Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi dan Etika Politik Berbusana

image-profil

Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi

image-gnews
Presiden Joko Widodo saat mempimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Istana Merdeka, Selasa, 17 Agustus 2021. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo saat mempimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Istana Merdeka, Selasa, 17 Agustus 2021. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan

Suatu hari di bulan Juni. Berseragam loreng militer, lengkap dengan baret dan senjata api, Presiden menerima tamu penting di Istana. Tak ada yang genting, dan ini kejadian di tahun 2015—bukan 1970. Ya, saya bicara tentang Pak Jokowi—bukan Pak Harto.

Seragam militer dan Demokrasi

Dua Presiden dengan latar belakang militer pernah memimpin Indonesia. Tapi tak satupun dari mereka—baik Soeharto yang merebut kekuasaan dengan jalan darah, maupun SBY yang memenangi pemilihan langsung pertama di era reformasi—yang pernah dengan seragam militer menerima tamu di Istana.

Justru Jokowi, seratus persen sipil, yang melakukannya. Soekarno tak pernah, begitu pula Habibie, Gus Dur dan Megawati. Cuma Pak Jokowi.

Military wannabe? Saya tak akan pergi terlalu jauh ke sana. Tetapi tetap saja, kejadian itu adalah blunder politik yang memalukan.

Pak Jokowi seharusnya tidak sekalipun boleh lupa. Presiden, jabatan publik tertinggi dalam negara demokrasi, adalah jabatan sipil. Itu sebabnya setiap anggota militer yang berniat mengikuti pemilu harus berhenti dari militer.

Presiden secara konstitusional memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang. Tetapi ini bukan berarti Presiden menjadi anggota militer. “Panglima Tertinggi (bagi) militer” adalah warga sipil yang dipilih oleh pemilihan umum yang demokratis untuk memberi perintah kepada pimpinan militer atas nama rakyat.

Maka, kapan saja Jokowi menemui para perwira tinggi TNI-nya, sebetulnya beliau harus selalu berbusana sipil. Justru, untuk menegaskan dan menghormati kedudukannya yang istimewa sebagai warga sipil yang menjadi "panglima tertinggi" bagi militer.

Tapi dasar Pak Jokowi: hari itu beliau malah sebaliknya menemui tamu-tamu sipilnya di istana dengan mengenakan seragam militer. Lengkap dengan baret dan senjata api.

Apropriasi Budaya

Entah berapa kali sudah Jokowi mengenakan pakaian daerah dalam acara kenegaraan. Agaknya, Pak Jokowi mau menegaskan citra politik seorang pemimpin pro-kemajemukan.

Kemarin, dalam pidato kenegaraan 16 Agustus, beliau memilih mengenakan pakaian Badui. Esoknya pakaian asal Lampung, saat Upacara Bendera memperingati Kemerdekaan Indonesia.

Pilihan berbusana Pak Jokowi kontan mendapat sindiran keras. Jokowi dinilai hanya memakai pakaian adat untuk kepentingannya sendiri, tapi kebijakannya tak memihak masyarakat adat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebenarnya tak ada yang salah dari pilihan berpakaian tersebut, bila merujuk pada beleid yang ditandatanganinya sendiri, yakni Peraturan Presiden No.71 tahun 2018. Lain hal, memang, jika ditilik dari sisi etika politik.

Negara Republik Indonesia sebenarnya adalah cangkang yang semula berupa negara kolonial. Ia direbut, diisi dan digunakan oleh “bangsa Indonesia” untuk mewujudkan kemerdekaan dan mendapat pengakuan internasional.

Bangsa Indonesia sendiri adalah hasil konstruksi imajinasi dari rakyat jajahan yang datang dari identitas yang beragam dan berbeda. Atau yang disebut oleh Ben Anderson sebagai ”komunitas yang dibayangkan” (imagined community)

Mereka, nenek moyang kita, the founding fathers and mothers, sejak tahun 1928 sudah bersumpah untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Fundamen historis ini memberi tugas abadi pada negara Republik Indonesia untuk selamanya menjamin dan melindungi kemajemukan bangsa dalam prinsip kesetaraan dan kebebasan.

Maka negara Republik Indonesia tidak boleh memiliki preferensi budaya sendiri. Dan ini harus tercermin dalam Perilaku Kepala Negara. Ia tidak boleh menunjukkan preferensi pribadinya terhadap budaya tertentu—atau apalagi membuat pertunjukan politiknya sendiri dalam acara kenegaraan.

Ia sebaiknya tidak menjadi Lampung atau Badui. Melainkan menjadi seorang abdi negara yang patuh dan teguh. Bukan karena menjadi Badui atau Lampung itu keliru. Melainkan karena sebagai Kepala Negara, ia tak cukup hanya menjadi Badui atau Lampung. Ia harus menjadi epitom dari semua identitas dan kekhasan budaya karena Kepala Negara berkewajiban melindungi semua.

Maka, khususnya saat negara memperingati kemerdekaan Indonesia, setiap Kepala Negara dalam acara kenegaraan sebaiknya mengenakan pakaian nasional yang sebenarnya ditetapkan juga dalam Peraturan Presiden No. 71 tahun 2018. Itu bisa Pakaian Sipil Nasional berupa jas beskap tertutup dan peci; atau boleh juga Pakaian Sipil Lengkap berupa satu setel jas berwarna gelap dengan kemeja putih dan dasi.

Biarlah para undangan yang terhormat saja, terutama anggota DPR dan DPD, yang berpakaian daerah—sesuai dengan asal daerah pemilihan masing-masing. Dengan begitu, acara peringatan kemerdekaan menjadi simbolisasi yang bermakna tentang kemajemukan bangsa dan perlindungan negara yang imparsial terhadapnya.

Bagi Pak Jokowi sendiri, mengenakan pakaian nasional seperti ditetapkan dalam beleid di atas, akan menghindarkannya dari tuduhan melakukan apropriasi budaya. Istilah ini dikenal pada 1980-an, dalam diskusi kritik pascakolonial terhadap ekspansionisme Barat.

Belakangan, Jaja Grays dalam The Blurred Line of Cultural Appropriation (2016) mendefinisikannya sebagai perbuatan yang mengacu pada meminjam atau mencuri budaya dari kelompok minoritas untuk digunakan sebagai keuntungan pribadi.

Dalam konteks pakaian Pak Jokowi, tudingan melakukan apropriasi budaya itu berarti beliau menggunakan busana daerah dalam acara kenegaraan hanya untuk membangun citra politiknya sendiri. Citra politik pro kemajemukan, yang dalam kritik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, sesungguhnya kosong.

Selamat hari kemerdekaan Indonesia ke-76!

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

25 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

33 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

52 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.