Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Urgensi Perang Melawan Perdagangan Manusia

image-profil

image-gnews
Seorang peserta membawa poster yang menyuarakan pemberantasan perdagangan dan perbudakan manusia, saat mengikuti aksi Women's March di depan Istana negara Jakarta, 3 Maret 2018.  TEMPO/Fakhri Hermansyah
Seorang peserta membawa poster yang menyuarakan pemberantasan perdagangan dan perbudakan manusia, saat mengikuti aksi Women's March di depan Istana negara Jakarta, 3 Maret 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

Wahyu Susilo
Direktur Eksekutif Migrant Care

Setiap 30 Juli, masyarakat dunia memperingati Hari Internasional untuk Memerangi Perdagangan Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam momentum Rencana Aksi Global Memerangi Perdagangan Manusia pada 30 Juli 2010. Inisiatif global ini hendak menerapkan semua instrumen upaya memerangi perdagangan manusia, terutama Konvensi Internasional Menentang Kejahatan Lintas Negara Terorganisasi dan protokol-protokolnya serta Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak Anak dan komitmen Global Millennium Development Goals. Dalam perkembangannya, komitmen ini menjadi salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Salah satu penggerak ekonomi global adalah mobilitas pekerja dan pembentukan rantai pasok global. Dari sinilah muncul potensi kerentanan terjadinya praktik perdagangan manusia yang bertumpu pada eksploitasi pekerja untuk tujuan-tujuan ekonomi serta pemenuhan komoditas dan konsumsi pasar global. Maka, sangatlah tepat bila kini PBB juga mendorong pendekatan hak asasi manusia dalam praktik bisnis. Perkembangan ini diwujudkan dalam Prinsip-prinsip Panduan PBB Mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Semua upaya itu menjadi modal dan landasan bagi berbagai pihak untuk mengakhiri praktik perdagangan manusia yang hingga kini masih terus terjadi dan setidaknya menjadi ancaman, terutama bagi perempuan dan anak.

Dalam tinjauan berbagai organisasi global, Indonesia termasuk negara yang warga negaranya, baik di dalam maupun luar negeri, memiliki kerentanan tinggi untuk terperangkap dalam perdagangan manusia. Migrasi pekerja yang berlangsung tanpa perlindungan yang memadai dan masih didominasi praktik curang memberi kontribusi besar terjadinya perdagangan manusia. Kontribusi signifikan lain juga disumbang oleh aktivitas ekonomi yang mengedepankan aspek pemenuhan permintaan pasar dan investasi tanpa mempedulikan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak pekerja.

Dalam satu dekade ini, setidaknya ada tiga sektor pekerjaan yang menyumbang terjadinya perdagangan manusia di Indonesia, yakni sektor kelautan dan perikanan, terutama anak buah kapal; perkebunan kelapa sawit; dan pekerja rumah tangga. Hal ini ironis bagi ekonomi Indonesia. Pada masa pemerintah Jokowi, sektor pertama telah memberi sumbangan besar bagi pendapatan nasional. Adapun pekerja rumah tangga, terutama yang bekerja di luar negeri, semakin tahun kian besar mengalirkan remitansi (transfer uang dari pekerja di luar negeri) hingga ratusan triliun rupiah. Dalam dua dekade terakhir, volume remitansi yang disumbangkan oleh pekerja migran lebih besar daripada investasi asing langsung (FDI) dan bantuan pembangunan resmi (ODA).

Namun, belum ada langkah signifikan dari pemerintah dalam memberikan perlindungan untuk para pekerja di tiga sektor ini. Walaupun Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran secara tegas menyatakan negara bertanggung jawab dalam memastikan hak-hak pekerja migran, tapi belum ada implementasi nyata, baik dalam regulasi maupun kelembagaan, untuk menjamin pelindungan bagi pekerja di tiga sektor tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terhambatnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga juga memperlihatkan ketidakseriusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memastikan perlindungan bagi para pekerja ini. DPR bersama pemerintah lebih tertarik menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang malah dikhawatirkan akan menggerus hak-hak dasar kaum pekerja.

Memerangi perdagangan manusia adalah bagian tak terpisahkan dalam komitmen global SDGs. Namun, berdasarkan pembacaan kritis Migrant Care terhadap seluruh dokumen dan laporan Indonesia mengenai SDGs, pemerintah hampir sama sekali tidak pernah menyebutkan data dan upaya untuk memerangi perdagangan manusia. Rencana Aksi Nasional Pencapaian SDGs dan Peta Jalan Pencapaian SDGs yang disusun berdasarkan Meta Data SDGs Indonesia tidak menyebutkan data-data tentang situasi perdagangan manusia. Tahun lalu, pemerintah melaporkan Kajian Nasional Sukarela (VNR) Tujuan 8 tentang kerja layak dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga tidak mengikutsertakan perkembangan penghapusan perbudakan modern. Akibatnya, dalam Laporan Pembangunan Berkelanjutan 2020 yang diluncurkan PBB pada Juli lalu, laporan perkembangan SDGs Indonesia tidak memuat data tentang inisiatif penghapusan perdagangan manusia.

Masalah perdagangan manusia kini semakin urgen untuk segera ditangani. Pandemi Covid-19 yang berkecamuk sejak awal 2020 telah menambah kerentanan pekerja hak asasi manusia dalam upaya memerangi perdagangan manusia secara global. Selain itu, mereka juga menghadapi tekanan politik dan keamanan yang semakin besar.

Di Indonesia, aktivis Serikat Buruh Migran Indonesia di Jawa Barat dikriminalkan karena aktivitasnya dalam mendorong penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia. Di Malaysia, para pekerja kemanusiaan dan jurnalis berhadapan dengan kebijakan keamanan yang represif ketika berusaha memberi bantuan logistik dan peliputan terhadap kelompok-kelompok pekerja migran yang tidak berdokumen dan korban perdagangan manusia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa agenda perang melawan perdagangan manusia kini berkaitan erat dengan agenda perlindungan para pekerja kemanusiaan dan hak asasi manusia.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

17 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024