Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kisruh Program Organisasi Penggerak

Oleh

image-gnews
Iklan

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim perlu banyak belajar dari ribut-ribut Program Organisasi Penggerak. Kebijakan pendidikan memerlukan kajian matang agar eksekusinya di lapangan berjalan mulus. Program peningkatan kapasitas guru menjadi kontroversial karena gagal mengatasi hal mendasar tersebut.

Program Organisasi Penggerak dirancang untuk meningkatkan kapasitas pendidik dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan. Program ini merupakan bagian dari proyek perbaikan pendidikan ala Nadiem, yang menjadi menteri sejak Oktober tahun lalu. Di awal masa jabatannya, ia juga menghapus ujian nasional, mengubah sistem zonasi pada penerimaan siswa baru, juga mendekatkan dunia pendidikan tinggi dengan pekerjaan melalui program Kampus Merdeka.

Dari perspektif tata kelola anggaran, Program Organisasi Penggerak sebenarnya cukup menarik. Penyaluran dana hibah mengharuskan calon penerima mengajukan proposal, maka menuntut pertanggungjawaban penggunaannya. Di masa-masa sebelumnya, hibah ditebarkan ke berbagai organisasi kemasyarakatan tanpa kriteria jelas dan dibalut dalam program “bantuan pemerintah”. Sering hibah dialirkan untuk keperluan politik.

Nadiem menunjuk pihak ketiga lembaga kajian dan penelitian SMERU Research Institute untuk menentukan para penerima hibah. Mereka menggunakan double-blind review, yaitu metode yang menghilangkan identitas pemilik proposal, dalam proses seleksi. Di sinilah timbul masalah: metode itu memasukkan berbagai organisasi dengan latar belakang berbeda-beda ke dalam keranjang yang sama. Walhasil, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama seolah-olah disamakan dengan organisasi yang terafiliasi dengan korporasi semacam Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation.

Kementerian Pendidikan semestinya sejak awal melarang organisasi yang berkaitan dengan korporasi mengikuti proses seleksi. Perusahaan besar yang menyedot kekayaan alam atau mempengaruhi kesehatan masyarakat sudah sewajarnya memiliki tanggung jawab besar untuk membantu warga, termasuk di sektor pendidikan. Mereka tidak sepatutnya menerima dana hibah dari negara dengan balutan program apa pun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Peningkatan kualitas pendidikan memang membutuhkan kerja keras dan perubahan radikal. Selama ini, peserta didik diperlakukan bak robot. Mereka dituntut lebih banyak menghafal agar mendapat nilai tinggi. Pemahaman dan logika tidak diasah sejak dini. Bertahun-tahun guru bekerja dalam sistem seperti ini. Sayangnya, masalah besar itu tak pernah dipetakan dengan jelas karena seringnya kebijakan berubah. Sudah lama, jamak terdengar pemeo: ganti menteri ganti kebijakan.

Karena itu, perubahan radikal pendidikan mesti dilakukan dengan pemahaman yang baik pada akar masalah. Perubahan tidak bisa didekati hanya lewat teknologisasi. Pandemi menunjukkan secara jelas ketimpangan murid, guru, dan berbagai sarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam hal guru, yang menjadi sasaran Program Organisasi Penggerak, kebutuhan mendesaknya bahkan belum semua sampai pada “peningkatan kapasitas”. Di berbagai wilayah, tenaga pendidik masih harus berjibaku pada kebutuhan mendasar sehari-hari. Artinya, Kementerian Pendidikan mesti membuat pemetaan rinci agar tiap program bisa tepat sasaran. Dalam jangka pendek di masa pandemi, insentif bagi guru bisa jadi diperlukan untuk memudahkan mereka menjalankan kegiatan pendidikan.

Harap diingat, pendidikan berkaitan dengan manusia. Semua program peningkatan pendidikan akan berdampak panjang dan, karena itu, tidak menoleransi kesalahan sekecil apa pun. Pendidikan bukanlah pasar digital semacam Gojek—bisnis yang sebelumnya dijalankan Nadiem—yang membuka kesempatan pengelolanya untuk trial and error. Menerapkan prinsip “jalan dulu risiko belakangan” pada dunia pendidikan akan membuat kerusakan bertambah parah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.