Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi di Antara Teror dan Klaim Jihad

image-profil

Ketua Umum Jamaah Yasin Nusantara (Jayanusa)

image-gnews
Anggota polisi berjada di ruas jalan menuju Gereja Katedral Makassar yang menjadi lokasi ledakan bom di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 28 Maret 2021. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Merdisyam mengatakan ledakan bom di gereja tersebut mengakibatkan satu korban tewas yang diduga pelaku bom bunuh diri serta melukai sembilan orang jemaat dan petugas gereja. ANTARA FOTO/Arnas Padda
Anggota polisi berjada di ruas jalan menuju Gereja Katedral Makassar yang menjadi lokasi ledakan bom di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 28 Maret 2021. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Merdisyam mengatakan ledakan bom di gereja tersebut mengakibatkan satu korban tewas yang diduga pelaku bom bunuh diri serta melukai sembilan orang jemaat dan petugas gereja. ANTARA FOTO/Arnas Padda
Iklan

Aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada Ahad, 28 Maret 2021, atau aksi serupa selama ini, apakah termasuk jihad? Ketika Polisi ditanya itu, sudah pasti jawabannya standar, sesuai tupoksi.

Sebagai pranata sosial sipil, sebagaimana diatur UU Nomor 2 Tahun 2002, Polri bertanggungjawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam hal ini, Polri tentu tak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk aksi kekerasan yang membawa korban dan mengakibatkan kerugian. Apalagi jelas-jelas mengancam ideologi dan keutuhan NKRI. Sikapnya tegas, itu adalah aksi teror, yang hanya dilakukan oleh para teroris. Titik.

Jangankan Polisi, para kiai dan tokoh agama sekalipun, justru akan mengecam aksi teror seperti itu. Mereka sangat tidak bisa menerima aksi semacam itu menggunakan dalih dan apalagi mengatasnamakan agama. Karena bagi mereka, agama selalu mengajarkan kebajikan, meluhurkan budi pekerti, dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan.

Sebagai warga masyarakat biasa, kita patut berbangga bahwa selama ini Polisi selalu sigap bergerak. Selama pandemi Covid-19 ini saja, ratusan terduga teroris telah ditangkap, seperti di Jatim, Sulsel, Sumbar, Jakarta, Tangerang dan Sumut.

Meskipun kemudian ada yang menilai, aksi teror Makassar itu merupakan “aksi balas dendam” dari rangkaian aksi penangkapan yang dilakukan Densus 88 beberapa bulan terakhir ini.

Baca Juga:

Penilaian itu, menurut saya, spekulasi yang terlalu berlebihan. Bagaimanapun, Polri harus bergerak cepat. Selain penindakan, langkah-langkah pencegahan dan penangkalan juga harus dilakukan pihak Kepolisian. Bahkan, yang disebut terakhir ini mestinya menjadi gerakan masif di seluruh Indonesia. Tak lain, bagaimana membangun “daya tahan” masyarakat baik terhadap aksi terorisme, radikalisme, maupun paham intoleran itu sendiri.

Kesalahan Ajaran

Harus dipastikan, memaknai jihad secara sempit dengan aksi kekerasan dan bunuh diri, sangat tidak bisa dibenarkan. Jihad adalah ajaran suci, tak boleh dikotori dengan perilaku keji. Jihad itu haq, sedang kekerasan dan bunuh diri itu batil. Keduanya tak mungkin bisa dicampur-adukkan menjadi kebenaran ajaran baru. Islam jelas melarang mencampur-adukkan yang haq dengan yang batil (Qs.2:42).

Kata “jihad” disebutkan berulangkali dalam al-Quran. Sekitar 40 kali al-Quran menyebut itu dalam berbagai bentuk dan maknanya. Semua bermuara pada “pengorbanan dengan mencurahkan seluruh kemampuan”.

Tak lain, jihad adalah cara yang harus dilakukan untuk menggapai tujuan. Pelakunya disebut “mujahid” yaitu yang mencurahkan seluruh kemampuan, berkorban dengan pikiran, tenaga, harta benda, dan bahkan jiwa.

