Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gerakan Oposisi Saudi Setelah Kematian Khashoggi

image-profil

Kolumnis dan Pendiri Maarif Institute

image-gnews
Jamal Khashoggi, wartawan senior asal Arab Saudi yang tewas dibunuh pada 2 Oktober 2018. Sumber: POMED/cphpost.dk
Jamal Khashoggi, wartawan senior asal Arab Saudi yang tewas dibunuh pada 2 Oktober 2018. Sumber: POMED/cphpost.dk
Iklan

Hizbu Al-tajammu’i Al-wathan. Terjemahan dalam bahasa Inggris adalah: The National Assembly Party (Partai Majelis Nasional/PMN). Partai ini dideklarasikan pada 6 Shafar 1442 atau 23 September 2020 di London oleh kelompok oposisi intelektual Saudi yang sudah sangat resah dan muak dengan perkembangan politik dalam sistem kerajaan absolut di negara itu. PMN didukung oleh tokoh lintas mazhab. Seperti dunia sudah faham bahwa partai politik (parpol) diharamkan di Saudi. Tokoh-tokoh oposisi ini sadar betul bahwa nyawa mereka dan keluarga di Saudi jadi incaran penguasa de facto MBS (Muhammad bin Salman).

Para tokoh penandatangan deklarasi PMN ini adalah: Yahya Assiri (Sekretaris Jenderal), Prof. Madawi al-Rasheed (juru bicara). Anggota pimpinan lainnya adalah: DR. Saeed bin Nasser al-Ghamdi, DR. Abdullah al-Oudah, Omar Abdulaziz (komedian/ Kanada), Omar al-Zahrani, dan Ahmed al-Mshikhs (aktivis Syi’ah). Deklarasi sepanjang satu setengah halaman dan delapan alinea itu bertepatan dengan peringatan dua tahun pembunuhan keji Jamal Khashoggi pada 2 Oktober 2018 di Konsulat Jenderal Saudi di Istanbul, Turki. 

Di antara deklarator itu adalah Prof. Madawi al-Rasheed yang banyak menulis tentang Saudi Arabia kontemporer, meliputi sejarah, politik, ekonomi, sosial, dan tentu saja kritik tajamnya terhadap MBS. Juga ada Omar al-Zahrani sekarang minta suaka di Kanada, sementara nasib saudara-saudaranya di Saudi tidak jelas, besar kemungkinan dipenjarakan, untuk memberi tekanan kepada Omar agar berhenti mengeritik rezim. Yang lain, Omar Abdulazis juga sudah beberapa tahun dapat suaka di Kanada tetapi jiwanya selalu dalam ancaman penguasa. 

PMN sebenarnya menginginkan perubahan poitik secara damai di Saudi. Pertumpahan darah harus dihindarkan. Tetapi apakah hal itu mungkin, sebab yang dihadapi adalah rezim penguasa mutlak yang menjalankan kekuasaan atas nama agama dan Tuhan. Korban sudah terlalu banyak, baik yang dibunuh atau yang dipenjarakan. Dan jangan lupa Presiden Donald J. Trump dan menantunya Jared Kushner adalah pelindung utama rezim MBS ini. 

Berikut ini adalah sebagian butir Deklarasi PMN itu. Alinea pertama berbunyi: “Kami dengan ini mengumumkan pendirian PMN, yang bertujuan untuk melembagakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di Kerajaan Saudi Arabia.” 

Alinea ketiga berbunyi: “Dengan mendirikan partai kami sungguh ingin mencegah negeri ini terperosok ke dalam kerusuhan, kekerasan, perang saudara atau perang regional. Kami berupaya untuk meletakkan sebuah dasar bagi suatu perubahan politik damai yang bertujuan pertama dan utama untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan pembangunan, dan menolak penggunaan agama Islam kami untuk tujuan penindasan dan tujuan politik, sementara menjamin kemerdekaan kepercayaan buat semua, menjaga capaian- capaian dan kelembagaan yang berguna dari masyarakat kami, melindungi keamanan dan kesatuan negeri, dan memastikan kemakmurannya.” 

Alinea kedelapan berbunyi: “Akhirnya, kami bertujuan untuk memperkuat kerjasama negara dengan seluruh dunia, secara global dan regional, melalui cara-cara yang melayani kepentingan rakyat, menyelamatkan lingkungan dan memperkuat mekanisme yang sejalan dengan standar internasional, dan untuk ikut serta dalam diplomasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional untuk penyelesaian sengketa eksternal, sambil menghormati kedaulatan negara (masing-masing) dan mendukung upaya mereka untuk demokrasi.” 

Sekalipun istilah kerajaan Saudi Arabia masih dicantumkan dalam alinea pertama, tujuan jangka panjang PMN adalah mengganti sistem monarki menjadi sebuah bentuk republik dengan sistem politik demokrasi. Kita belum bisa mengatakan apakah PMN akan bisa bertahan atau bakal ditebas pada kuncupnya. Sikap politik Amerika Serikat terhadap Saudi akan sangat menentukan nasib perjuangan PMN dalam jangka pendek ini. Kegagalan Gerakan Arab Spring beberapa waktu yang lalu tidak dapat dilepaskan dari politik luar negeri Amerika yang selalu mendukung nagara-negara despotik dan otoritarian, asal menguntungkan kepentingan nasionalnya. 

Terus terang saja, sejak pembunuhan Jamal Khashoggi saya benar- benar marah terhadap rezim kejam ini. Sejak itu saya berdo’a: “Ya, Allah, mohon ka’bah dibebaskan dari penguasa yang zalim.” Do’a ini sudah disampaikan lebih dari dua tahun, semoga Allah mendengar dan mengabulkannya. Kemarahan ini semakin mendalam karena ulama kerajaan telah lama mati suri. Mereka semuanya hanyalah sebagai perpanjangan tangan penguasa dengan bersembunyi di balik dalil-dalil agama yang mereka susun. Adapun ulama yang bersuara lain, jika tidak dibunuh, ya, ditangkap dan dipenjarakan. Seorang Khashoggi yang tidak anti kerajaan, tetapi mengerik MBS, maka nyawanya harus dihabisi. 

Mengapa batin saya sangat terluka oleh perkembangan politik di Saudi ini? Jawabannya sederhana saja: karena penguasanya menyandang gelar “Khâdim al-Haramain” (Pelayan Dua Kota Suci/ Mekka-Madinah). Ka’bah adalah kiblat umat Muslim seantero dunia, tempat suci di mana orang melakukan thawaf saat haji sekali dalam setahun dan saat umrah sepanjang tahun tanpa henti. Jadi mereka semua mesti tidak boleh diam dengan apa yang berlaku di sekitarnya akibat ulah dan perilaku penguasa yang sama sekali tidak mencerminkan kepentingan dan martabat Islam. 

Adalah sebuah malapetaka spiritual yang parah, sebagian besar umat Muslim sedunia tidak hirau dengan apa yang terjadi di Saudi. Memang ada Muslim yang bersuara lantang dari berbagai negara, termasuk Saudi Arabia, tetapi seperti tidak ada gaungannya, karena mereka sangat minoritas. Maka para pemrakarsa PMN adalah di antara yang minoritas itu dengan segala risiko maut yang setiap saat mengintai mereka. 

Akhirnya, mungkin saja akan ada orang yang berkomentar terhadap artikel ini, mengapa sempat-sempatnya mengurus negara lain, sementara di Indonesia kita menghadapi berjibun persoalan. Memang, tetapi bagi saya, ini adalah ocehan seorang nasionalis konyol yang tidak faham makna terdalam dari sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab!

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


18 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

24 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.