Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemarahan Kosong Mister Presiden

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Joko Widodo memberikan  sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool
Iklan

Kemarahan berulang Presiden Joko Widodo soal kinerja para menterinya dalam menangani dampak pandemi Covid-19 mencerminkan adanya masalah besar dalam birokrasi pemerintahan. Kemarahannya yang diumbar ke publik seperti itu juga bisa menjadi bumerang. Masyarakat bisa bingung dan menganggap pemerintah tak mampu mengatasi krisis.

Presiden Jokowi menunjukkan kejengkelannya dalam rapat terbatas, Senin lalu. Dengan suara yang tinggi, dia mengkritik kementerian dan lembaga yang tak punya “aura” krisis. Kata Jokowi, kementerian ataupun lembaga itu disebut tidak memahami prioritas kerja dan terjebak dalam tugas harian. Buktinya, dari Rp 695 triliun stimulus untuk penanganan Covid-19, baru 20 persen yang terealisasi.

Kemarahan seperti itu bukan yang pertama kali muncul ke publik. Kegeraman serupa ditunjukkan Presiden dalam rapat kabinet pada 18 Juni lalu, yang videonya baru dirilis 10 hari kemudian.

Bagi yang memahami manajemen, kemarahan berulang Presiden itu sulit dimengerti. Tampak seperti kemarahan yang kosong. Publik akan bertanya-tanya, mengapa, sebagai pemimpin, Presiden tak bisa menggerakkan anak buahnya?

Saat ini kondisi Indonesia sangat memprihatinkan. Pandemi Covid-19 telah menyeret ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 menciut minus 5,32 persen dibanding pada periode yang sama tahun lalu. Ini data dari Badan Pusat Statistik. Di tengah kirisis seperti ini diperlukan langkah terobosan. Karena itu, masyarakat bingung mengapa Presiden tak bisa menggerakkan anak buahnya dan hanya mengumbar kemarahan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yang dibutuhkan saat ini bukanlah tontonan "drama" agar masyarakat maklum atas keadaan sekarang. Yang lebih dibutuhkan adalah aksi nyata. Presiden punya pembantu, yakni menteri koordinator. Mengapa peran mereka seperti pajangan belaka?

Teguran terhadap menteri ataupun menteri koordinator seharusnya tak perlu diumbar. Toh, saat ditayangkan, faktanya juga tak membuat para menteri itu gegas bergerak. Membuka kemarahannya ke publik seperti itu justru bisa berefek negatif. Omelan dan kemarahan seorang presiden kepada para menterinya hanya menunjukkan ketidakmampuannya, atau pemerintahannya, dalam mengatasi masalah.

Presiden Jokowi seharusnya bisa menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Ia pasti tahu, birokrasi hanya bisa bergerak optimal bila diarahkan oleh pemimpin yang tegas, solid, berorientasi hasil, dan tidak tersandera kepentingan politik. Dengan memamerkan kemarahannya, Presiden bisa dipandang sedang playing victim alias mencari simpati publik dengan mengesankan dirinya sebagai "korban" karena tidak didukung pembantu yang mumpuni.

Hal itu tentu saja bukan langkah bijak untuk ditempuh. Masyarakat tidak bodoh. Bila Presiden menganggap para pembantunya tidak bisa bekerja, tinggal ganti saja mereka. Tindakannya mempertahankan menteri berkinerja buruk di tengah kirisis akan merugikan masyarakat dan Jokowi sendiri. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.