Demikian luas maknanya sehingga mereduksi itu menjadi aksi teror seperti yang terjadi selama ini, harus ditegaskan, merupakan kesalahan ajaran. Di sinilah dapat dipahami, kenapa Presiden Jokowi pernah mengusulkan istilah “manipulator agama” untuk menyebut radikalisme sebagai paham yang selalu mengatasnamakan agama itu. Terorisme berpangkal dari paham radikal yang menginginkan perubahan secara mendasar.

Terus terang, sampai saat ini saya belum mengerti, kenapa demikian mudah ajaran jihad ditampilkan dengan tindakan jahat? Kesalahan ajaran yang sangat jelas bertentangan dengan prinsip ajaran Islam itu sendiri.

Yang kita pahami, Islam harus menjadi rahmat, sebagaimana misi Kerasulan Muhammad SAW (Qs.21:107). Di sini, rahmat dipahami secara umum sebagai kemaslahatan umat. Standar kemaslahatan itu sudah jelas: sesuatu yang baik dan membawa kebaikan, serta dapat diterima akal sehat.

Dalam konteks itulah kita mengenal apa yang disebut maqashid al-syari'ah sebagai prinsip dasar penerapan ajaran Islam. Istilah itu sepadan dengan “maslahat”, bahwa penetapan hukum dan ajaran Islam haruslah bermuara kepada kemaslahatan.

Ada lima prinsip dasar (mabadi al-khamsah) yang menjadi tujuan pokoknya. Yaitu, hifdzu al-ddin, menjaga syariat dan nilai-nilai ajaran keagamaan; hifdzu al-nafs, menjaga jiwa baik diri maupun orang lain; hifdzu al-nasl, menjaga garis keturunan atau generasi; hifdzu al-mal, menjaga harta benda atau properti; dan hifdzu al-'aql, menjaga akal atau mencari ilmu dan tidak merusak pengetahuan dalam arti yang luas.

Dengan prinsip itu, inti dari maqashid al-syari'ah tiada lain mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak madharat. Sungguhpun demikian, kita juga masih diajarkan bahwa “menghindari kerusakan harus didahulukan dari sekadar mengambil kemaslahatan” (dar'u al-mafasid muqaddamu 'ala jalbi al-mashalih).

Lalu, jika ternyata harus menggunakan jalan kekerasan yang membawa korban dan mengakibatkan kerusakan, ajaran apa yang dapat membenarkan?

Semua agama, jelas tak mengajarkan itu. Jika pun pernah terjadi dalam lintasan sejarah, baik yang berkaitan dengan Islam maupun Kristen misalnya, apapun bentuknya, hal itu tak dapat dijadikan rujukan dan dalil pembenaran. Kesalahan dalam praktek penerapan ajaran, apalagi dengan kesengajaan, sampai kapanpun tak dapat dibenarkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mencampur-adukkan kebajikan dengan kejahatan hanya ada pada rezim teror. Adalah Maximilien Robispiere (w.1794), tokoh penting dibalik Revolusi Perancis (1789-1799), pemegang kendali pemerintah de-facto pada pemerintahan teror yang mengajarkan: “kebajikan tanpa teror adalah fatal, teror tanpa kebajikan akan impoten”.

Ke sanalah sebenarnya ajaran para teroris itu bermuara. Ajaran mulia tentang kebajikan yang hanya dijadikan alat pembenar untuk kepentingan memenuhi ambisinya. Jihad yang sejatinya mulia itu lalu dimaknai sangat sempit, bahkan dilakukan dengan modus yang jahat.

“Jihad harus membuahkan terpeliharanya jiwa, mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta berkembangnya harta benda.” Demikian taushiyah ahli tafsir Prof. Dr. Quraish Shihab (2008).

Belajar dari Buntu

Makna jihad yang mendalam itu sudah semestinya ditebarkan secara luas. Bahkan perlu segera dirumuskan fiqih jihad secara komprehensif yang dapat dijadikan panduan dan tuntunan masyarakat. Tanpa kecuali pedoman bagi pihak Kepolisian khususnya yang memang mempunyai tanggungjawab besar, tidak saja dalam menyelesaikan persoalan paham intoleran, radikalisme, dan terorisme, tetapi juga menjamin keamanan dan ketertiban, serta melindungi dan mengayomi masyarakat.

