Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apakah Pemerintahan Jokowi Benar-benar Peduli pada Perubahan Iklim?

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Demonstran melakukan aksi teatrikal saat berunjuk rasa untuk memprotes pertemuan KTT G20 di Roma, Italia, 30 Oktober 2021. Selain itu, mereka juga memprotes perubahan iklim. REUTERS/Yara Nardi
Demonstran melakukan aksi teatrikal saat berunjuk rasa untuk memprotes pertemuan KTT G20 di Roma, Italia, 30 Oktober 2021. Selain itu, mereka juga memprotes perubahan iklim. REUTERS/Yara Nardi
Iklan

Indonesia masih tertinggal dalam merealisasikan komitmen penanganan krisis iklim. Sejumlah kebijakan pemerintah masih mengarah pada peningkatan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Padahal, sejak 2017, World Economic Forum telah menyebut krisis iklim sebagai ancaman paling berbahaya dibanding isu keamanan atau ekonomi. Prediksi terbaru Global Risks Report 2021 kembali mempertegas adanya ancaman itu.

Ketika berpidato di forum Leaders Summit on Climate pada 22 April 2021, Presiden Joko Widodo mengklaim Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. Jokowi juga menyinggung sejumlah keberhasilan Indonesia, misalnya dalam menurunkan laju penebangan pohon serta menekan angka kebakaran hutan.

Faktanya, Indonesia masih perlu membenahi banyak hal. Di bidang kelistrikan, misalnya. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, per April 2021, sebanyak 86,45 persen pembangkit listrik Indonesia menggunakan energi berbasis fosil, sebagian besar berupa batubara. Sisanya, 13,55 persen, memakai bauran energi baru terbarukan. Padahal, negara-negara di seluruh dunia, pada 2030-2040 sudah harus mengakhiri pemakaian batubara untuk pembangkit listrik. Minimal, penggunaan sumber energi baru dan terbarukan sudah 75 persen pada 2040.

Pemerintah, seperti disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif awal Oktober lalu, memang akan menghentikan pembangunan pembangkit listrik batu bara, kecuali yang sudah telanjur masuk tahap konstruksi. PT PLN hanya akan menambah pembangkit energi fosil dalam 10 tahun ke depan sebesar 19,6 gigawatt atau 48,4 persen. Namun, tetap saja, fakta itu memperlihatkan penggunaan listrik tenaga fosil tetap tinggi. Sulit membayangkan Indonesia akan mencapai target porsi pembangkit energi terbarukan 48 persen pada 2030.

Bandingkan dengan tetangga kita, Malaysia, yang kini memiliki 23 persen listrik dari bauran energi dan akan meningkatkan kapasitas energi terbarukan menjadi 31 persen pada 2025. Sepuluh tahun kemudian, Malaysia menargetkan komposisi pembangkit listrik energi terbarukan mencapai 40 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pekerjaan rumah lain adalah pembenahan transportasi yang sebagian besar masih menggunakan energi fosil, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Pada 2020, menurut Climate Transparency Report, penjualan mobil listrik baru 0,15 persen dan kendaraan listrik roda dua 0,26 persen. Tak ada pilihan lain, pemerintah harus terus menggenjot industri otomotif berbasis tenaga listrik serta mempromosikan penggunaan kendaraan ramah lingkungan itu.

Laporan Transparansi Iklim menilai Indonesia memang sudah mengusulkan peningkatan energi terbarukan di bidang ketenagalistrikan, transportasi, dan industri. Namun, menurut catatan tahunan yang membandingkan aksi iklim negara G20 itu, Indonesia belum memiliki strategi yang memadai untuk menghentikan batubara secara bertahap serta mendorong persaingan energi terbarukan dengan batubara.

Forum Konferensi Tigkat Tinggi Perubahan Iklim PBB, COP26, di Glasgow, pada 31 Oktober hingga 12 November 2021, merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan kembali komitmennya dalam mengatasi perubahan iklim. Presiden Jokowi tidak perlu ragu-ragu untuk menyatakan komitmen target energi nol emisi (net-zero emission) pada 2050. Pernyataan komitmen itu penting untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menyelamatkan bumi yang kita pinjam dari generasi yang akan datang.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Ingin G20 Jadi Contoh Atasi Perubahan Iklim

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tips Berwisata saat Musim Hujan agar Rencana Liburan Tidak Berantakan

6 jam lalu

Ilustrasi gaya liburan (pixabay.com)
Tips Berwisata saat Musim Hujan agar Rencana Liburan Tidak Berantakan

Mulai dari memilih tempat yang tepat sampai jadwal penerbangan, berikut traveling saat musim hujan.


