Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menakar Pembubaran Lembaga Negara

image-profil

image-gnews
Menakar Pembubaran Lembaga Negara
Menakar Pembubaran Lembaga Negara
Iklan

J.B. Kristiadi
Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi dan mantan Ketua Lembaga Administrasi Negara

Pemerintah sedang mengevaluasi 98 lembaga negara dan akan dilanjutkan dengan pembubaran setidaknya 18 lembaga. Selain lembaga itu dianggap tidak produktif, agenda efisiensi kelembagaan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mendukung penghematan anggaran akibat pandemi Covid-19. Namun para pakar ilmu administrasi bersepakat bahwa efisiensi kelembagaan tidak boleh dimaknai sekadar mengurangi jumlah, melainkan pada analisa konseptual untuk menjawab tujuan yang ingin dicapai.

Di tengah pandemi, kebutuhan pokok pemerintah adalah menyukseskan agenda pemulihan ekonomi dengan tidak mengabaikan faktor kesehatan. Dalam laporan Bank Dunia (2020), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2020 menjadi angka terendah sejak kuartal pertama 2001. Jika tidak diimbangi dengan strategi yang tepat dan terukur, kondisi ini akan mengakibatkan 5,5-8 juta penduduk jatuh miskin. Maka, sudah semestinya pemerintah berlaku hati-hati dalam mengambil kebijakan perampingan kelembagaan agar tidak menjadi "bumerang" di kemudian hari.

Setidaknya ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan perampingan kelembagaan. Pertama, aspek kognitif, yakni pemahaman dan upaya-upaya (program, komunikasi publik) yang telah diambil lembaga dalam merespons agenda pemulihan ekonomi, yakni penguatan ekonomi masyarakat di tingkat tapak/desa. Komponen utama yang perlu diperhatikan dalam menentukan efisiensi kelembagaan adalah relasi yang dibangun lembaga dengan masyarakat. Pemerintah perlu mempertahankan lembaga yang melaksanakan fungsi pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat, khususnya untuk program padat karya dan pemberdayaan masyarakat yang diperkirakan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Aspek kognitif ini berkaitan erat dengan fungsi lembaga dari perspektif ekonomi, yakni sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan. Di Indonesia, khususnya di pedesaan, lembaga negara masih menjadi salah satu akses utama bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya (pendidikan, penyuluhan, lapangan kerja, subsidi kegiatan ekonomi, pelatihan, kesehatan). Jangan sampai kebijakan efisiensi kelembagaan berdampak pada berkurang atau bahkan hilangnya akses tersebut.

Kedua, aspek perilaku, yang berkaitan erat dengan kinerja lembaga yang diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan menerapkan kaidah-kaidah demokrasi, khususnya partisipasi masyarakat, melalui: (1) penyebaran informasi, (2) pengumpulan dan analisis respons masyarakat, dan (3) konsultasi publik. Tingginya angka keterlibatan masyarakat diyakini berpengaruh pada kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah telah menginformasikan sejumlah lembaga yang berpotensi dibubarkan. Tindakan tersebut mewakili upaya pemerintah dalam menyebarkan informasi untuk mendapat respons publik. Selanjutnya, pemerintah perlu mengumpulkan data dan mengkaji respons tersebut sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan publik. Agar kebijakan tersebut dimengerti dan diterima oleh masyarakat, pemerintah perlu melakukan konsultasi publik. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meminimalkan potensi konflik sosial yang mungkin terjadi.

Ketiga, aspek birokratif-administratif, yang merujuk pada pola atau prosedur lembaga dalam menjalankan urusannya. Aspek ini berkaitan erat dengan aturan-aturan yang mendukung lembaga agar dapat bekerja secara gesit dan menguatkan koordinasi dengan lembaga lain, termasuk menyukseskan agenda desentralisasi.

Sebagian dari lembaga yang akan dibubarkan pemerintah merupakan lembaga non-struktural atau semi-pemerintah atau lembaga khusus. Lembaga-lembaga tersebut muncul untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan publik yang sifatnya spesifik dengan kualitas tinggi. Desain kelembagaan ini dipandang strategis untuk mendukung tugas pemerintah dalam (1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik untuk fungsi tertentu; (2) meningkatkan legitimasi dan keahlian khusus dalam pengambilan keputusan; serta (3) mendukung posisi politik pemerintah dalam agenda tertentu. Dalam laporan OECD, bentuk kelembagaan ini terbukti efektif dalam menyukseskan agenda khusus pemerintah di berbagai negara di dunia.

Dalam hal ini, pemerintah perlu mencermati lembaga non-struktural mana yang dipandang kurang efektif sebelum membubarkan atau mengembalikan tugasnya ke kementerian asal. Lembaga eksekutif merupakan kesatuan organisasi yang kompleks, mengingat fungsinya untuk menjamin urusan sosial, ekonomi, dan keamanan. Pemerintah harus jeli menilai kapasitas lembaga eksekutif dalam melaksanakan tugas khusus dengan pertimbangan: tuntutan masyarakat, kepakaran, dan agenda politik, termasuk komitmen dengan dunia internasional. Lembaga non-struktural tertentu dapat berperan strategis untuk membantu pemerintah, khususnya kementerian asal, guna menjalankan tugasnya dengan sasaran yang lebih terfokus, cepat, dan tepat.

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan perlu digunakan oleh pemerintah dalam perampingan kelembagaan. Dengan demikian, terdapat kohesi antara tujuan utama bernegara dalam memulihkan kondisi ekonomi dan agenda perampingan kelembagaan. Agenda efisiensi kelembagaan merupakan langkah strategis guna mencapai kualitas pelayanan publik yang maksimal jika dilakukan dengan konsep yang tepat. *

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024