Dalam konteks kehidupan kebangsaan, Polri juga mengemban amanah yang tidak ringan, yakni menjaga kemajemukan dengan senantiasa mengedepankan pelaksanaan tugasnya secara adil dan bijaksana, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Berbagai peran tersebut menuntut Polri untuk tidak sekadar melakukan rutinitas tugas keseharian. Lebih dari itu, juga mampu menjadi perekat kebhinnekaan. Apalagi visi dan misi Kapolri sangat tegas, terwujudnya Polri Presisi di mana salah satu poin terpenting adalah “setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebinekaan”.

Dalam kerangka itulah membangun kemitraan dan sinergitas bersama seluruh komponen dan kekuatan masyarakat menjadi keniscayaan. Polri juga dibentuk untuk membangun kehidupan yang aman, tertib, damai, harmonis dan sejahtera, melalui penegakan hukum dan mengelola kamtibmas secara lebih profesional dan partisipatif.

Untuk itu, komitmen tersebut mesti diterjemahkan secara tepat dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan yang luas, dengan senantiasa memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan konstitusi kita. Salah satunya, dengan mengintensifkan dialog dengan berbagai kalangan.

Terus terang, saya harus memberikan apresiasi khusus kepada jajaran Polres Wonosobo, Jateng, yang telah bergerak cepat dan mengambil langkah yang tepat. Sehari pasca aksi teror Makassar Kapolres AKBP Ganang Nugroho Widhi langsung menggelar dialog bersama pemuka agama, tokoh masyarakat dari berbagai Ormas, juga penyelenggara pemerintahan. Bahkan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat juga terlibat aktif.

Dialog dengan tema “Merawat Kebhinekaan” itu menjadi lebih bermakna justru karena tidak diselenggarakan di kantor Polisi atau kantor pemerintahan, tapi langsung di tengah-tengah masyarakat. Tepatnya, di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar.

Ada apa dengan masyarakat Desa Buntu? Bagi Indonesia, Buntu hanya satu titik saja dari 83.931 Desa berdasarkan data BPS 2018. Secara ekonomi mungkin tak begitu penting. Posisi geografis di kaki gunung Sindoro, daerah sekitar Dieng, Wonosobo, masyarakatnya hanya petani biasa. Namun di sinilah kita akan menemukan kearifan yang luar biasa.

Buntu selama ini disebut miniatur Indonesia. Pluralitas masyarakatnya tak menghalangi mereka mengembangkan sikap dan laku hidup toleransi yang sempurna. Itulah kenapa BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) bermaksud menjadikannya sebagai laboratorium kebhinekaan.

Masyarakat Buntu tidak saja hidup berdampingan dengan ramah dan damai. Mereka bahkan bisa saling belajar tentang kearifan dari ajaran, keyakinan serta tradisi yang mereka miliki. Secara kultural, masyarakatnya relatif heterogen. Dari segi keyakinan banyak terdapat keberagaman. Tak hanya pemeluk Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, ada pula penghayat kepercayaan. Bahkan dari kalangan muslim pun, ada yang “bercadar” dan bercelana “cingkrang”, tapi mereka semua dapat mengembangkan persaudaraan yang berkeadaban.

Itu semua menjadi keberkahan untuk menjaga keberagaman, serta merawat kebhinekaan. Namun sebaliknya, akan menjadi petaka jika kemajemukan tersebut tidak dikelola dengan tepat. Justru akan menjadi pemicu konflik dan kekerasan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Akhir kata, kita harus belajar dari Buntu. Saya yakin, masih banyak pula Buntu yang lain di seantero nusantara. Kearifan masyarakatnya yang seharusnya kita teladani. Tak lain, untuk menjaga NKRI dengan senantiasa merawat kebhinekaan. Inilah juga bagian terpenting dari “jihad” itu sendiri.

