Tak berlebihan jika seluruh warga nahdliyin berharap, Muktamar ke-34 NU yang telah ditetapkan pada 23-25 Desember mendatang akan tepat waktu. Mengingat, karena alasan pandemi Covid-19, pelaksanaan forum permusyawaratan tertinggi itu telah diundur satu tahun.
Rasanya, tak berlebihan pula jika kita semua menambatkan harapan bahwa Muktamar yang akan digelar di Lampung itu membawa dampak perubahan, sekaligus kemaslahatan. Tidak saja bagi elit (pengurus) jam’iyah, tetapi juga bagi seluruh warga jamaah. Bahkan untuk Indonesia dan dunia.
Jika warga nahdliyin hanya bisa berharap, lain halnya dengan para pengurus NU. Baik Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, maupun Pengurus Cabang (tingkat Kabupaten dan Kota), tanpa kecuali Pengurus Cabang Istimewa (dari luar negeri), tentu mempunyai tanggungjawab agar forum permusyawaratan tertinggi itu terlaksana dengan baik. Mereka adalah muktamirin, para peserta muktamar, yang terlibat secara langsung dalam proses perhelatan itu.
Memasuki Abad Kedua
Namun disayangkan, muktamar yang tinggal dua bulan lagi ini terasa kurang gregetnya. Tentu bukan karena situasi pandemi Covid-19 yang layak dijadikan alasan. Persoalan ini sebenarnya sangat mudah teratasi. Toh kita juga sudah membiasakan diri melakukan kegiatan secara virtual (daring), hampir dua tahun terakhir ini.
Tidak adanya perbincangan yang serius menyangkut agenda dan peran keumatan NU ke depan, justru menjadi tanda tanya besar. Padahal muktamar kali ini sangat strategis. Inilah muktamar NU di pengujung satu abad masa khidmahnya. NU akan memasuki abad kedua.
Dalam perhitungan hijriyah, pada 16 Rajab yang akan datang, NU memasuki usia ke 99. Pada 31 Januari 2022, NU berusia 96 tahun. Artinya, hasil muktamar kali inilah yang akan mengantarkan NU memasuki abad kedua. Di sini pula strategisnya.
Tentu, gelaran muktamar itu sangat ditunggu. Bukan hanya oleh warga nahdliyin. Bangsa Indonesia, dan bahkan dunia, pun menantikannya. Maklum, NU adalah ormas terbesar. Dengan jumlah pengikut sekitar 116 juta, berdasarkan survei LSI Denny JA pada Pebruari 2019, organisasi para kiai ini menjadi kekuatan raksasa dunia.
Sejarah telah mencatat demikian besar peran NU dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek terpenting, bagaimana NU secara elegan menuntaskan hubungan antara paham keagamaan dan paham kebangsaan sebagai landasan kenegaraan, justru dengan jawaban agama, haruslah diakui bukan pekerjaan ringan.
Bagaimanapun, jargon “Pancasila final dan NKRI harga mati” juga bukan sekadar slogan atas dasar kepentingan pragmatis belaka. Inilah perwujudan dari komitmen kebangsaan tertinggi. Hubbul wathan minal iman, demikian Hadlratus-Syaikh KH Hasyim Asy'ari merumuskan, menjadi bagian mendasar. Dengan prinsip keimanan inilah komitmen kebangsaan disandarkan.
Sekali lagi, itu bukan pekerjaan ringan. Kalau boleh ditegaskan, itulah prestasi terbesar NU dalam satu abad pertama masa khidmahnya. Yakni, tuntasnya hubungan antara agama dan negara. Peran kesejarahan ini harus terus dikawal dan diteladankan. Kepeloporan yang semestinya ditebarkan untuk menjadi inspirasi dunia di saat banyak negara sampai kini masih selalu saja ribut dengan konflik “ideologis” atas nama agama.
NU Mendunia
Kita tidak memungkiri, NU juga telah menorehkan capaian yang membanggakan. Setidaknya, pada satu abad pertama ini, NU telah mendunia. Secara struktural, sampai akhir 2020 saja, jejaring kepengurusannya sudah ada di 137 negara. Tidak hanya di Timur Tengah atau negara muslim di Benua Afrika, bahkan juga di Amerika dan negara-negara besar di Eropa.
Rintisan yang dimulai sejak awal 2000an itu, tentu semakin membuktikan bahwa “gerakan” para kiai memang diterima dengan sangat baik. Bukan karena modal “kekuasaan” NU bisa diterima di banyak negara, tetapi karena nilai-nilai ajaran yang ditawarkan.
Adalah Gus Dur yang sejatinya telah cukup lama mengkampanyekan itu ke berbagai belahan dunia. Ke depan, melalui jaringan struktural itulah nilai-nilai ajaran NU dipromosikan, tentu harus lebih massif dan sistematis, dengan kreasi dan inovasi sesuai perkembangan zaman.
Apa yang harus dipromosikan? Tak lain adalah Islam Nusantara. Istilah yang secara resmi “diformalkan” melalui Muktamar Jombang pada 2015 itu, tak jarang masih saja disalahpahami sebagai ajaran baru. Padahal ia hanya kontekstualisasi pemahaman dan penerapan ajaran, sebagaimana Gus Dur memperkenalkan Pribumisasi Islam pada 1980an.
