Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menata Danau Toba untuk Semua

image-profil

Pengamat Sosial dan Lingkungan Hidup

image-gnews
Foto aerial kawasan wisata menara pandang Tele di Turpuk Limbong, Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Ahad, 21 Febrari 2021. Wisata menara pandang ini dapat dinikmati oleh wisatawan domestik maupun international. ANTARA/Nova Wahyudi
Foto aerial kawasan wisata menara pandang Tele di Turpuk Limbong, Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Ahad, 21 Febrari 2021. Wisata menara pandang ini dapat dinikmati oleh wisatawan domestik maupun international. ANTARA/Nova Wahyudi
Iklan

Sepak terjang Danau Toba sebagai sebuah destinasi dan atraksi wisata sudah  tak perlu diragukan lagi. Apalagi sejak periode pertama pemerintahan Jokowi, Danau Toba telah didapuk sebagai satu dari sepuluh destinasi wisata prioritas, yang langsung diikuti dengan pembenahan infrastruktur di sekitar dan menuju lokasi Danau Toba. Hanya saja, mewujudkannya tak semudah membalik telapak tangan. Pertama, sektor ekonomi di sekitar dan di Danau Toba bukan hanya sektor pariwisata. Kedua, Danau Toba berada di 6 Kabupaten yang berbeda, yang membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang intens, untuk melahirkan kesamaan visi dan misi atas masa Depan Danau Toba, di semua bidang yang terkait dengan kehidupan masyarakat di sekitar Danau Toba

Faktanya memang banyak sektor yang eksis di Danau Toba, dengan berbagai aktor dan kepentingan yang meliputinya. Misalnya keberadaan KJA atau Keramba Jala Apung yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai salah satu penghalang untuk mewujudkan kawasan danau Toba sebagai Kawasan pariwisata kelas dunia karena dianggap merusak ekosistem danau. Tapi menghapuskan atau melarang secara total keberadaan KJA sama artinya dengan menutup mata atas dinamika sektor ekonomi peternakan ikan di Danau Toba, yang ternyata terkait dengan banyak perut masyarakat setempat.

Kita tentu sepakat, dalam perspektif pariwisata, atraksi utama di Danau Toba adalah danau itu sendiri. Sehingga pembenahan dan penataan Kawasan Danau Toba tak terelakkan. Tapi membenahi dan menata tidak serta merta berarti memberikan porsi sepenuhnya untuk sektor pariwisata dan menghilangkan sektor ekonomi yang sudah eksis yang justru terbukti juga sangat berkaitan dengan penghidupan masyarakat setempat.

Menata, dalam konteks persoalan KJA di Danau Toba, akan sangat masuk akal jika dimaknai sebagai kebijakan zonasi. Artinya, pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk memahami kondisi lapangan secara komprehensif, lalu menetapkan zona-zona tersendiri yang sesuai dengan kondisi dan potensi di zona tersebut. Di daerah-daerah yang ternyata tidak berpotensi secara wisata, pemerintah perlu memikirkan sektor yang potensial untuk eksis di sana, agar tidak muncul imbas negatif yang tidak perlu.

Jadi kebijakan pemerintah Sumatera Utara dan pemerintah daerah di sekitar Danau Toba tentang zonasi sudah sangat tepat. KJA yang sebenarnya memiliki efek positif secara ekonomi kepada masyarakat dan kepada pertumbuhan ekonomi regional, perlu disesuaikan lokasinya jika ternyata berada di Kawasan yang potensial secara pariwisata. Inilah makna yang tepat untuk kata “menata dan mengelola” Danau Toba. Dalam konteks ini, posisi sektor pariwisata di Danau Toba tidak bersifat “zero sum” dengan sektor lain yang sudah lebih dulu eksis.

Nah, jika perkara ini sudah sama-sama disepakati oleh semua stakeholder, baru kemudian berlanjut dengan membanahi infrastruktur dan  atraksi pendukung (supporting and complementary attraction). Dan tidak menutup kemungkinan, KJA pun bisa menjadi atraksi tersendiri di Danau Toba. Dengan aturan penataan yang atraktif dan penyesuaian-penyesuaian yang imajinatif dari pelaku usaha KJA, kecil atau pun besar, tak menutup kemungkinan Kawasan khusus KJA di Danau Toba pun bisa disulap menjadi Kawasan wisata khusus, yang tidak hanya memproduksi ikan untuk diekspor, tapi juga pemandangan unik yang bisa menarik banyak wisatawan untuk datang melihatnya. Kenapa tidak?

