Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Main-main Kasus Joko Tjandra

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Buronan Koruptor Djoko Tjandra saat serah terima tahanan dari Bareskrim ke Kejaksaan Agung di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat 31 Juli 2020. Kejaksaan Agung mengeksekusi buron hak tagih Bank Bali, Djoko akan langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba cabang Mabes Polri terkait kasus Bank Bali. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memvonis Djoko 2 tahun penjara. TEMPO/Subekti.
Buronan Koruptor Djoko Tjandra saat serah terima tahanan dari Bareskrim ke Kejaksaan Agung di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat 31 Juli 2020. Kejaksaan Agung mengeksekusi buron hak tagih Bank Bali, Djoko akan langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba cabang Mabes Polri terkait kasus Bank Bali. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memvonis Djoko 2 tahun penjara. TEMPO/Subekti.
Iklan

TERNYATA menangkap Joko Tjandra bukan perkara sulit asalkan aparat bersungguh-sungguh. Seperti kata Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hanya butuh dua minggu untuk meringkus dan membawanya pulang, setelah mereka diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo.

Joko Tjandra menjadi buron sejak 2009. Dia kabur sehari sebelum Mahkamah Agung menyatakannya bersalah atas pemindahan hak tagih (cassie) Bank Bali yang merugikan negara Rp 940 miliar. Joko tidak sungguh-sungguh menghilang selama 11 tahun ini. Dia sempat lama berada di Papua Nugini, membangun perusahaan, mendapatkan paspor negara itu. Lalu, ke Malaysia. Dengan kecanggihan teknologi dan kerja sama internasional yang erat, harusnya tak sulit membawa dia pulang. Tapi, sebelum ini, tidak tampak aparat berusaha untuk menangkap dia.

Ada kesan dia malah dilindungi aparat. Terkuaknya skandal kepulangan Joko Tjandra ke Jakarta awal Juli lalu menguatkan kesan tersebut. Polisi, jaksa, hingga lurah melayani buron itu dari membuatkan kartu tanda penduduk, paspor, mencabut red notice, hingga membuat surat jalan palsu.

Kepolisian telah mengambil tindakan tegas terhadap Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo yang menerbitkan surat jalan Jakarta-Pontianak untuk Joko, dan mengusut keterlibatan Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo. Kejaksaan telah mencopot jaksa Pinangki Sirna Malasari. Lurah Grogol Selatan yang menerbitkan KTP bagi Joko pun telah dilengserkan. Tindakan tegas tersebut sudah tepat. Tapi tentu saja belum cukup. Semestinya semua aktor yang membantu pelarian Joko sejak awal diungkap dan dihukum.

Masuk penjara di Jakarta bagi Joko berarti membuka peluang untuk kembali mengajukan sidang peninjauan kembali atas perkaranya, yang sebelumnya sudah ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sini, pemerintah dan penegak hukum harus menunjukkan keseriusannya untuk memenjarakan buron kakap tersebut dan mengembalikan uang negara yang hilang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kasus Joko semakin keruh lantaran lemahnya koordinasi antarlembaga. Pemerintah, dalam hal ini kantor keimigrasian, kejaksaan, dan kepolisian, berjalan sendiri-sendiri. Masalah ini perlu dibereskan. Sudah saatnya pemerintah dan semua lembaga penegak hukum bekerja sama agar tidak ada lagi terpidana yang dapat dengan mudah lari ke luar negeri dan bebas selama bertahun-tahun.

Selanjutnya kepolisian perlu membuktikan kepada publik bahwa operasi penangkapan Joko bukan sekadar skenario “perang bintang” menjelang pergantian kepemimpinan di lembaga tersebut. Penegakan hukum akan sangat kacau kalau kasus hukum seperti pelarian Joko Tjandra dijadikan mainan untuk perebutan jabatan oleh aparat.

Pemerintah dan institusi hukum semestinya menjadikan kasus Joko Tjandra titik tolak untuk bersih-bersih. Kalau yang semacam ini dibiarkan kembali terjadi, institusi hukum kita akan mengalami pembusukan dari dalam. Dan publik akan semakin skeptis akan kesungguhan penegakan hukum di negara ini.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024