Desentralisasi dan Privatisasi Taman Nasional

Penulis Buku Taman Nasional Indonesia: Permata Warisan Bangsa

Pemandangan matahari dari Desa Sapit, Lombok. Dok pribadi Sabri (Polhut KPH Rinjani Timur)

Indonesia mempunyai 54 taman nasional. Dua permasalahan pokok yang sering muncul yaitu kurangnya anggaran dan sumber daya manusia. Desentralisasi dan privatisasi bisa menjadi solusi. 

Ide taman nasional sebenarnya berasal dari Amerika. Awalnya Amerika membentuk taman nasional untuk kepentingan wisata. Belakangan taman nasional berfungsi aspek konservasi dan sosial. 

Saking bangganya, orang Amerika menyebut taman nasional sebagai “ide terbaik Amerika” untuk dunia, karena konsep tersebut diikuti seluruh negara. Tak terkecuali Indonesia yang memiliki 54 taman nasional tersebar dari Aceh hingga Papua. 

Taman nasional sendiri memiliki multi definisi. Meski International Union for Conservation of Nature (IUCN) telah menyepakati arti taman nasional, kenyataannya tiap negara memiliki kriteria berbeda-beda. 

Contohnya dalam hal pengelolaan. Sebagian negara, termasuk Amerika, memberlakukan taman nasional dikelola pusat. Sementara di Australia dan Kanada, taman nasional bisa dikelola dan dimiliki oleh pusat maupun daerah. Bahkan, beberapa negara mengizinkan swasta dan masyarakat memiliki taman nasional. 

Di Indonesia, pengelolaan taman nasional berada di bawah pemerintah pusat. Wilayahnya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Biasanya berada di daerah terpencil.

Pengelolaan taman nasional di Indonesia tidak luput dari berbagai permasalahan. Mulai dari perambahan, perburuan ilegal, hingga pengelolaan wisata yang belum maksimal. Disinyalir penyebabnya adalah soal anggaran dan sumber daya manusia. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dana untuk mengelola taman nasional kurang memadai. Di sisi lain, jumlah petugas taman masih kurang, baik kuantitas maupun kualitas. Apalagi sebagian besar pegawai lebih memilih penempatan di Jawa. Akibatnya, taman nasional di luar Jawa kurang terkelola dengan baik. Untuk menjawab permasalahan tersebut, desentralisasi dan privatisasi taman nasional patut dipertimbangkan. 

Desentralisasi

Kata desentralisasi sering diasosiasikan dengan sistem pemerintahan. Sebenarnya desentralisasi mempunyai makna lebih luas. Intinya memberikan kewenangan kepada tingkat pemerintahan lebih rendah. Bahkan bisa ke level pemerintahan desa. 

Sementara itu, banyak peneliti meyakini desentralisasi merupakan instrumen penting pengelolaan taman nasional secara adil, efisien, dan berkelanjutan.  Tujuan lainnya yang tidak kalah penting adalah mewujudkan pembangunan inklusif, partisipatif, dan transparan. 

Desentralisasi juga memungkinkan pengambilan keputusan di level masyarakat. Jelas ini lebih efektif. Masyarakat mempunyai akses lebih dekat dengan kawasan. Biaya pengelolaan pun lebih efisien. Selain itu, proses partisipatif memungkinkan akuntabilitas pengambilan keputusan. 

Dalam konteks pengelolaan taman nasional, desentralisasi menjadi isu menarik di Indonesia. Pasalnya pemerintah daerah lah yang mulanya mengusulkan pembentukan taman nasional. Namun setelah usulan tersebut disetujui, taman nasional dimiliki dan dikelola oleh pemerintah pusat. 

Mungkin pemerintah daerah tidak mengetahui jika status kawasan hutan berubah menjadi taman nasional, maka kawasan tersebut akan dimiliki dan dikelola oleh pusat. 

Mengetahui tidak mendapatkan keuntungan dengan kehadiran taman nasional, beberapa pemerintah daerah ingin meminta kembali. Nasi menjadi bubur, pusat pun tidak serta merta memberikan. 

