Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kotak Kosong

image-profil

Oleh

image-gnews
Iklan

Putu Setia  

@mpujayaprema

Tong kosong nyaring bunyinya. Itu peribahasa lama, ketika para pujangga di masa lalu sulit mencari rujukan soal bunyi nyaring. Sekarang tak ada tong yang berbunyi nyaring, kosong maupun berisi.

Kotak kosong laris manis. Ini bukan peribahasa, tapi juga bukan kotak untuk menyimpan permen. Tiba-tiba istilah ini menggema di seluruh Nusantara. Dan gengsi sebuah kotak menjadi naik lantaran dikaitkan dengan politik. Khususnya menjelang pemilihan serentak kepala daerah yang akan dilangsungkan pada Desember, itu pun jika virus corona atau Covid-19 merestui hajatan ini.

Dalam hal memilih pemimpin, tradisi bangsa kita di masa lalu mengenal istilah bumbung kosong. Bumbung dari bambu ini difungsikan sebagai kotak di era moderen sekarang. Yang dimasukkan ke bumbung adalah butir-butir jagung oleh para pemilih. Tentu bumbungnya sudah ada tulisan nama calon. Bumbung satu lagi tanpa ada tulisan dan itu yang dimaksud kosong.

Sederhana sekali memilih pemimpin di masa lalu, terutama di perdesaan. Orang suka mengukur diri, apakah pantas menjadi pemimpin. Kalau merasa tak pantas, jangan neko-neko. Bisa malu kalau kalah. Namun, uniknya, yang menang melawan bumbung kosong juga malu kalau ternyata bumbung kosong ada isinya. Sang pemenang tahu ada warga yang menolak dirinya menjadi pemimpin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di era kotak kosong ini, tak ada rasa malu bagi pemimpin yang terpilih. Justru sejak awal dia bangga bisa memenangi pemilihan sebelum rakyat memilihnya.

Karena itu, menarik pernyataan calon Bupati Kediri, Jawa Timur, yang potensial melawan kotak kosong. Anak muda ini bernama Hanindhito Himawan, putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung—nama bapaknya seharusnya tak penting ditulis. Hanindhito berkata akan berjuang mati-matian agar tak ada yang memilih kotak kosong, karena dia bisa malu. Dia lebih senang melawan “kotak berisi”. Sayangnya, partai yang mendukung Hanin terlalu banyak. Yang tersisa cuma Partai Demokrat, PPP, dan PKS, yang kalau suaranya dikumpulkan kursinya kurang dari 10, syarat minimal untuk mengajukan calon bupati.

Di Kota Solo, kandidat calon tunggal wali kota juga anak muda. Namanya, Gibran Rakabuming Raka—tak usahlah ditulis nama bapaknya. Dia justru terkesan gembira, dan sudah teriak-teriak: merdeka... merdeka...! Semua partai mendukung dia, kecuali PKS yang tak cukup punya suara.

Apakah pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal ini baik? Apakah kotak kosong itu pertanda kemunduran demokrasi? Jika Anda masih sempat memikirkan hal ini, apalagi di saat Covid-19 masih mengancam, Anda tergolong orang yang masih percaya bahwa negeri ini bisa dibikin lebih bagus. Teruslah berpikir bagaimana cara agar kotak kosong bisa hilang dari setiap pemilihan, baik memilih kepada daerah, anggota parlemen, maupun presiden. Siapa tahu Anda mengusulkan agar setiap partai peserta pemilu bebas menentukan calonnya sendiri tanpa ambang batas perolehan suara. Atau yang lebih ekstrem, calon pemimpin tak perlu dipilih oleh partai, melainkan muncul dari masyarakat sendiri dengan mengumpulkan dukungan tertentu. Wong partai kayak begini, menetapkan calon seenaknya tanpa melihat “akar rumput”, apalagi yang dipilih dari lingkungan itu-itu saja. Akhirnya rakyat cuma menetapkan calon pemimpin dan bukan memilih. Padahal, kata kamus, memilih itu artinya mencari atau memisah-misahkan mana yang baik. Bagaimana mencari dan memisahkan kalau yang ada cuma satu?

Ayo pikirkan lagi cara lain. Kalau ditanya rakyat saat ini, jawaban yang muncul kebanyakan: “ah, terserah... kita sudah capek.”

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

2 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

23 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


25 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

31 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

35 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

50 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

51 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.