Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Represi Online untuk Pengkritik Polisi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Shutterstock.com
Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Shutterstock.com
Iklan

Kalimat ancaman yang dilontarkan sejumlah akun menanggapi cuitan di Twitter yang mengkritik Kepolisian Republik Indonesia sungguh mengkhawatirkan. Serangan terhadap pembuat kicauan sudah mengarah pada teror bagi siapa saja yang ingin berpendapat di jagat maya soal polisi.

Mulanya, pemilik akun Twitter @fchkautsar mencuit: “Polisi se-Indonesia bisa diganti satpam BCA aja gaksih”. Setelahnya, pemilik akun ini mengatakan menerima pesan intimidasi dari sejumlah akun. Dia menerima ancaman kekerasan hingga upaya peretasan. Teror itu di antaranya menjadi target di jalan, akan dipatahkan lehernya, diajak baku hantam, dan lain sebagainya.

Konteks kritik @fchkautsar adalah kebrutalan polisi akhir-akhir ini. Beberapa hari lalu, seorang polisi Brigadir NP membanting mahasiswa MFA yang sedang berdemo di depan Kantor Bupati Tangerang, Banten. Pada hari yang sama dengan kejadian di Tangerang, seorang polisi di Deli Serdang, Sumatera Utara, menghajar pelanggar lalu lintas.

Dalam beberapa waktu terakhir, polisi menjadi trending topic di berbagai media sosial karena tindak-tanduknya. Selain karena kebrutalan di Tangerang dan Deli Serdang, polisi mendapat kritik dalam penanganan laporan pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, hingga muncul tagar #PercumaLaporPolisi. Amat wajar bila kemudian warga negara menyampaikan kritik terhadap aparat atau institusi kepolisian—yang digaji dan dibiayai dengan uang pajak kita.

Ancaman tadi tidak boleh dianggap remeh. Sebaliknya, teror digital itu mesti disikapi serius karena represi online merupakan ciri utama otoritarianisme digital. Bila serangan siber diberi pemakluman, “demokrasi 2.0” yang dulu digaung-gaungkan sebagai perluasan dari demokrasi konvensional, bisa jadi tinggal mitos. Selain itu, pembiaran bisa menimbulkan kecurigaan bahwa ada pihak yang diuntungkan dari serangan terhadap para pengkritik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Memang belum bisa dipastikan bahwa ancaman yang dialami pemilik akun @fchkautsar adalah serangan langsung dari polisi. Tapi kritik terhadap kepolisian yang dibalas oleh para kuasi, yang seolah-olah kepanjangan tangan kepentingan polisi, termasuk dengan menggaungkan tagar #PolriTegasHumanis sebagai balasan #PercumaLaporPolisi, menimbulkan pertanyaan. Salah satunya, aksi balasan yang masif tersebut sulit dilakukan jika memiliki sumber daya terbatas.

Agar tidak muncul syak wasangka, polisi mesti menelusuri siapa di balik akun-akun yang menyampaikan pesan ancaman tersebut. Hal ini penting dilakukan untuk membantah anggapan bahwa ada operasi digital polisi untuk menyerang pengkritik polisi di media sosial.

Teror lewat platform digital terhadap pengkritik penguasa adalah upaya untuk membungkam suara masyarakat. Survei Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Juli-Agustus 2020 menemukan, sebanyak 29 persen responden mengaku takut mengkritik pemerintah dan 36,2 persen responden takut menyampaikan kritik lewat internet. Survei terhadap 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia itu menyebutkan, profil responden yang takut melebar hingga kalangan akademisi. Survei Indikator Politik Indonesia periode 24-30 September 2020 memaparkan, 69,6 persen responden menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa saat ini masyarakat makin takut menyatakan pendapat.

Meningkatnya serangan digital menunjukkan bahwa platform media sosial yang sebelummya digadang-gadang sebagai alat untuk mendorong perubahan, terutama oleh masyarakat sipil, kini justru menjadi sarana untuk merepresi pendapat oleh pihak yang memiliki sumber daya besar. Alih-alih memperbaiki substansi yang dikritik, mereka lebih memilih membelah cermin.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024