Pemilihan Presiden Tanpa Penyalahgunaan Jabatan

1 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan paparan dihadapan ribuan orang kepala desa dan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat, 23 November 2023. Prabowo Subianto bersama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, menghadiri Rakerda Apdesi Jawa Barat yang dihadiri sekitar 5.000 orang kepala desa dan pengurus pemerintah desa. TEMPO/Prima Mulia
Pemilihan Presiden Tanpa Penyalahgunaan Jabatan

Agar pemilihan presiden dan wakil presiden terhindar dari mudarat kecurangan dan ketidakadilan, semestinya para menteri dan kepala daerah yang menjadi calon melepas jabatan.


4 hari lalu


Bapak-isme

8 hari lalu

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Bapak-isme

Adakah jalan untuk mencegah kemunduran demokrasi? Panduan dari Bung Hatta perlu dijadikan pedoman


Wajah Kusam Penegakan Hukum

8 hari lalu

Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro (depan) dan Kepala seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso, Alexander Kristian Diliyanto Silaen, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap 4 orang tersangka baru Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro dan Kepala seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso, Alexander Kristian Diliyanto Silaen, dua orang pengendali CV. Wijaya Gumilang, Yossy S. Setiawan dan  Andhika Imam Wijaya, serta mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp.225 juta dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji dalam rangka pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri Bondowoso Jawa Timur. TEMPO/Imam Sukamto
Wajah Kusam Penegakan Hukum

Satu per satu aparat penegak hukum tertangkap kasus korupsi. Nasib penegakan hukum kian buram.


Fanatisme Pemilih Indonesia Dalam Kontestasi Politik

8 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Fanatisme Pemilih Indonesia Dalam Kontestasi Politik

Ada sebuah tantangan besar bagi penyelenggara pemilu dan Pemerintah dalam pengejawantahan demokrasi tersebut yakni fanatisme politik dari sebagian pemilih di Indonesia.


Bamsoet Dukung Perlindungan Hak Intelektual Pendidikan

14 hari lalu

Bamsoet Dukung Perlindungan Hak Intelektual Pendidikan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjadi penguji ahli disertasi mahasiswa S3 Ilmu Hukum UNPAD yang mengangkat tema tentang Urgensi Pengaturan Penggandaan Karya Tulis Ilmiah di Perguruan Tinggi.


Lika-liku Mahkamah Konstitusi dan Gejala Kemerosotan Sejak 2020

14 hari lalu

Sebagian demonstran di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, yang mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)  hari ini, Senin 16 Oktober 2023. MK membacakan putusannya atas sejumlah gugatan terhadap batasan usia capres dan cawapres. Tempo/ I Gusti Ayu Putu Puspasari.
Lika-liku Mahkamah Konstitusi dan Gejala Kemerosotan Sejak 2020

Majalah Tempo pada Maret lalu menyebut Mahkamah Konstitusi atau MK mengalami kemerosotan sejak 2020.


Wajah Neo Orba di Ujung Pemerintahan Jokowi

15 hari lalu

Ekspresi Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu 8 November 2023. Rakornas diikuti sekitar 1.200 penyelenggara pemilu yang terdiri dari dari Ketua KPU dan Ketua Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota serta Sekretaris KPU se-Indonesia. TEMPO/Subekti.
Wajah Neo Orba di Ujung Pemerintahan Jokowi

Intimidasi menimpa sejumlah kalangan dan kelompok yang menentang dinasti politik keluarga Jokowi. Meniru tindakan lancung Soeharto.


Kesempatan MKMK Menjaga Demokrasi

22 hari lalu

Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie memimpin rapat rapat MKMK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2023. Rapat dengan  agenda klarifikasi kepada pihak-pihak terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. TEMPO/Subekti.
Kesempatan MKMK Menjaga Demokrasi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan membuat putusan penting besok. Kesempatan menyelamatkan demokrasi.