Agustus bisa dikatakan sebagai bulan konservasi alam. Beberapa tanggal di bulan ini menjadi peringatan hari konservasi alam nasional dan juga hari mega fauna—seperti harimau, gajah, dan orangutan. Di sisi lain, kita sedang berada di tengah pandemi Covid-19. Ada yang bertanya: apa hubungannya konservasi alam dengan pandemi ini?
Ternyata keberadaan alam, beserta keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, mempunyai pengaruh signifikan dalam mengatasi dan mencegah wabah penyakit ini.
Pertama, hilangnya hutan telah menyebabkan adanya wabah penyakit mendunia. Baru-baru ini, tepatnya pada awal Agustus, sejumlah peneliti ekologi menerbitkan hasil kajiannya di jurnal internasional Nature. Dengan menggunakan data dari 6.800 jenis ekosistem yang tersebar di 6 benua, studi ini menganalisis hubungan antara hilangnya keanekaragaman hayati dan wabah penyakit. Di situ disebutkan bahwa deforestasi mempunyai hubungan signifikan dengan wabah penyakit baru seperti Covid-19.
Selama ini kegiatan manusia—seperti pembangunan infrastruktur, pertanian, pertambangan, dan usaha kehutanan—telah menyebabkan deforestasi. Sebagaimana kita ketahui, hutan merupakan habitat keanekaragaman hayati. Artinya, hilangnya hutan berarti hilangnya keanekaragaman hayati—di samping mengakibatkan dampak negatif ekologi lainnya. Hasil penelitian itu menunjukkan sementara beberapa spesies telah punah dari bumi, satwa yang kini bertahan dan berkembang seperti tikus dan kelelawar justru telah menjadi inang patogen. Parahnya, virus pada hewan tersebut dapat bertransmisi dan menjangkau manusia.
Kedua, perjumpaan dan konflik satwa dengan manusia memungkinkan adanya mutasi virus berbahaya. Sebuah studi “Habitat fragmentation, livelihood behaviors, and contact between people and nonhuman primates in Africa” yang diterbitkan pada bulan April 2020 oleh para peneliti di Universitas Stanford di California menemukan bahwa penggundulan hutan dan fragmentasi habitat meningkatkan pertemuan langsung antara primata dan manusia. Utamanya saat primata keluar dari hutan untuk menyerang tanaman atau ketika masyarakat masuk ke dalam hutan untuk mengumpulkan kayu.
Penularan patogen dari satwa liar ke hewan peliharaan dan manusia, dan sebaliknya, dapat menyebabkan epidemi dan pandemi yang signifikan di seluruh dunia. Peneliti lainnya menguatkan bahwa wabah penyakit seperti sindrom pernafasan akut (SARS) dan flu burung yang menular dari hewan ke manusia telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini kemungkinan besar merupakan akibat langsung dari peningkatan kontak antara manusia, satwa liar, dan ternak. Terutama ketika manusia bermigrasi ke daerah baru dengan membuka hutan atau alam.
Di Indonesia, konflik satwa liar—terutama harimau, gajah, dan orangutan—dengan manusia sering terjadi akhir-akhir ini. Konfrontasi tersebut tidak lain disebabkan adanya tata guna lahan yang kurang memperhatikan aspek keanekaragaman hayati. Berdasarkan kajian yang pernah kami lakukan: setidak-tidaknya terdapat 40 juta hektare kawasan hutan di luar kawasan konservasi merupakan habitat dan koridor satwa liar. Tidak heran apabila banyak ditemukan harimau, gajah, orangutan, dan spesies dilindungi lainnya berkeliaran di hutan produksi dan perkebunan.
Ketiga, tingginya intensitas pemanfaatan satwa liar—seperti perdagangan, koleksi, penangkaran, dam konsumsi—dapat mentransmisikan virus dari hewan ke manusia. Beberapa bulan sebelumnya, kumpulan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu—ekonom, ahli virologi, dan ahli ekologi—juga berpendapat serupa. Hasil kajian mereka dipublikasikan di jurnal ilimiah internasional Science, dengan judul “Ecology and economics for pandemic prevention”. Para cendekiawan ini menunjukkan bahwa deforestasi dan perdagangan satwa liar, yang dapat menjadi inang patogen berbahaya, telah menyebabkan wabah penyakit dunia. Kedua faktor ini turut menyumbang beberapa penyakit dunia yang muncul dalam 50 tahun terakhir seperti HIV, Ebola, SARS dan Covid-19.
