Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi di Antara Teror dan Klaim Jihad

image-profil

Ketua Umum Jamaah Yasin Nusantara (Jayanusa)

image-gnews
Anggota polisi berjada di ruas jalan menuju Gereja Katedral Makassar yang menjadi lokasi ledakan bom di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 28 Maret 2021. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Merdisyam mengatakan ledakan bom di gereja tersebut mengakibatkan satu korban tewas yang diduga pelaku bom bunuh diri serta melukai sembilan orang jemaat dan petugas gereja. ANTARA FOTO/Arnas Padda
Anggota polisi berjada di ruas jalan menuju Gereja Katedral Makassar yang menjadi lokasi ledakan bom di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 28 Maret 2021. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Merdisyam mengatakan ledakan bom di gereja tersebut mengakibatkan satu korban tewas yang diduga pelaku bom bunuh diri serta melukai sembilan orang jemaat dan petugas gereja. ANTARA FOTO/Arnas Padda
Iklan

Aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada Ahad, 28 Maret 2021, atau aksi serupa selama ini, apakah termasuk jihad? Ketika Polisi ditanya itu, sudah pasti jawabannya standar, sesuai tupoksi.

Sebagai pranata sosial sipil, sebagaimana diatur UU Nomor 2 Tahun 2002, Polri bertanggungjawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam hal ini, Polri tentu tak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk aksi kekerasan yang membawa korban dan mengakibatkan kerugian. Apalagi jelas-jelas mengancam ideologi dan keutuhan NKRI. Sikapnya tegas, itu adalah aksi teror, yang hanya dilakukan oleh para teroris. Titik.

Jangankan Polisi, para kiai dan tokoh agama sekalipun, justru akan mengecam aksi teror seperti itu. Mereka sangat tidak bisa menerima aksi semacam itu menggunakan dalih dan apalagi mengatasnamakan agama. Karena bagi mereka, agama selalu mengajarkan kebajikan, meluhurkan budi pekerti, dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan.

Sebagai warga masyarakat biasa, kita patut berbangga bahwa selama ini Polisi selalu sigap bergerak. Selama pandemi Covid-19 ini saja, ratusan terduga teroris telah ditangkap, seperti di Jatim, Sulsel, Sumbar, Jakarta, Tangerang dan Sumut.

Meskipun kemudian ada yang menilai, aksi teror Makassar itu merupakan “aksi balas dendam” dari rangkaian aksi penangkapan yang dilakukan Densus 88 beberapa bulan terakhir ini.

Penilaian itu, menurut saya, spekulasi yang terlalu berlebihan. Bagaimanapun, Polri harus bergerak cepat. Selain penindakan, langkah-langkah pencegahan dan penangkalan juga harus dilakukan pihak Kepolisian. Bahkan, yang disebut terakhir ini mestinya menjadi gerakan masif di seluruh Indonesia. Tak lain, bagaimana membangun “daya tahan” masyarakat baik terhadap aksi terorisme, radikalisme, maupun paham intoleran itu sendiri.

Kesalahan Ajaran

Harus dipastikan, memaknai jihad secara sempit dengan aksi kekerasan dan bunuh diri, sangat tidak bisa dibenarkan. Jihad adalah ajaran suci, tak boleh dikotori dengan perilaku keji. Jihad itu haq, sedang kekerasan dan bunuh diri itu batil. Keduanya tak mungkin bisa dicampur-adukkan menjadi kebenaran ajaran baru. Islam jelas melarang mencampur-adukkan yang haq dengan yang batil (Qs.2:42).

Kata “jihad” disebutkan berulangkali dalam al-Quran. Sekitar 40 kali al-Quran menyebut itu dalam berbagai bentuk dan maknanya. Semua bermuara pada “pengorbanan dengan mencurahkan seluruh kemampuan”.

Tak lain, jihad adalah cara yang harus dilakukan untuk menggapai tujuan. Pelakunya disebut “mujahid” yaitu yang mencurahkan seluruh kemampuan, berkorban dengan pikiran, tenaga, harta benda, dan bahkan jiwa.

