen. Namun, tetap saja, fakta itu memperlihatkan penggunaan listrik tenaga fosil tetap tinggi. Sulit membayangkan Indonesia akan mencapai target porsi pembangkit energi terbarukan 48 persen pada 2030.

Bandingkan dengan tetangga kita, Malaysia, yang kini memiliki 23 persen listrik dari bauran energi dan akan meningkatkan kapasitas energi terbarukan menjadi 31 persen pada 2025. Sepuluh tahun kemudian, Malaysia menargetkan komposisi pembangkit listrik energi terbarukan mencapai 40 persen.

Pekerjaan rumah lain adalah pembenahan transportasi yang sebagian besar masih menggunakan energi fosil, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Pada 2020, menurut Climate Transparency Report, penjualan mobil listrik baru 0,15 persen dan kendaraan listrik roda dua 0,26 persen. Tak ada pilihan lain, pemerintah harus terus menggenjot industri otomotif berbasis tenaga listrik serta mempromosikan penggunaan kendaraan ramah lingkungan itu.

Laporan Transparansi Iklim menilai Indonesia memang sudah mengusulkan peningkatan energi terbarukan di bidang ketenagalistrikan, transportasi, dan industri. Namun, menurut catatan tahunan yang membandingkan aksi iklim negara G20 itu, Indonesia belum memiliki strategi yang memadai untuk menghentikan batubara secara bertahap serta mendorong persaingan energi terbarukan dengan batubara.

Forum Konferensi Tigkat Tinggi Perubahan Iklim PBB, COP26, di Glasgow, pada 31 Oktober hingga 12 November 2021, merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan kembali komitmennya dalam mengatasi perubahan iklim. Presiden Jokowi tidak perlu ragu-ragu untuk menyatakan komitmen target energi nol emisi (net-zero emission) pada 2050. Pernyataan komitmen itu penting untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menyelamatkan bumi yang kita pinjam dari generasi yang akan datang.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Ingin G20 Jadi Contoh Atasi Perubahan Iklim






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

1 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

10 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.