Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Represi Online untuk Pengkritik Polisi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Shutterstock.com
Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Shutterstock.com
Iklan

Kalimat ancaman yang dilontarkan sejumlah akun menanggapi cuitan di Twitter yang mengkritik Kepolisian Republik Indonesia sungguh mengkhawatirkan. Serangan terhadap pembuat kicauan sudah mengarah pada teror bagi siapa saja yang ingin berpendapat di jagat maya soal polisi.

Mulanya, pemilik akun Twitter @fchkautsar mencuit: “Polisi se-Indonesia bisa diganti satpam BCA aja gaksih”. Setelahnya, pemilik akun ini mengatakan menerima pesan intimidasi dari sejumlah akun. Dia menerima ancaman kekerasan hingga upaya peretasan. Teror itu di antaranya menjadi target di jalan, akan dipatahkan lehernya, diajak baku hantam, dan lain sebagainya.

Konteks kritik @fchkautsar adalah kebrutalan polisi akhir-akhir ini. Beberapa hari lalu, seorang polisi Brigadir NP membanting mahasiswa MFA yang sedang berdemo di depan Kantor Bupati Tangerang, Banten. Pada hari yang sama dengan kejadian di Tangerang, seorang polisi di Deli Serdang, Sumatera Utara, menghajar pelanggar lalu lintas.

Dalam beberapa waktu terakhir, polisi menjadi trending topic di berbagai media sosial karena tindak-tanduknya. Selain karena kebrutalan di Tangerang dan Deli Serdang, polisi mendapat kritik dalam penanganan laporan pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, hingga muncul tagar #PercumaLaporPolisi. Amat wajar bila kemudian warga negara menyampaikan kritik terhadap aparat atau institusi kepolisian—yang digaji dan dibiayai dengan uang pajak kita.

Ancaman tadi tidak boleh dianggap remeh. Sebaliknya, teror digital itu mesti disikapi serius karena represi online merupakan ciri utama otoritarianisme digital. Bila serangan siber diberi pemakluman, “demokrasi 2.0” yang dulu digaung-gaungkan sebagai perluasan dari demokrasi konvensional, bisa jadi tinggal mitos. Selain itu, pembiaran bisa menimbulkan kecurigaan bahwa ada pihak yang diuntungkan dari serangan terhadap para pengkritik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Memang belum bisa dipastikan bahwa ancaman yang dialami pemilik akun @fchkautsar adalah serangan langsung dari polisi. Tapi kritik terhadap kepolisian yang dibalas oleh para kuasi, yang seolah-olah kepanjangan tangan kepentingan polisi, termasuk dengan menggaungkan tagar #PolriTegasHumanis sebagai balasan #PercumaLaporPolisi, menimbulkan pertanyaan. Salah satunya, aksi balasan yang masif tersebut sulit dilakukan jika memiliki sumber daya terbatas.

Agar tidak muncul syak wasangka, polisi mesti menelusuri siapa di balik akun-akun yang menyampaikan pesan ancaman tersebut. Hal ini penting dilakukan untuk membantah anggapan bahwa ada operasi digital polisi untuk menyerang pengkritik polisi di media sosial.

Teror lewat platform digital terhadap pengkritik penguasa adalah upaya untuk membungkam suara masyarakat. Survei Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Juli-Agustus 2020 menemukan, sebanyak 29 persen responden mengaku takut mengkritik pemerintah dan 36,2 persen responden takut menyampaikan kritik lewat internet. Survei terhadap 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia itu menyebutkan, profil responden yang takut melebar hingga kalangan akademisi. Survei Indikator Politik Indonesia periode 24-30 September 2020 memaparkan, 69,6 persen responden menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa saat ini masyarakat makin takut menyatakan pendapat.

Meningkatnya serangan digital menunjukkan bahwa platform media sosial yang sebelummya digadang-gadang sebagai alat untuk mendorong perubahan, terutama oleh masyarakat sipil, kini justru menjadi sarana untuk merepresi pendapat oleh pihak yang memiliki sumber daya besar. Alih-alih memperbaiki substansi yang dikritik, mereka lebih memilih membelah cermin.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.