Jokowi dan Etika Politik Berbusana

Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi

Presiden Joko Widodo saat mempimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Istana Merdeka, Selasa, 17 Agustus 2021. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Suatu hari di bulan Juni. Berseragam loreng militer, lengkap dengan baret dan senjata api, Presiden menerima tamu penting di Istana. Tak ada yang genting, dan ini kejadian di tahun 2015—bukan 1970. Ya, saya bicara tentang Pak Jokowi—bukan Pak Harto.

Seragam militer dan Demokrasi

Dua Presiden dengan latar belakang militer pernah memimpin Indonesia. Tapi tak satupun dari mereka—baik Soeharto yang merebut kekuasaan dengan jalan darah, maupun SBY yang memenangi pemilihan langsung pertama di era reformasi—yang pernah dengan seragam militer menerima tamu di Istana.

Justru Jokowi, seratus persen sipil, yang melakukannya. Soekarno tak pernah, begitu pula Habibie, Gus Dur dan Megawati. Cuma Pak Jokowi.

Military wannabe? Saya tak akan pergi terlalu jauh ke sana. Tetapi tetap saja, kejadian itu adalah blunder politik yang memalukan.

Pak Jokowi seharusnya tidak sekalipun boleh lupa. Presiden, jabatan publik tertinggi dalam negara demokrasi, adalah jabatan sipil. Itu sebabnya setiap anggota militer yang berniat mengikuti pemilu harus berhenti dari militer.

Presiden secara konstitusional memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang. Tetapi ini bukan berarti Presiden menjadi anggota militer. “Panglima Tertinggi (bagi) militer” adalah warga sipil yang dipilih oleh pemilihan umum yang demokratis untuk memberi perintah kepada pimpinan militer atas nama rakyat.

Maka, kapan saja Jokowi menemui para perwira tinggi TNI-nya, sebetulnya beliau harus selalu berbusana sipil. Justru, untuk menegaskan dan menghormati kedudukannya yang istimewa sebagai warga sipil yang menjadi "panglima tertinggi" bagi militer.

Tapi dasar Pak Jokowi: hari itu beliau malah sebaliknya menemui tamu-tamu sipilnya di istana dengan mengenakan seragam militer. Lengkap dengan baret dan senjata api.

Apropriasi Budaya

Entah berapa kali sudah Jokowi mengenakan pakaian daerah dalam acara kenegaraan. Agaknya, Pak Jokowi mau menegaskan citra politik seorang pemimpin pro-kemajemukan.

Kemarin, dalam pidato kenegaraan 16 Agustus, beliau memilih mengenakan pakaian Badui. Esoknya pakaian asal Lampung, saat Upacara Bendera memperingati Kemerdekaan Indonesia.

Pilihan berbusana Pak Jokowi kontan mendapat sindiran keras. Jokowi dinilai hanya memakai pakaian adat untuk kepentingannya sendiri, tapi kebijakannya tak memihak masyarakat adat.

Sebenarnya tak ada yang salah dari pilihan berpakaian tersebut, bila merujuk pada beleid yang ditandatanganinya sendiri, yakni Peraturan Presiden No.71 tahun 2018. Lain hal, memang, jika ditilik dari sisi etika politik.

Negara Republik Indonesia sebenarnya adalah cangkang yang semula berupa negara kolonial. Ia direbut, diisi dan digunakan oleh “bangsa Indonesia” untuk mewujudkan kemerdekaan dan mendapat pengakuan internasional.

Bangsa Indonesia sendiri adalah hasil konstruksi imajinasi dari rakyat jajahan yang datang dari identitas yang beragam dan berbeda. Atau yang disebut oleh Ben Anderson sebagai ”komunitas yang dibayangkan” (imagined community)

Mereka, nenek moyang kita, the founding fathers and mothers, sejak tahun 1928 sudah bersumpah untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Fundamen historis ini memberi tugas abadi pada negara Republik Indonesia untuk selamanya menjamin dan melindungi kemajemukan bangsa dalam prinsip kesetaraan dan kebebasan.

Maka negara Republik Indonesia tidak boleh memiliki preferensi budaya sendiri. Dan ini harus tercermin dalam Perilaku Kepala Negara. Ia tidak boleh menunjukkan preferensi pribadinya terhadap budaya tertentu—atau apalagi membuat pertunjukan politiknya sendiri dalam acara kenegaraan.

Ia sebaiknya tidak menjadi Lampung atau Badui. Melainkan menjadi seorang abdi negara yang patuh dan teguh. Bukan karena menjadi Badui atau Lampung itu keliru. Melainkan karena sebagai Kepala Negara, ia tak cukup hanya menjadi Badui atau Lampung. Ia harus menjadi epitom dari semua identitas dan kekhasan budaya karena Kepala Negara berkewajiban melindungi semua.

Maka, khususnya saat negara memperingati kemerdekaan Indonesia, setiap Kepala Negara dalam acara kenegaraan sebaiknya mengenakan pakaian nasional yang sebenarnya ditetapkan juga dalam Peraturan Presiden No. 71 tahun 2018. Itu bisa Pakaian Sipil Nasional berupa jas beskap tertutup dan peci; atau boleh juga Pakaian Sipil Lengkap berupa satu setel jas berwarna gelap dengan kemeja putih dan dasi.

Biarlah para undangan yang terhormat saja, terutama anggota DPR dan DPD, yang berpakaian daerah—sesuai dengan asal daerah pemilihan masing-masing. Dengan begitu, acara peringatan kemerdekaan menjadi simbolisasi yang bermakna tentang kemajemukan bangsa dan perlindungan negara yang imparsial terhadapnya.

Bagi Pak Jokowi sendiri, mengenakan pakaian nasional seperti ditetapkan dalam beleid di atas, akan menghindarkannya dari tuduhan melakukan apropriasi budaya. Istilah ini dikenal pada 1980-an, dalam diskusi kritik pascakolonial terhadap ekspansionisme Barat.

Belakangan, Jaja Grays dalam The Blurred Line of Cultural Appropriation (2016) mendefinisikannya sebagai perbuatan yang mengacu pada meminjam atau mencuri budaya dari kelompok minoritas untuk digunakan sebagai keuntungan pribadi.

Dalam konteks pakaian Pak Jokowi, tudingan melakukan apropriasi budaya itu berarti beliau menggunakan busana daerah dalam acara kenegaraan hanya untuk membangun citra politiknya sendiri. Citra politik pro kemajemukan, yang dalam kritik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, sesungguhnya kosong.

Selamat hari kemerdekaan Indonesia ke-76!






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

9 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

5 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

27 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.