Presiden Ketujuh

Mantan Komisioner Ombudsman RI

Ilustrasi pemilu. REUTERS

Jackson memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 1828. Ia terpilih menjadi presiden ketujuh. Jackson ingin menciptakan sistem yang lebih efisien. Untuk itu pegawai publik harus patuh pada perintah yang lebih tinggi. Politik sistem rampasan (spoil system) diterapkan. Para  pendukung dalam pemenangan, terutama loyalis, ditempatkan dalam posisi-posisi pemerintahan dan entitas pelayanan publik. 

Politik ini beraakar pada doktrin “to the victor belong the spoils”. Kata-kata ini dipopulerkan oleh Senator Marcy yang merujuk pada kemenangan Jackson. Rampasan yang dimaksud adalah sesuatu yang diambil dari pihak yang kalah dalam suatu persaingan, semisal peperangan. 

Ketika pemilihan presiden dianalogikan dengan suatu perang, maka pemenang berhak menempatkan semua pendukumg pada posisi semua lini pemerintahan. Posisi-posisi dalam pekerjaan sektor publik adalah rampasan untuk pemenang.

Politik perampasan adalah suatu sistem patronase yang lazim dikenal di partai politik. Ketika sistem ini diterapkan di pemerintahan, maka nepotisme dan sistem kroni dibenarkan demi alasan bahwa pemerintahan yang efisien memerlukan sistem komando. Untuk itu loyalitas tinggi terhadap atasan menjadi syarat.

Kantor Pos, departemen terbesar di pemerintah federal, tak luput dari dampak penerapan doktrin tersebut. Dalam satu tahun, 423 pegawai pos dengan catatan kinerja baik harus kehilangan posisi mereka akibat doktrin yang diterapkan oleh Presiden Jackson. Netral, berkinerja baik, dan bertahan hanyalah sebuah kebetulan dalam suatu spoil system.

Dalam perbincangan politik di Indonesia, kita sering mendengar bagaimana para kepala daerah terpilih kemudian mengganti pejabat daerah dengan orang yang dianggap telah mendukung pemenangan atau setidaknya memiliki loyalitas politik. Para kordinator relawan kemudian ditempatkan sebagai komisaris BUMD.

Di masa kini, politik perampasan sudah lebih maju dan rumit untuk diatasi. Mereka bahkan telah menggunakan instrumen-instrumen merit sedemikian rupa untuk menyingkirkan pegawai dari posisi tertentu, termasuk dalam menempatkan para loyalis secara formil.

Pahlawan atau Penjahat?

Garfield terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat yang kedua puluh. Nasib berbicara lain. Guiteau, seorang pendukung yang tak berhasil mendapatkan kompensasi berupa posisi dalam pekerjaan di pemerintah, merasa kecewa dan sangat sakit hati. Ia kemudian membunuh sang presiden terpilih.

Situasi ini membuat semua orang tersentak. Pendleton, Senator asal Ohio, menggaungkan tentang mendesaknya reformasi kepegawaian di sektor publik. Pada tahun 1883, Kongres mengesahkan sebuah undang-undang untuk mereformasi hal tersebut. Civil Service Commission dibentuk untuk menjalankan suatu sistem rekrutmen berbasis ujian seleksi secara bertahap. Undang-Undang ini kemudian dikenal dengan Pendleton Act.

Dalam perspektif realisme ekstrem, Guiteu mungkin bisa dilihat sebagai seorang pahlawan reformasi kepegawaian Amerika Serikat. Bagaimana tidak, tindakannya telah memicu suatu perubahan besar yang menyelamatkan birokrasi Amerika Serikat dari masa politik kasar yang diwariskan oleh presiden ketujuh mereka selama puluhan tahun.

Namun kita tak bisa mengabaikan etika atau nilai-nilai dasar dalam hidup ini, meski dalam politik sekalipun. Maka Guiteu harus dilihat sebagai suatu tragedi memilukan dalam sejarah kenegaraan Amerika Serikat, ketika sebuah kemajuan ternyata harus dipicu oleh tindakan yang tak beradab. Sejarah terkadang memilih jalannya sendiri.

Bandung, 15 Septmber 2021






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

2 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

11 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.