Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menanti Gebrakan Kapolri untuk Eks Pegawai KPK Tak Lolos TWK

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
57 orang pegawai KPK yang tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), menunjukkan kartu identitas pegawai dan resmi berpamitan serta keluar dari kantor KPK, Jakarta, Kamis, 30 September 2021. Hari ini KPK resmi memecat seluruh pegawainya yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. TEMPO/Imam Sukamto
57 orang pegawai KPK yang tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), menunjukkan kartu identitas pegawai dan resmi berpamitan serta keluar dari kantor KPK, Jakarta, Kamis, 30 September 2021. Hari ini KPK resmi memecat seluruh pegawainya yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo perlu segera menjelaskan detail tawaran rekrutmen kepada 56 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dipecat 30 September lalu karena dinyatakan gagal tes wawasan kebangsaan (TWK). Penjelasan penting untuk mengetahui mekanisme, penempatan, dan tugas beserta kewenangan mereka kelak sebagai aparat sipil negara (ASN) di Kepolisian. Informasi itu juga diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan para eks pegawai komisi antikorupsi.

Tawaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit tersebut disampaikan dua hari sebelum tenggat pemecatan. Semula, ada 56 nama yang masuk daftar. Tapi, satu hari sebelum tenggat, jumlahnya bertambah satu orang setelah penyidik muda Lakso Anindito menerima surat keputusan pemberhentian karena alasan yang sama. Lakso baru menjalani tes wawasan kebangsaan pada 20 September lalu, karena ia baru menyelesaikan sekolah di luar negeri. Satu orang lagi yang dinyatakan tak lolos tes, Direktur KPK Sujanarko, pensiun pada Mei lalu.

Tawaran Kapolri memang belum begitu gamblang. Listyo Sigit baru sebatas menyampaikan rencana merekrut mereka yang tak lolos TWK di KPK untuk tugas-tugas pengembangan di Badan Reserse Kriminal Polri, terutama di Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Tugas mereka, menurut Kapolri, berkaitan dengan pencegahan dan upaya-upaya lain untuk mengawal penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan strategis lain. Listyo Sigit sama sekali tak menyinggung mekanisme perekrutan maupun apa saja kewenangan mereka ketika sudah bergabung di Kepolisian.

Dari 56 orang yang mendapat tawaran Kapolri, 17 di antaranya berlatar belakang penyelidik dan penyidik. Untuk mereka, ketika menjadi ASN di Kepolisian, pintu menjadi penyelidik maupun penyidik di lembaga tersebut tertutup. Undang-Undang Kepolisian RI menyebutkan penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik adalah anggota Polri. Sebagai ASN Polri, mereka tak bisa maksimal untuk menguatkan upaya pemberantasan korupsi karena tak memiliki tugas dan kewenangan penindakan. Mereka hanya bisa menjalankan fungsi pencegahan.

Adapun bekas pegawai KPK lain memiliki latar belakang di luar penanganan perkara, seperti Admin Pengaduan Masyarakat, Fungsional Biro Hukum, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, dan Deputi Bidang Koordinator Supervisi. Oleh karena itu, penting bagi Kapolri menjelaskan posisi yang pantas untuk mereka sesuai pengalaman dan kompetensinya. Termasuk menyangkut tugas dan kewenangan korupsi saat menjadi ASN di Kepolisian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kalau niatnya memberikan kesempatan kepada bekas orang-orang terbaik di KPK itu menguatkan upaya pemberantasan korupsi di Korps Bhayangkara, Kapolri jangan bertindak setengah-setengah. Listyo Sigit perlu mencari celah dari sisi aturan agar rekrutmen ini tetap bisa memaksimalkan peran mereka dalam pemberantasan korupsi. Harus ada juga jaminan kalau suatu saat mereka bisa kembali ke KPK. Langkah ini akan memupus kesan tawaran Kapolri hanya basa-basi politik guna meredam polemik dengan cara menawari sejumlah eks pegawai KPK itu pekerjaan di Kepolisian, tapi perjuangan mereka terhadap pemberantasan korupsi justru dikebiri.

Kendati Kapolri mengklaim langkahnya ini sudah mendapat lampu hijau dari presiden, Jokowi tak bisa begitu saja lepas tangan. Jokowi masih memiliki tanggung jawab untuk merespons laporan Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia soal tes wawasan kebangsaan di KPK. Ombudsman menyimpulkan pimpinan KPK melakukan maladministrasi dalam seleksi tersebut. Komnas HAM menemukan dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan seleksi. Dengan temuan dua lembaga negara itu, tes wawasan kebangsaan terbukti hanya kedok untuk menyingkirkan pegawai-pegawai kritis, termasuk penyidik senior yang mengungkap kasus-kasus besar.

Jokowi berkewajiban menindaklanjuti laporan tersebut. Menurut putusan uji materi Mahkamah Agung atas Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengalihan pegawai, tindak lanjut tes wawasan kebangsaan adalah kewenangan pemerintah dalam hal ini presiden. Jokowi juga harusnya mengambil sikap sesuai rekomendasi Ombudsman. Undang-undang lembaga itu menyatakan rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan terlapor dan atasannya. Presiden adalah atasan Badan Kepegawaian Negara (BKN), terlapor di Ombudsman dalam kasus tes wawasan kebangsaan ini.

Jika tetap bersikap diam dan lebih memilih melempar bola ke Kapolri, Jokowi akan dicap membiarkan penyingkiran orang-orang berprestasi di KPK terjadi. Pada akhirnya, keputusan berada di tangan 56 eks pegawai KPK. Apapun penjelasan detail soal tawaran Listyo Sigit, mereka tidak boleh mengambil keputusan secara emosional. Mereka harus memutuskan dengan pertimbangan rasional yang mengedepankan untung-rugi bagi upaya pemberantasan korupsi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

3 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

18 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

19 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024