Pendekatan kultural menjadi cara yang ampuh diterapkan. Inilah sebenarnya cara dakwah yang dulu dikembangkan Walisongo “mengislamkan” nusantara. Dari sanalah mata rantai Islam Nusantara menyambungkan sanad dan strategi dakwahnya.
Tentu, cara itu beda dengan mereka yang menganggap Walisongo sebagai cerita fiktif belaka. Bagi kalangan ini, Islam adalah Arab—dengan segala pemahaman dan corak budayanya—sehingga tak jarang yang terjadi adalah pemaksaan atas nama ajaran. Bahkan memutlakkan suatu pemahaman ajaran sebagai kebenaran tunggal.
Sebaliknya, Islam Nusantara justru didasari motif yang sangat manusiawi dan adaptif. Bukan konfrontatif. Dalam berbagai kesempatan, Rais Aam Syuriah PBNU KH Miftahul Akhyar sering menyampaikan bahwa Islam itu merangkul bukan memukul, membina bukan menghina, memakai hati bukan mencaci-maki. Islam yang memberi pemahaman, bukan memaksakan.
Dengan prinsip dasar itulah Islam Nusantara dikembangkan, bahkan telah menjadi mainstream dan membentuk karakter khas, di tengah agresivitas kalangan Islam “lain” yang sebenarnya minoritas tapi seolah menguasai segalanya. Tak heran jika kemudian Mitsuo Nakamura (2015), antropolog Jepang yang sudah 40 tahun lebih mengamati NU, mengakui bahwa Islam Nusantara merupakan succes story dari Indonesia yang perlu disebarkan secara internasional.
Konsolidasi Total
Maka menjadi PR besar bagi NU saat ini, bagaimana merumuskan agenda yang lebih berarti. Muktamar yang diharapkan, tentu tak sekadar menghasilkan perubahan kepengurusan. Justru melalui Muktamar Lampung nanti, kejelasan peta jalan, arah dan strategi NU ke depan harus dihasilkan. Karena di tempat ini pula, melalui Munas Alim Ulama pada Januari 1992 yang lalu, NU pernah menghasilkan keputusan yang sangat fundamental berkaitan dengan pengambilan keputusan hukum dalam masalah-masalah keagamaan.
Saat itu disepakati apa yang disebut istinbath jama’i, memperhalus istilah “ijtihad” yang lazim digunakan kalangan modernis. Inisiasi ini dipelopori KH Ma'ruf Amin, Katib Aam Syuriyah PBNU saat itu, menjadi awal munculnya kesadaran formal akan pentingnya mengembangkan pemikiran metodologis, khususnya dalam rangka melakukan “ijtihad” secara kolektif di dalam pengambilan keputusan-keputusan hukum.
Jika 29 tahun yang lalu NU telah berani melakukan terobosan sedemikian rupa, saat ini mestinya lebih progresif lagi. Karena yang jelas, tantangan tidak semakin ringan, dinamika masyarakat juga berubah begitu cepat dan pesat. Maka berbagai terobosan harus terus dilakukan untuk menghadapi hiruk-pikuk perubahan di abad kedua nanti.
Menurut saya, sudah saatnya NU melakukan konsolidasi total. Tak lain, untuk memperkuat jam’iyah dan jamaah sekaligus. Ada dua aspek penting di sini, yaitu konsolisasi konseptual dan konsolidasi struktural.
Yang pertama, lebih kepada penyiapan perangkat “lunak” sebagai panduan dan pedoman, bagaimana mewujudkan cita-cita kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan dalam konteks global, sesuai Khittah Ulama.
Bagaimana meng-internasional-kan konsep Islam Nusantara, misalnya, adalah bagian dari konsolidasi konseptual dimaksud. Dalam hal ini kita patut berbangga, dari kalangan muda NU telah mulai melakukan itu. Mereka mendeklarasikan Gerakan Islam Kemanusiaan (The Humanitarian Islam Movement) dalam pertemuan 300 Ulama Internasional pada 21-22 Mei 2017 di Jombang.
Jika Islam Nusantara pada Muktamar 2015 dideklarasikan di Jombang, dari sini pula gerakan global Humanitarian Islam dikumandangkan. Katib Aam Syuriyah PBNU KH Yahya Cholil Staquf menjadi tokoh utama dibalik gerakan tersebut. Kiai muda asal Rembang itu sangat aktif mempromosikan Humanitarian Islam di pentas internasional.
Humanitarian Islam, tak lain, merupakan gerakan global yang didedikasikan untuk kesejahteraan umat manusia, perdamaian dunia dan harmoni peradaban. Bukankah ini manifestasi dari prinsip Islam rahmatan lil ’alamin itu sendiri?
Adapun konsolidasi struktural yang cukup mendesak, bagaimana mengefektifkan jaringan kepengurusan yang ada, sehingga program-program organisasi tidak sekadar dapat berjalan tetapi juga tepat guna. Benar-benar dirasakan manfaatnya.
Tentu tidak hanya jaringan internal yang dikonsolidasikan, secara eksternal NU juga mesti menata kembali relasinya dengan negara. Repositioning harus tepat dilakukan, agar tercipta relasi yang lebih produktif lagi. Atau, kita hanya akan mencukupkan diri menjadi “bemper” kekuasaan?
Kalisuren, 19 Oktober 2021
