Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Tengah Pandemi

image-profil

Seknas FITRA

image-gnews
Warga mengamati permukiman bantaran sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Rabu 15 April 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap proyeksi pemerintah terhadap angka kemiskinan naik dari 9,15 persen menjadi 9,59 persen pada tahun ini akibat pandemi virus corona atau COVID-19. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Warga mengamati permukiman bantaran sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Rabu 15 April 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap proyeksi pemerintah terhadap angka kemiskinan naik dari 9,15 persen menjadi 9,59 persen pada tahun ini akibat pandemi virus corona atau COVID-19. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Iklan

Dunia dalam bayang-bayang resesi. Sebagian besar Negara mulai kalang kabut dan kewalahan menangani pandemi Covid-19, yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan keamanan. Situasi ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia, khususnya pemerintah dalam mengelola sumber daya di tengah ancaman bencana yang bisa datang kapan saja.

Saat ini keselamatan manusia menjadi barang mahal. Para pengambil kebijakan dihadapkan pada pilihan sulit: nyawa manusia atau stabilitas ekonomi Negara. Sementara fakta empiris kematian akibat pandemi kian tak terperi. Dalam kondisi terpuruk seperti saat ini, menyelamatkan nyawa manusia jauh lebih penting dan harus menjadi pilihan utama.

Pandemi juga mengoyak stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi ter koreksi cukup tajam, bahkan menorehkan catatan sejarah dimana pertumbuhan ekonomi minus 5 persen. Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) jadi pilihan. Konsekuensinya Negara harus mengerahkan segenap sumber daya utamanya anggaran. Namun, strategi itu sampai saat ini masih jauh dari harapan.

Alih-alih menangani pandemi dengan menjaga stabilitas ekonomi. Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 justru membunyikan alarm tentang peningkatan jumlah kasus Covid-19. Angka kasus baru dan kematian justru mengalami peningkatan. Apa sebenarnya yang salah dari kebijakan pemerintah? pertanyaan ini tentu sangat mudah di ucapkan, tetapi sulit mendapatkan jawaban.

Pemerintah harus meningkatkan koordinasi guna merumuskan kebijakan strategi penanganan dampak pandemi. Di sisi lain, solidaritas sosial masyarakat harus terus ditingkatkan. Melawan pandemi tidak bisa hanya ditaruh pada satu pundak pemerintah atau masyarakat, tetapi harus ditaruh di atas pundak kita bersama.

Fakta Data

Kondisi perekonomian dunia yang lesu karena merebak nya virus Covid-19 dari provinsi Wuhan, Tiongkok disinyalir menjadi faktor penyebab simultan terhadap perekonomian negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Lesunya perekonomian berkontribusi kepada angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, terdiri dari kemiskinan di daerah perkotaan sebesar 11,16 juta orang atau 7,38 persen dan di daerah perdesaan sebesar 15,26 juta orang atau 12,82 persen . angka kemiskinan perkotaan naik 1,3 juta orang dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020. Sedangkan angka kemiskinan di perdesaan mengalami kenaikan 333,9 ribu orang dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020.

Garis kemiskinan Indonesia sebesar Rp 454,652 per kapita per bulan dengan rata-rata rumah tangga miskin memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga, artinya rata-rata garis kemiskinan di Indonesia sebesar Rp2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan.

Pelambanan kenaikan angka kemiskinan di perdesaan tidak terlepas dari sektor pekerjaan mayoritas penduduknya yaitu pertanian. Dimana pertanian salah satu sektor yang tidak terdampak pandemi secara signifikan dibanding industri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sedangkan masyarakat perkotaan rata-rata bekerja di sektor industri dan UMKM yang mengalami pukulan pandemi berdampak pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tantangan

Walaupun pemerintah sudah memberikan stimulus kepada masyarakat yang ter dampak pandemi, jika melihat fakta data kemiskinan tidak menutup kemungkinan sampai akhir tahun 2020 angka kemiskinan akan naik lebih tinggi di kisaran 0,5-2 persen. Terlebih dampak pandemi akan mengoreksi pertumbuhan ekonomi lebih tajam lagi.

Strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian dengan memberi stimulus kepada masyarakat, ternyata belum sepenuhnya efektif, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

Pertama, berkaitan dengan program jaring pengaman sosial melalui skema bantuan, baik bantuan berupa bahan makanan, subsidi, maupun bantuan langsung tunai. Bukan rahasia lagi bahwa problem mendasar dari bantuan ini adalah akurasi data, sehingga bantuan tidak tepat sasaran. Pemerintah perlu melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.

Kedua, pengambilan keputusan berdasarkan bukti (evidence based policy) menjadi keniscayaan terutama dalam menentukan prioritas dan target intervensi. Penelitian yang komprehensif dapat memproduksi kebijakan yang berkualitas dan aplikatif. Membumikan kebijakan berbasis penelitian masih menjadi tantangan di Indonesia.

Pengambilan kebijakan berbasis penelitian membuka kran partisipasi dan kolaborasi peneliti untuk berkontribusi dalam pengambilan kebijakan. Keynes menyatakan Tak ada yang lebih dibenci oleh suatu pemerintahan selain pengetahuan yang lengkap dan rinci, karena hal tersebut membuat proses untuk sampai ke keputusan-keputusan menjadi jauh lebih kompleks dan sulit.

Ketiga, memperkuat peran Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terutama dalam mengoordinasikan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan termasuk ketersediaan data terpadu dan hasil-hasil penelitian penanggulangan kemiskinan. Fungsi ini selama ini belum berjalan secara baik, dampaknya program penanggulangan kemiskinan tidak berjalan efektif.

Pandemi Covid-19 akan menjadi tantangan serius bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Jika salah mengambil kebijakan, bukan penurunan angka kemiskinan tetapi kenaikan angka kemiskinan. Sinergi dan kolaborasi harus terus dilakukan dan yang tidak kalah penting perbaikan data kemiskinan agar tercipta data yang akurat dan kredibel.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

11 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

12 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

32 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

35 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

35 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

41 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

42 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

42 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Ini Keputusan Lengkap ICJ Soal Gugatan Afrika Selatan terhadap Israel

52 hari lalu

Pengunjuk rasa pro-Palestina berfoto di depan Mahkamah Internasional (ICJ) ketika hakim memutuskan tindakan darurat terhadap Israel menyusul tuduhan Afrika Selatan bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah genosida yang dipimpin negara, di Den Haag, Belanda, 26 Januari 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Ini Keputusan Lengkap ICJ Soal Gugatan Afrika Selatan terhadap Israel

Hakim ICJ mengabulkan sebagian permohonan Afrika Selatan, namun tidak menyerukan gencatan senjata di Gaza.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

56 hari lalu

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.