Main-main Kasus Joko Tjandra

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Buronan Koruptor Djoko Tjandra saat serah terima tahanan dari Bareskrim ke Kejaksaan Agung di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat 31 Juli 2020. Kejaksaan Agung mengeksekusi buron hak tagih Bank Bali, Djoko akan langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba cabang Mabes Polri terkait kasus Bank Bali. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memvonis Djoko 2 tahun penjara. TEMPO/Subekti.

TERNYATA menangkap Joko Tjandra bukan perkara sulit asalkan aparat bersungguh-sungguh. Seperti kata Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hanya butuh dua minggu untuk meringkus dan membawanya pulang, setelah mereka diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo.

Joko Tjandra menjadi buron sejak 2009. Dia kabur sehari sebelum Mahkamah Agung menyatakannya bersalah atas pemindahan hak tagih (cassie) Bank Bali yang merugikan negara Rp 940 miliar. Joko tidak sungguh-sungguh menghilang selama 11 tahun ini. Dia sempat lama berada di Papua Nugini, membangun perusahaan, mendapatkan paspor negara itu. Lalu, ke Malaysia. Dengan kecanggihan teknologi dan kerja sama internasional yang erat, harusnya tak sulit membawa dia pulang. Tapi, sebelum ini, tidak tampak aparat berusaha untuk menangkap dia.

Ada kesan dia malah dilindungi aparat. Terkuaknya skandal kepulangan Joko Tjandra ke Jakarta awal Juli lalu menguatkan kesan tersebut. Polisi, jaksa, hingga lurah melayani buron itu dari membuatkan kartu tanda penduduk, paspor, mencabut red notice, hingga membuat surat jalan palsu.

Kepolisian telah mengambil tindakan tegas terhadap Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo yang menerbitkan surat jalan Jakarta-Pontianak untuk Joko, dan mengusut keterlibatan Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo. Kejaksaan telah mencopot jaksa Pinangki Sirna Malasari. Lurah Grogol Selatan yang menerbitkan KTP bagi Joko pun telah dilengserkan. Tindakan tegas tersebut sudah tepat. Tapi tentu saja belum cukup. Semestinya semua aktor yang membantu pelarian Joko sejak awal diungkap dan dihukum.

Masuk penjara di Jakarta bagi Joko berarti membuka peluang untuk kembali mengajukan sidang peninjauan kembali atas perkaranya, yang sebelumnya sudah ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sini, pemerintah dan penegak hukum harus menunjukkan keseriusannya untuk memenjarakan buron kakap tersebut dan mengembalikan uang negara yang hilang.

Kasus Joko semakin keruh lantaran lemahnya koordinasi antarlembaga. Pemerintah, dalam hal ini kantor keimigrasian, kejaksaan, dan kepolisian, berjalan sendiri-sendiri. Masalah ini perlu dibereskan. Sudah saatnya pemerintah dan semua lembaga penegak hukum bekerja sama agar tidak ada lagi terpidana yang dapat dengan mudah lari ke luar negeri dan bebas selama bertahun-tahun.

Selanjutnya kepolisian perlu membuktikan kepada publik bahwa operasi penangkapan Joko bukan sekadar skenario “perang bintang” menjelang pergantian kepemimpinan di lembaga tersebut. Penegakan hukum akan sangat kacau kalau kasus hukum seperti pelarian Joko Tjandra dijadikan mainan untuk perebutan jabatan oleh aparat.

Pemerintah dan institusi hukum semestinya menjadikan kasus Joko Tjandra titik tolak untuk bersih-bersih. Kalau yang semacam ini dibiarkan kembali terjadi, institusi hukum kita akan mengalami pembusukan dari dalam. Dan publik akan semakin skeptis akan kesungguhan penegakan hukum di negara ini.

 





Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

2 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

5 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

11 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.