Demikian luas maknanya sehingga mereduksi itu menjadi aksi teror seperti yang terjadi selama ini, harus ditegaskan, merupakan kesalahan ajaran. Di sinilah dapat dipahami, kenapa Presiden Jokowi pernah mengusulkan istilah “manipulator agama” untuk menyebut radikalisme sebagai paham yang selalu mengatasnamakan agama itu. Terorisme berpangkal dari paham radikal yang menginginkan perubahan secara mendasar.

Terus terang, sampai saat ini saya belum mengerti, kenapa demikian mudah ajaran jihad ditampilkan dengan tindakan jahat? Kesalahan ajaran yang sangat jelas bertentangan dengan prinsip ajaran Islam itu sendiri.

Yang kita pahami, Islam harus menjadi rahmat, sebagaimana misi Kerasulan Muhammad SAW (Qs.21:107). Di sini, rahmat dipahami secara umum sebagai kemaslahatan umat. Standar kemaslahatan itu sudah jelas: sesuatu yang baik dan membawa kebaikan, serta dapat diterima akal sehat.

Dalam konteks itulah kita mengenal apa yang disebut maqashid al-syari'ah sebagai prinsip dasar penerapan ajaran Islam. Istilah itu sepadan dengan “maslahat”, bahwa penetapan hukum dan ajaran Islam haruslah bermuara kepada kemaslahatan.

Ada lima prinsip dasar (mabadi al-khamsah) yang menjadi tujuan pokoknya. Yaitu, hifdzu al-ddin, menjaga syariat dan nilai-nilai ajaran keagamaan; hifdzu al-nafs, menjaga jiwa baik diri maupun orang lain; hifdzu al-nasl, menjaga garis keturunan atau generasi; hifdzu al-mal, menjaga harta benda atau properti; dan hifdzu al-'aql, menjaga akal atau mencari ilmu dan tidak merusak pengetahuan dalam arti yang luas.

Dengan prinsip itu, inti dari maqashid al-syari'ah tiada lain mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak madharat. Sungguhpun demikian, kita juga masih diajarkan bahwa “menghindari kerusakan harus didahulukan dari sekadar mengambil kemaslahatan” (dar'u al-mafasid muqaddamu 'ala jalbi al-mashalih).

Lalu, jika ternyata harus menggunakan jalan kekerasan yang membawa korban dan mengakibatkan kerusakan, ajaran apa yang dapat membenarkan?

Semua agama, jelas tak mengajarkan itu. Jika pun pernah terjadi dalam lintasan sejarah, baik yang berkaitan dengan Islam maupun Kristen misalnya, apapun bentuknya, hal itu tak dapat dijadikan rujukan dan dalil pembenaran. Kesalahan dalam praktek penerapan ajaran, apalagi dengan kesengajaan, sampai kapanpun tak dapat dibenarkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mencampur-adukkan kebajikan dengan kejahatan hanya ada pada rezim teror. Adalah Maximilien Robispiere (w.1794), tokoh penting dibalik Revolusi Perancis (1789-1799), pemegang kendali pemerintah de-facto pada pemerintahan teror yang mengajarkan: “kebajikan tanpa teror adalah fatal, teror tanpa kebajikan akan impoten”.

Ke sanalah sebenarnya ajaran para teroris itu bermuara. Ajaran mulia tentang kebajikan yang hanya dijadikan alat pembenar untuk kepentingan memenuhi ambisinya. Jihad yang sejatinya mulia itu lalu dimaknai sangat sempit, bahkan dilakukan dengan modus yang jahat.

“Jihad harus membuahkan terpeliharanya jiwa, mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta berkembangnya harta benda.” Demikian taushiyah ahli tafsir Prof. Dr. Quraish Shihab (2008).

Belajar dari Buntu

Makna jihad yang mendalam itu sudah semestinya ditebarkan secara luas. Bahkan perlu segera dirumuskan fiqih jihad secara komprehensif yang dapat dijadikan panduan dan tuntunan masyarakat. Tanpa kecuali pedoman bagi pihak Kepolisian khususnya yang memang mempunyai tanggungjawab besar, tidak saja dalam menyelesaikan persoalan paham intoleran, radikalisme, dan terorisme, tetapi juga menjamin keamanan dan ketertiban, serta melindungi dan mengayomi masyarakat.