Lalu isu krusial lain dari KJA adalah perkara limbah atau ampas makanan ikan. Tak berbeda dengan perusahaan kayu atau kertas, atau perusahaan tambang, yang jelas-jelas secara terbuka berpengaruh terhadap hutan, KJA pun demikian. Tapi dengan imbas positifnya secara ekonomi, menemukan solusi untuk mengatasi imbas negatif dari limbah makanan ikan terhadap danau akan jauh lebih baik ketimbang menghentikan aktifitas KJA. Memberikan alokasi fiskal untuk penelitian yang berkaitan dengan teknologi baru demi mengatasi imbas negatifnya, atau bersama-sama menemukan kebijakan pengelolaan KJA yang memiliki imbas lebih minimal terhadap alam, adalah dua opsi yang masuk akal, ketimbang menghentikannya secara total, di saat sektor pariwisata juga belum mampu memberikan imbas positif secara maksimal kepada masyakarat setempat yang menggantungkan hidup dari aktifitas bisnis KJA.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apa yang dialami Danau Toba, ternyata tak berbeda dengan apa yang dialami Danau Maninjau di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan ternyata bupati baru Kabupaten Agam memahami dilema tersebut, sehingga beliau memilih untuk menata secara hati-hati dengan  memberi porsi yang proporsional kepada sektor pariwisata dan KJA. Karena pertama, nyatanya tidak mudah untuk mencarikan sumber penghidupan  baru bagi masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidup dari aktifitas bisnis KJA.

Kedua, aktifitas bisnis pariwisata pun tidak serta merta mekar bak bunga di taman, tapi membutuhkan upaya yang konsisten dan berkelanjutan untuk mendatangkan wisatawan dan menghasilkan aktifitas pariwisata yang bisa memberi efek positif kepada perut masyarakat setempat. Memang tak bisa dipungkiri, jutaan wisatawan lokal dan internasional akan menjadi kue ekonomi yang sangat menggiurkan. Tapi tak bisa pula dimaknai dengan mudah bahwa wisatawan akan datang dengan sendirinya dari berbagai penjuru. Tetap diperlukan usaha ektra dan luar biasa untuk tujuan sektor pariwisata tersebut.

Sementara di sisi lain aktifitas bisnis KJA sudah terbukti berhasil memberikan banyak hal selama ini kepada masyarakat dan daerah, baik lapangan pekerjaan, devisa ekspor ikan KJA, kontribusi pada PDRB daerah, dan kontribusi pajak. Pemerintah pusat dan daerah tak bisa menutup mata begitu saja atas kontribusi-kontribusi tersebut, sehingga kebijakan untuk menyiasati dilema tersebut harus pula berbasis kepada kepentingan pariwisata di satu sisi dan kepentingan KJA di sisi lain.

Pendeknya, saya ingin mengatakan bahwa penataan dan pembenahan Danau Toba menuju Kawasan pariwisata berkelas dunia adalah cita-cita yang perlu didukung oleh semua pihak, baik di daerah maupun di Jakarta. Tapi menutup peluang pemanfaatan danau untuk keramba secara total di saat imbas positifnya masih dinikmati oleh banyak pihak di berbagai level adalah juga pilihan yang keliru, karena hal itu jelas menutup mata terhadap fakta sosial ekonomi yang ada di Danau Toba.

Menurut beberapa penelitian ilmiah, sekira 20-25 persen dari danau masih bisa ditoleransi untuk penggunaan KJA, asal tidak menyebar secara tak beraturan. Artinya, memang diperlukan kawasan khusus untuk aktifitas dan bisnis KJA di Danau Toba, agar tidak berjalin kelindan dengan kawasan pariwisata. Koeksistensi inilah yang sebenarnya diharapkan muncul sebagai bagian dari misi pariwisata Danau Toba. Jadi poinnya, yang diperlukan adalah penataan dan penetapan zonasi, mana kawasan usaha perikanan dan mana kawasan pariwisata. Dengan begitu, saat wisatawan datang ke kawanan yang menjadi domain pariwisata, mereka mendapatkan kawasan yang memang ditatakelola dengan apik untuk pariwisata, tanpa harus terpengaruh oleh pemandangan keberadaan KJA karena sudah berada di kawasan tersendiri. Dengan kata lain, kedua bidang sebenarnya bisa saling berbagi porsi secara baik dan berbagi peran untuk ikut menyejahterakan masyarakat di sekitar Danau Toba demikian pula menggerakkan pembangunan daerah dimana industri itu beroperasi. Semoga.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.