Nah, peraturan yang dibuat pada 1990, yaitu UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menjadi sumber polemik. Tak salah jika sejumlah kalangan mengusulkan agar undang-undang tersebut direvisi. 

Bagaimanapun, esensi penyusunan peraturan perundangan adalah untuk mengatur dan mencapai tujuan publik. Jika memang sebuah peraturan tidak relevan, maka seharusnya disesuaikan, bukan malah dipertentangkan. Penyesuaian bisa dilakukan dengan merevisi peraturan induk atau turunannya. 

Jika kepemilikan dan pengelolaan bisa di bawah wewenang pemerintah daerah, maka peluang untuk memajukannya sangat besar. Misalnya, kelembagaan pengelolaan taman nasional bisa berupa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan skema ini, pengelola bisa fleksibel mengatur keuangan dan sumber daya manusia. 

Desentralisasi taman nasional memang memberikan banyak manfaat. Tentu saja harus dibarengi dengan kesiapan dan kemampuan pemerintah daerah. Satu hal yang patut diperhatikan adalah orientasi pada masyarakat. Hanya dengan partisipasi masyarakat, tujuan desentralisasi mewujudkan pembangunan adil, inklusif, dan berkelanjutan akan tercapai.

Privatisasi

Beberapa pakar menyebut privatisasi bagian dari desentralisasi. Keduanya bertujuan untuk mewujudkan efisiensi pengelolaan, meningkatkan partisipasi dan transparansi. Bedanya, desentralisasi pelimpahan wewenang kepada sesama pemerintah lebih rendah, sedangkan privatisasi melimpahkan kepada pihak bukan pemerintah. 

Privatisasi bukan serta merta memberikan aset negara ke pihak lain. Lebih dari itu, partisipasi privat justru dapat mengatasi minimnya anggaran. Apalagi pemerintah saat ini sedang fokus mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi. 

Ada beberapa model privatisasi taman nasional. 

Pertama, pemerintah melakukan outsourcing pengelolaan kepada pihak privat. Artinya pemerintah memberikan dana publik kepada pihak lain untuk mengelola taman nasional. Model ini belum ada di Indonesia. Pola ini cocok bila suatu saat tidak ada pegawai yang mau bekerja di taman nasional, terutama di daerah terpencil. 

Kedua, pengelolaan taman nasional oleh lembaga non profit. Model ini sebenarnya sudah ada di Indonesia. Banyak LSM mempunyai kerja sama mengelola taman nasional. Selain LSM, ada instansi lain dan filantropi. Sebagai contoh sebuah yayasan dalam negeri mengelola sebagian wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hasilnya ternyata efektif: populasi harimau meningkat, tidak ada perambahan, masyarakat terlibat aktif, dan restorasi ekosistem. 

Ketiga, pelibatan masyarakat baik individu ataupun perusahaan dalam mengelola taman untuk mencari keuntungan. Model ini juga sudah berjalan di Indonesia, yaitu melalui pemberian izin pengusahaan wisata alam. Banyak pengusaha telah berpartisipasi mengembangkan ekowisata. Tentu saja terdapat persyaratan dan pengawasan agar tidak mengabaikan aspek lingkungan dan sosial. Selain itu, transparansi pemberian izin dan evaluasi kinerja patut menjadi perhatian. 

Pelibatan lembaga non pemerintah sebenarnya sudah lazim di Indonesia. Lagi-lagi, yang perlu diperhatikan adalah penerapan tata pemerintahan yang baik, sehingga kepercayaan publik pun meningkat.

Ringkasnya, baik desentralisasi maupun privatisasi bisa menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan taman nasional di Indonesia. Tapi tidak semua taman nasional diberlakukan sama mengingat tipologinya sangat bervariasi. Dan, kata nasional pada taman nasional menandakan identitas negara, dan mewakili kepentingan kita semua, taman nasional kita.






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

9 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

4 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

27 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.