Dalam konteks kehidupan kebangsaan, Polri juga mengemban amanah yang tidak ringan, yakni menjaga kemajemukan dengan senantiasa mengedepankan pelaksanaan tugasnya secara adil dan bijaksana, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Berbagai peran tersebut menuntut Polri untuk tidak sekadar melakukan rutinitas tugas keseharian. Lebih dari itu, juga mampu menjadi perekat kebhinnekaan. Apalagi visi dan misi Kapolri sangat tegas, terwujudnya Polri Presisi di mana salah satu poin terpenting adalah “setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebinekaan”.

Dalam kerangka itulah membangun kemitraan dan sinergitas bersama seluruh komponen dan kekuatan masyarakat menjadi keniscayaan. Polri juga dibentuk untuk membangun kehidupan yang aman, tertib, damai, harmonis dan sejahtera, melalui penegakan hukum dan mengelola kamtibmas secara lebih profesional dan partisipatif.

Untuk itu, komitmen tersebut mesti diterjemahkan secara tepat dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan yang luas, dengan senantiasa memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan konstitusi kita. Salah satunya, dengan mengintensifkan dialog dengan berbagai kalangan.

Terus terang, saya harus memberikan apresiasi khusus kepada jajaran Polres Wonosobo, Jateng, yang telah bergerak cepat dan mengambil langkah yang tepat. Sehari pasca aksi teror Makassar Kapolres AKBP Ganang Nugroho Widhi langsung menggelar dialog bersama pemuka agama, tokoh masyarakat dari berbagai Ormas, juga penyelenggara pemerintahan. Bahkan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat juga terlibat aktif.

Dialog dengan tema “Merawat Kebhinekaan” itu menjadi lebih bermakna justru karena tidak diselenggarakan di kantor Polisi atau kantor pemerintahan, tapi langsung di tengah-tengah masyarakat. Tepatnya, di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar.

Ada apa dengan masyarakat Desa Buntu? Bagi Indonesia, Buntu hanya satu titik saja dari 83.931 Desa berdasarkan data BPS 2018. Secara ekonomi mungkin tak begitu penting. Posisi geografis di kaki gunung Sindoro, daerah sekitar Dieng, Wonosobo, masyarakatnya hanya petani biasa. Namun di sinilah kita akan menemukan kearifan yang luar biasa.

Buntu selama ini disebut miniatur Indonesia. Pluralitas masyarakatnya tak menghalangi mereka mengembangkan sikap dan laku hidup toleransi yang sempurna. Itulah kenapa BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) bermaksud menjadikannya sebagai laboratorium kebhinekaan.

Masyarakat Buntu tidak saja hidup berdampingan dengan ramah dan damai. Mereka bahkan bisa saling belajar tentang kearifan dari ajaran, keyakinan serta tradisi yang mereka miliki. Secara kultural, masyarakatnya relatif heterogen. Dari segi keyakinan banyak terdapat keberagaman. Tak hanya pemeluk Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, ada pula penghayat kepercayaan. Bahkan dari kalangan muslim pun, ada yang “bercadar” dan bercelana “cingkrang”, tapi mereka semua dapat mengembangkan persaudaraan yang berkeadaban.

Itu semua menjadi keberkahan untuk menjaga keberagaman, serta merawat kebhinekaan. Namun sebaliknya, akan menjadi petaka jika kemajemukan tersebut tidak dikelola dengan tepat. Justru akan menjadi pemicu konflik dan kekerasan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Akhir kata, kita harus belajar dari Buntu. Saya yakin, masih banyak pula Buntu yang lain di seantero nusantara. Kearifan masyarakatnya yang seharusnya kita teladani. Tak lain, untuk menjaga NKRI dengan senantiasa merawat kebhinekaan. Inilah juga bagian terpenting dari “jihad” itu sendiri.

Kalisuren, 30 Maret 2021

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.