Awal tahun ini dunia industri mineral tanah air digairahkan kabar penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pihak Indonesia dengan LG Energy Solution di Seoul, Korea Selatan pada sektor produksi mobil listrik. Nilai kerjasama investasi ini mencapai sekitar Rp143 triliun, yang konon katanya terbesar sejak era reformasi. Kabar gembira lain adalah Kementerian BUMN akan mulai menjajaki kerja sama dengan Tesla, sebuah perusahaan otomotif dan penyimpanan energi terkemuka asal Amerika Serikat.
Rencana kerja sama dengan dua raksasa bisnis ini menunjukkan keseriusan pemerintah membangun industri pertambangan dan mineral yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Memanfaatkan kelimpahan sumber daya alamnya, Indonesia merespon perkembangan tren konsumsi global yang lebih ramah lingkungan. Penduduk dunia semakin menyuarakan tuntutan penggunaan mobil listrik secara luas sebagai salah satu langkah bersama untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan emisi karbondioksida (CO2).
Pemerintah di sini secara khusus mendorong keterlibatan BUMN dalam investasi strategis ini. Pemerintah juga berharap kerja sama ini dapat melibatkan pengusaha swasta dan sebisa mungkin melahirkan pengusaha-pengusaha baru baik di level nasional maupun daerah atau lokal. Dengan begitu negara dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang optimal.
Pertanyaannya kemudian adalah apakah harapan pemerintah ini realistis? Bagaimana mungkin industri teknologi modern, padat modal, dan terintegrasi seperti ini mampu menarik dan memunculkan pengusaha baru, apalagi yang berskala kecil-menengah di daerah?
Kekhawatiran ini sangat wajar mengingat industri tambang dan smelter yang ada saja selama ini di sini jarang memberi ruang bagi para pengusaha lokal. Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Hasan Basri Batubara dalam sebuah seminar bahkan pernah mengatakan bahwa 95 persen manfaat investasi smelter tanah air justru dinikmati oleh Cina. Walaupun angka ini mungkin masih menjadi perdebatan, tapi publik cenderung sepakat bahwa Indonesia belum sepenuhnya menikmati keuntungan dari kebijakan hilirisasi mineral.
UKM daerah lebih banyak menjadi penonton. Sebagian hanya sekedar perpanjangan tangan, kalau tidak ingin menyebut hanya sebagai calo, dari kartel dan oligarki kapital yang lebih besar. Kesepakatan dan lobi-lobi, semua dilakukan oleh aktor-aktor yang berbasis di ibu kota negara. Para pemburu rente berkeliaran, dan sebagian mengatasnamakan kelompok-kelompok tertentu.
Masyarakat di sekitar tambang dan pengusaha daerah yang tidak punya koneksi dengan elit hanya bisa menggerutu. Kalaupun mereka pada akhirnya terhubung dengan industri, itu lebih disebabkan karena mereka menyandang status orang lokal, yang harus diberi kesempatan agar tidak terjadi kerusuhan. Mereka jarang sekali terlibat karena kompetensi dan kapasitas mereka dalam bisnis
Sementara, sejauh ini tidak tampak keberpihakan negara terhadap mereka. Pemerintah lepas tangan, seolah olah urusannya hanya masalah perizinan untuk melegalkan investasi pertambangan. Ketika perizinan selesai, tanggung jawab selesai. Selama investasi berjalan secara legal, sejauh itu pula dianggap tidak ada masalah.
Akumulasi dari semua ini adalah sistem ekonomi yang jauh dari efisien. Energi terbuang percuma di mana-mana, menciptakan ketegangan yang tidak pada tempatnya. Akibatnya, bahkan sampai memunculkan berbagai gesekan yang rawan konflik sosial.
Lalu konsep seperti apa yang bisa dibayangkan oleh negara?
Manfaat ekonomi mineral
Selain melalui fiskal linkages yang muncul dari penggunaan pajak dan royalti pertambangan, manfaat ekonomi investasi mineral juga dapat lahir melalui mekanisme backwards, forwards, dan final demand linkages.
Backwards linkages adalah kegiatan ekonomi yang terkait dengan input proses penambangan seperti pembangunan sistem transportasi logistik dan suplai material. Forward linkages mencakup segala manfaat yang dihasilkan dalam tahap pengolahan dan pemurnian bijih. Manfaat inilah yang menjadi target dalam kebijakan hilirisasi mineral. Final demand linkages dihasilkan dari belanja domestik para pekerja tambang dan smelter. Semakin besar ukuran pasar domestik, semakin tinggi potensi manfaat melalui skema ini.
