Di tengah pandemi sekalipun, pemerintah tetap berkewajiban memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Meski begitu, pemerintah tak boleh serampangan membuka lagi sekolah berdasarkan status wabah suatu wilayah.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Jumat lalu, mengizinkan sekolah di zona kuning wabah untuk mengadakan pembelajaran tatap muka. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan hanya mengizinkan sekolah di zona hijau untuk dibuka secara bertahap, dengan persyaratan ketat.
Bila tidak dilaksanakan dengan ekstra-hati-hati, izin pembelajaran tatap muka berdasarkan status wilayah bisa mendatangkan malapetaka. Sebab, zona hijau, kuning, oranye, atau merah sejatinya bukanlah wilayah dengan pemisahan yang ketat. Selama pergerakan penduduk antar-zona masih bebas, anak sekolah di semua zona tetap rawan tertular Covid-19.
Izin pembelajaran tatap muka seharusnya diberikan berdasarkan kesiapan masing-masing sekolah untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Ukurannya tak melulu soal ketersediaan fasilitas pencegah penularan virus. Sekolah juga perlu memastikan semua guru, pegawai, murid, bahkan orang tua siswa tak punya riwayat interaksi yang rawan terpapar virus. Ini sesuatu yang tidak mudah, memang.
Pengakuan Menteri Nadiem bahwa pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi kurang efektif tidaklah mengada-ada. Di pelbagai wilayah, terutama di luar kota, banyak murid yang tak memiliki gadget dan akses Internet. Tak sedikit pula guru yang tidak siap mengajar dari jarak jauh.
Pandemi memang telah membuka betapa timpangnya infrastruktur pendidikan kita. Sebelumnya, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pernah melansir data bahwa baru 34 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses Internet. Survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia pada 2018 menyingkap kesenjangan serupa. Di Jawa, lebih dari 55,7 persen penduduk bisa mengakses Internet. Adapun di Kalimantan, baru 6,6 persen penduduk yang mempunyai akses Internet. Tapi semua fakta itu tak boleh menjadi alasan untuk memperlonggar izin pembukaan sekolah.
Ketika pagebluk masih berkecamuk, pemerintah seharusnya tak bertaruh dengan memperluas wilayah yang boleh membuka kembali sekolah. Kebijakan membuka sekolah di zona kuning, tanpa menjamin keamanannya, hanya menimbulkan kesan bahwa pemerintah sudah putus asa.
Pemerintah seharusnya berusaha lebih keras mencari jalan keluar untuk mengatasi pelbagai hambatan dalam pembelajaran daring. Misalnya, dengan memberi tunjangan dan fasilitas yang memadai untuk para guru serta semua murid yang tidak mampu. Di tengah pandemi ini, peran guru dalam menyelamatkan masa depan siswa sama pentingnya dengan peran tenaga medis dalam menyelamatkan nyawa pasiennya.
Sembari mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh, pemerintah hendaknya mendorong keluarga sebagai tempat pendidikan utama. Pandemi Covid-19 telah memaksa orang tua untuk lebih lama berada di rumah bersama anaknya. Pemerintah perlu lebih gencar mengajak orang tua agar intensif membimbing anaknya.
Setelah wabah berlalu, pemerintah seharusnya lebih serius membangun infrastruktur pendidikan yang merata. Hanya dengan pemerataan akses pendidikan, semua anak Indonesia bisa merawat harapan akan masa depan yang lebih baik.