Kalisuren, 30 Maret 2021

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemilihan Presiden Tanpa Penyalahgunaan Jabatan

1 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan paparan dihadapan ribuan orang kepala desa dan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat, 23 November 2023. Prabowo Subianto bersama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, menghadiri Rakerda Apdesi Jawa Barat yang dihadiri sekitar 5.000 orang kepala desa dan pengurus pemerintah desa. TEMPO/Prima Mulia
Pemilihan Presiden Tanpa Penyalahgunaan Jabatan

Agar pemilihan presiden dan wakil presiden terhindar dari mudarat kecurangan dan ketidakadilan, semestinya para menteri dan kepala daerah yang menjadi calon melepas jabatan.


4 hari lalu


Bapak-isme

8 hari lalu

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Bapak-isme

Adakah jalan untuk mencegah kemunduran demokrasi? Panduan dari Bung Hatta perlu dijadikan pedoman


Wajah Kusam Penegakan Hukum

8 hari lalu

Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro (depan) dan Kepala seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso, Alexander Kristian Diliyanto Silaen, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap 4 orang tersangka baru Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro dan Kepala seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso, Alexander Kristian Diliyanto Silaen, dua orang pengendali CV. Wijaya Gumilang, Yossy S. Setiawan dan  Andhika Imam Wijaya, serta mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp.225 juta dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji dalam rangka pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri Bondowoso Jawa Timur. TEMPO/Imam Sukamto
Wajah Kusam Penegakan Hukum

Satu per satu aparat penegak hukum tertangkap kasus korupsi. Nasib penegakan hukum kian buram.


Fanatisme Pemilih Indonesia Dalam Kontestasi Politik

8 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Fanatisme Pemilih Indonesia Dalam Kontestasi Politik

Ada sebuah tantangan besar bagi penyelenggara pemilu dan Pemerintah dalam pengejawantahan demokrasi tersebut yakni fanatisme politik dari sebagian pemilih di Indonesia.


Bamsoet Dukung Perlindungan Hak Intelektual Pendidikan

14 hari lalu

Bamsoet Dukung Perlindungan Hak Intelektual Pendidikan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjadi penguji ahli disertasi mahasiswa S3 Ilmu Hukum UNPAD yang mengangkat tema tentang Urgensi Pengaturan Penggandaan Karya Tulis Ilmiah di Perguruan Tinggi.


Wajah Neo Orba di Ujung Pemerintahan Jokowi

15 hari lalu

Ekspresi Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu 8 November 2023. Rakornas diikuti sekitar 1.200 penyelenggara pemilu yang terdiri dari dari Ketua KPU dan Ketua Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota serta Sekretaris KPU se-Indonesia. TEMPO/Subekti.
Wajah Neo Orba di Ujung Pemerintahan Jokowi

Intimidasi menimpa sejumlah kalangan dan kelompok yang menentang dinasti politik keluarga Jokowi. Meniru tindakan lancung Soeharto.


Kesempatan MKMK Menjaga Demokrasi

22 hari lalu

Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie memimpin rapat rapat MKMK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2023. Rapat dengan  agenda klarifikasi kepada pihak-pihak terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. TEMPO/Subekti.
Kesempatan MKMK Menjaga Demokrasi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan membuat putusan penting besok. Kesempatan menyelamatkan demokrasi.


BPJS Kesehatan Anugerahkan Penghargaan untuk 20 pemenang Lomba Karya Jurnalistik 2023

27 hari lalu

BPJS Kesehatan Anugerahkan Penghargaan untuk 20 pemenang Lomba Karya Jurnalistik 2023

Karya para jurnalis yang ikut lomba mengedukasi masyarakat tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional.


Waswas Motif Tersembunyi Insentif Ekonomi

29 hari lalu

Warga membawa beras Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah dan bantuan sembako dari Presiden di Gudang Bulog Sukamaju milik Perum Bulog Divisi Regional Sumsel dan Babel di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 26 Oktober 2023. Presiden meninjau persediaan beras dan proses penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Waswas Motif Tersembunyi Insentif Ekonomi

Banyak studi menunjukkan bahwa program-program populis, seperti bantuan sosial dan insentif pajak, rentan dimanfaatkan oleh penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya lewat pemilihan umum.