Ketiga jalur ini adalah saluran keterkaitan antara sektor pertambangan dan sektor-sektor lainnya, sekaligus menjadi ruang untuk melahirkan pengusaha baru di level lokal. Artinya, semakin besar dan beragam skala bisnis yang tercipta pada zona ini, maka manfaat mineral juga akan semakin besar dan luas. Konsekuensi lainnya adalah, kelompok mana saja yang terlibat dalam interaksi ini maka merekalah sesungguhnya yang menjadi penikmat terbesar dari aktivitas pertambangan.
Selama ini, jaringan investor Cina sangat mendominasi ekosistem tersebut. Mereka menyediakan modal, bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja untuk membangun pabrik. Mereka juga yang menjadi kontraktor dan juga menyerap produk smelter untuk diproses lebih lanjut. Inilah sebenarnya yang dapat menjelaskan kenapa China dianggap sebagai penikmat terbesar manfaat industri mineral tadi.
Sementara pengusaha daerah jarang yang mempunyai kapasitas untuk berada di rantai bisnis ini. Sebagian yang punya modal sosial dan mampu mengkapitalisasinya biasanya cukup puas ditempatkan sebatas sebagai makelar.
Masyarakat lokal hanya kebagian manfaat dari belanja harian para pekerja. Itupun tidak semuanya, karena kalangan pekerja profesional yang mempunyai daya beli tinggi biasanya bukan orang lokal. Porsi belanja terbesar kelompok ini sering mengalir ke tempat asal mereka sendiri misalnya untuk membangun rumah mewah atau investasi bisnis pribadi. Bahkan banyak transaksi kebutuhan harian para pekerja asing di sini khususnya di industri smelter nikel misalnya kemanfaatannya tidak pada orang lokal karena bukan hanya prmbayaran secara non tunai( cashless) menggunakan kartu debit negara asalnya tapi juga berbelanja di gerai yang diadakan oleh investor di kompleks dimana smelter itu berada serta yang dibeli produk negara asal investor juga.
Mengikutsertakan masyarakat
Untuk memaksimalkan manfaat mineral, sebuah negara harus mempunyai cukup sumberdaya yang diperlukan dalam mendukung operasi pertambangan dan industri turunannya. Sumberdaya tersebut antara lain dukungan finansial, infrastruktur, rantai pasok, dan kapasitas teknologi. Negara harus fokus pada upaya penyiapan sumber daya ini, termasuk hingga pada wilayah-wilayah yang akan menjadi basis tambang dan smelter.
Para pemangku kebijakan pada semua level harus bekerja keras, secara bersama-sama untuk melakukan perbaikan tata kelola industri mineral yang ada sekarang. Pemerintah harus memetakan potensi ekonomi masyarakat yang berpeluang terkoneksi dengan industri mobil listrik dari hulu ke hilir. Pemetaan ini sekali lagi harus mencapai level paling rendah yaitu di seputaran daerah penghasil atau kawasan pengolahan. Pemerintah harus mampu menemukan keunggulan komparatif pelaku usaha lokal dan mengidentifikasi sektor yang berpotensi menjadi keunggulan komperatif jika diberi sentuhan tertentu. Keunggulan komparatif ini menjadi kekuatan dalam memenangkan kompetisi di rantai pasok industri mineral.
Tahap selanjutnya adalah peningkatan kapasitas pengusaha daerah melalui dukungan teknologi, dan akses logistik dan bahan baku untuk menjamin keberlangsungan produksi usaha mereka. UKM lokal juga harus mampu menjangkau lembaga-lembaga keuangan agar mereka dapat mengakses modal. Model semacam ini juga yang telah sukses diterapkan di China dimana banyak pengusaha negeri Panda sudah terbiasa berkompetisi di level domestik sehingga kemudian sukses berekspansi bisnis secara global di Afrika, Asia dan Timur Tengah.
Dengan demikian pelaku usaha nasional dan daerah dapat mengisi ruang-ruang ekonomi pada jalur-jalur linkages tadi. Manfaat lain dari skema ini adalah terbentuknya diversifikasi usaha pada daerah penghasil mineral yang penting untuk mendukung ketahanan ekonomi regional.
Semoga ini bisa menjadi langkah awal untuk meningkatkan keterlibatan domestik dan ikut melahirkan pengusaha-pengusaha baru di level nasional dan daerah.