Seperti kita ketahui, berbagai penelitian penelusuran genetik menunjukkan Covid-19 muncul dari spesies kelelawar yang diperdagangkan sebagai makanan di Tiongkok. Diakui perdagangan satwa liar telah menjadi salah satu komponen utama ekonomi global, produknya mulai dari makanan, obat-obatan, hewan peliharaan, pakaian, hingga furnitur rumah. Beberapa di antaranya diperdagangkan sebagai barang mewah. Hubungan kegiatan ekonomi tersebut meningkatkan risiko penularan patogen ke manusia.
Sementara itu, perburuan, penangkaran, dan perdagangan komoditas diyakini telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Tapi, pasarnya selalu tampak kurang teratur dan tidak sehat. Akibatnya, besar kemungkinan dapat terjadi mutasi virus dari binatang ke manusia atau sebaliknya.
Lalu, bagaimana peran konservasi alam dalam mengatasi dan mencegah pandemi di masa yang akan datang?
Para ilmuwan di atas sepakat perlunya dukungan anggaran dalam mengendalikan pemanfaatan satwa liar dan pengurangan deforestasi. Perkiraan biaya pencegahan di seluruh dunia berkisar USD 30 miliar. Di sisi lain total kerugian ekonomi yang dialami oleh semua negara akibat pandemi Covid-19 kurang lebih USD 15 trilliun. Artinya, biaya pencegahan dari konservasi jauh lebih kecil—kurang dari 1 persen—daripada biaya penanggulangan hingga pemulihan.
Dalam konteks Indonesia, Pemerintah Indonesia saat ini berkomitmen mengalokasikan kurang lebih Rp 677 triliun untuk penanggulangan wabah beserta pemulihannya. Sebagian besar upaya untuk mecegah penyebaran penyakit baru cenderung berfokus pada pengembangan vaksin, diagnosis dini, pembatasan, dan stimulus ekonomi. Tapi itu seperti mengobati gejala tanpa mengatasi penyebab dasarnya.
Di sisi lain, pendanaan konservasi alam di Indonesia dalam krisis. Bayangkan, untuk mengelola kawasan konservasi seluas 25 juta hektare serta biaya pengawasan perdagangan satwa liar, anggarannya rata-rata sekitar Rp 700 miliar per tahun. Dengan kata lain, anggaran ini kurang dari 1 persen dari biaya penanggulangan pandemi Covid-19. Apalagi bila dibandingkan dengan total belanja negara, dana konservasi ini sangat kecil sekali. Atau kurang dari 0,5 persen. Idealnya, paling tidak pengelolaan kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati membutuhkan pendanaan sekitar Rp 3 trilliun—belum termasuk belanja gaji dan pemeliharaan. Angka ini pun sebenarnya tidak seberapa dengan total belanja negara. Apalagi dampak program konservasi alam terhadap tujuan pembangunan sangat besar.
Peran pengelola kawasan konservasi tidak hanya sekedar melindungi spesies langka saja. Dalam pekerjaan sehari-hari, mereka mampu memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat lokal. Contohnya, penduduk sekitar taman nasional selalu dilibatkan dalam melaksanakan patroli keamanan, pengendalian kebakaran hutan, pemandu wisata, dan juga monitoting spesies. Tak hanya itu, peran pengelola dalam membina desa di sekitarnya juga cukup tinggi. Dengan kata lain, taman nasional bisa dikatakan sebagai agen pembangunan daerah terpencil. Mereka mempunyai andil dalam mengembangkan desa-desa yang terletak di pelosok dan terpinggirkan. Saat pemerintah berupaya memulihkan ekonomi akibat dampak pandemi, pengelola kawasan berkontribusi langsung pada tingkat masyarakat paling bawah.
Dengan anggaran yang pas-pasan, selama ini para jagawana melakukan pekerjaan tersebut tanpa pamrih. Namun tantangan dan ancaman terhadap kawasan konservasi dan keanekaragaman hayatinya, semakin hari semakin tinggi.
Terlebih di masa ekonomi sedang lesu, ancaman terhadap kawasan konservasi semakin tinggi. Penebangan pohon ilegal dan perburuan satwa liar meningkat. Tanpa dukungan pendanaan, patroli dan manajemen satwa liar di alam serta pemberdayaan masyarakat tidak akan berjalan. Biaya pakan dan vitamin pada beberapa pusat konservasi satwa juga tidak terjamin. Monitoring perdagangan satwa liar pun menjadi kurang maksimal.
Mengatasi pandemi Covid-19—dan mencegah potensi wabah baru di masa depan—harus menyasar pada penyebab utamanya. Pengendalian hilangnya kawasan dengan keanekaragaman hayati dan monitoring ketat perdagangan satwa liar merupakan langkah nyata. Tanpa dana yang cukup, upaya konservasi alam sebagai upaya mengatasi wabah hanya isapan jempol belaka.
