Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apakah Pemerintahan Jokowi Benar-benar Peduli pada Perubahan Iklim?

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Demonstran melakukan aksi teatrikal saat berunjuk rasa untuk memprotes pertemuan KTT G20 di Roma, Italia, 30 Oktober 2021. Selain itu, mereka juga memprotes perubahan iklim. REUTERS/Yara Nardi
Demonstran melakukan aksi teatrikal saat berunjuk rasa untuk memprotes pertemuan KTT G20 di Roma, Italia, 30 Oktober 2021. Selain itu, mereka juga memprotes perubahan iklim. REUTERS/Yara Nardi
Iklan

Indonesia masih tertinggal dalam merealisasikan komitmen penanganan krisis iklim. Sejumlah kebijakan pemerintah masih mengarah pada peningkatan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Padahal, sejak 2017, World Economic Forum telah menyebut krisis iklim sebagai ancaman paling berbahaya dibanding isu keamanan atau ekonomi. Prediksi terbaru Global Risks Report 2021 kembali mempertegas adanya ancaman itu.

Ketika berpidato di forum Leaders Summit on Climate pada 22 April 2021, Presiden Joko Widodo mengklaim Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. Jokowi juga menyinggung sejumlah keberhasilan Indonesia, misalnya dalam menurunkan laju penebangan pohon serta menekan angka kebakaran hutan.

Faktanya, Indonesia masih perlu membenahi banyak hal. Di bidang kelistrikan, misalnya. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, per April 2021, sebanyak 86,45 persen pembangkit listrik Indonesia menggunakan energi berbasis fosil, sebagian besar berupa batubara. Sisanya, 13,55 persen, memakai bauran energi baru terbarukan. Padahal, negara-negara di seluruh dunia, pada 2030-2040 sudah harus mengakhiri pemakaian batubara untuk pembangkit listrik. Minimal, penggunaan sumber energi baru dan terbarukan sudah 75 persen pada 2040.

Pemerintah, seperti disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif awal Oktober lalu, memang akan menghentikan pembangunan pembangkit listrik batu bara, kecuali yang sudah telanjur masuk tahap konstruksi. PT PLN hanya akan menambah pembangkit energi fosil dalam 10 tahun ke depan sebesar 19,6 gigawatt atau 48,4 persen. Namun, tetap saja, fakta itu memperlihatkan penggunaan listrik tenaga fosil tetap tinggi. Sulit membayangkan Indonesia akan mencapai target porsi pembangkit energi terbarukan 48 persen pada 2030.

Bandingkan dengan tetangga kita, Malaysia, yang kini memiliki 23 persen listrik dari bauran energi dan akan meningkatkan kapasitas energi terbarukan menjadi 31 persen pada 2025. Sepuluh tahun kemudian, Malaysia menargetkan komposisi pembangkit listrik energi terbarukan mencapai 40 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pekerjaan rumah lain adalah pembenahan transportasi yang sebagian besar masih menggunakan energi fosil, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Pada 2020, menurut Climate Transparency Report, penjualan mobil listrik baru 0,15 persen dan kendaraan listrik roda dua 0,26 persen. Tak ada pilihan lain, pemerintah harus terus menggenjot industri otomotif berbasis tenaga listrik serta mempromosikan penggunaan kendaraan ramah lingkungan itu.

Laporan Transparansi Iklim menilai Indonesia memang sudah mengusulkan peningkatan energi terbarukan di bidang ketenagalistrikan, transportasi, dan industri. Namun, menurut catatan tahunan yang membandingkan aksi iklim negara G20 itu, Indonesia belum memiliki strategi yang memadai untuk menghentikan batubara secara bertahap serta mendorong persaingan energi terbarukan dengan batubara.

Forum Konferensi Tigkat Tinggi Perubahan Iklim PBB, COP26, di Glasgow, pada 31 Oktober hingga 12 November 2021, merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan kembali komitmennya dalam mengatasi perubahan iklim. Presiden Jokowi tidak perlu ragu-ragu untuk menyatakan komitmen target energi nol emisi (net-zero emission) pada 2050. Pernyataan komitmen itu penting untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menyelamatkan bumi yang kita pinjam dari generasi yang akan datang.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Ingin G20 Jadi Contoh Atasi Perubahan Iklim

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024