Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menakar Pembubaran Lembaga Negara

image-profil

image-gnews
Menakar Pembubaran Lembaga Negara
Menakar Pembubaran Lembaga Negara
Iklan

J.B. Kristiadi
Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi dan mantan Ketua Lembaga Administrasi Negara

Pemerintah sedang mengevaluasi 98 lembaga negara dan akan dilanjutkan dengan pembubaran setidaknya 18 lembaga. Selain lembaga itu dianggap tidak produktif, agenda efisiensi kelembagaan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mendukung penghematan anggaran akibat pandemi Covid-19. Namun para pakar ilmu administrasi bersepakat bahwa efisiensi kelembagaan tidak boleh dimaknai sekadar mengurangi jumlah, melainkan pada analisa konseptual untuk menjawab tujuan yang ingin dicapai.

Di tengah pandemi, kebutuhan pokok pemerintah adalah menyukseskan agenda pemulihan ekonomi dengan tidak mengabaikan faktor kesehatan. Dalam laporan Bank Dunia (2020), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2020 menjadi angka terendah sejak kuartal pertama 2001. Jika tidak diimbangi dengan strategi yang tepat dan terukur, kondisi ini akan mengakibatkan 5,5-8 juta penduduk jatuh miskin. Maka, sudah semestinya pemerintah berlaku hati-hati dalam mengambil kebijakan perampingan kelembagaan agar tidak menjadi "bumerang" di kemudian hari.

Setidaknya ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan perampingan kelembagaan. Pertama, aspek kognitif, yakni pemahaman dan upaya-upaya (program, komunikasi publik) yang telah diambil lembaga dalam merespons agenda pemulihan ekonomi, yakni penguatan ekonomi masyarakat di tingkat tapak/desa. Komponen utama yang perlu diperhatikan dalam menentukan efisiensi kelembagaan adalah relasi yang dibangun lembaga dengan masyarakat. Pemerintah perlu mempertahankan lembaga yang melaksanakan fungsi pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat, khususnya untuk program padat karya dan pemberdayaan masyarakat yang diperkirakan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Aspek kognitif ini berkaitan erat dengan fungsi lembaga dari perspektif ekonomi, yakni sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan. Di Indonesia, khususnya di pedesaan, lembaga negara masih menjadi salah satu akses utama bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya (pendidikan, penyuluhan, lapangan kerja, subsidi kegiatan ekonomi, pelatihan, kesehatan). Jangan sampai kebijakan efisiensi kelembagaan berdampak pada berkurang atau bahkan hilangnya akses tersebut.

Kedua, aspek perilaku, yang berkaitan erat dengan kinerja lembaga yang diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan menerapkan kaidah-kaidah demokrasi, khususnya partisipasi masyarakat, melalui: (1) penyebaran informasi, (2) pengumpulan dan analisis respons masyarakat, dan (3) konsultasi publik. Tingginya angka keterlibatan masyarakat diyakini berpengaruh pada kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah telah menginformasikan sejumlah lembaga yang berpotensi dibubarkan. Tindakan tersebut mewakili upaya pemerintah dalam menyebarkan informasi untuk mendapat respons publik. Selanjutnya, pemerintah perlu mengumpulkan data dan mengkaji respons tersebut sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan publik. Agar kebijakan tersebut dimengerti dan diterima oleh masyarakat, pemerintah perlu melakukan konsultasi publik. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meminimalkan potensi konflik sosial yang mungkin terjadi.

Ketiga, aspek birokratif-administratif, yang merujuk pada pola atau prosedur lembaga dalam menjalankan urusannya. Aspek ini berkaitan erat dengan aturan-aturan yang mendukung lembaga agar dapat bekerja secara gesit dan menguatkan koordinasi dengan lembaga lain, termasuk menyukseskan agenda desentralisasi.

Sebagian dari lembaga yang akan dibubarkan pemerintah merupakan lembaga non-struktural atau semi-pemerintah atau lembaga khusus. Lembaga-lembaga tersebut muncul untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan publik yang sifatnya spesifik dengan kualitas tinggi. Desain kelembagaan ini dipandang strategis untuk mendukung tugas pemerintah dalam (1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik untuk fungsi tertentu; (2) meningkatkan legitimasi dan keahlian khusus dalam pengambilan keputusan; serta (3) mendukung posisi politik pemerintah dalam agenda tertentu. Dalam laporan OECD, bentuk kelembagaan ini terbukti efektif dalam menyukseskan agenda khusus pemerintah di berbagai negara di dunia.

Dalam hal ini, pemerintah perlu mencermati lembaga non-struktural mana yang dipandang kurang efektif sebelum membubarkan atau mengembalikan tugasnya ke kementerian asal. Lembaga eksekutif merupakan kesatuan organisasi yang kompleks, mengingat fungsinya untuk menjamin urusan sosial, ekonomi, dan keamanan. Pemerintah harus jeli menilai kapasitas lembaga eksekutif dalam melaksanakan tugas khusus dengan pertimbangan: tuntutan masyarakat, kepakaran, dan agenda politik, termasuk komitmen dengan dunia internasional. Lembaga non-struktural tertentu dapat berperan strategis untuk membantu pemerintah, khususnya kementerian asal, guna menjalankan tugasnya dengan sasaran yang lebih terfokus, cepat, dan tepat.

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan perlu digunakan oleh pemerintah dalam perampingan kelembagaan. Dengan demikian, terdapat kohesi antara tujuan utama bernegara dalam memulihkan kondisi ekonomi dan agenda perampingan kelembagaan. Agenda efisiensi kelembagaan merupakan langkah strategis guna mencapai kualitas pelayanan publik yang maksimal jika dilakukan dengan konsep yang tepat. *

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.