Urgensi Perang Melawan Perdagangan Manusia

Seorang peserta membawa poster yang menyuarakan pemberantasan perdagangan dan perbudakan manusia, saat mengikuti aksi Women's March di depan Istana negara Jakarta, 3 Maret 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah

Wahyu Susilo
Direktur Eksekutif Migrant Care

Setiap 30 Juli, masyarakat dunia memperingati Hari Internasional untuk Memerangi Perdagangan Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam momentum Rencana Aksi Global Memerangi Perdagangan Manusia pada 30 Juli 2010. Inisiatif global ini hendak menerapkan semua instrumen upaya memerangi perdagangan manusia, terutama Konvensi Internasional Menentang Kejahatan Lintas Negara Terorganisasi dan protokol-protokolnya serta Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak Anak dan komitmen Global Millennium Development Goals. Dalam perkembangannya, komitmen ini menjadi salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Salah satu penggerak ekonomi global adalah mobilitas pekerja dan pembentukan rantai pasok global. Dari sinilah muncul potensi kerentanan terjadinya praktik perdagangan manusia yang bertumpu pada eksploitasi pekerja untuk tujuan-tujuan ekonomi serta pemenuhan komoditas dan konsumsi pasar global. Maka, sangatlah tepat bila kini PBB juga mendorong pendekatan hak asasi manusia dalam praktik bisnis. Perkembangan ini diwujudkan dalam Prinsip-prinsip Panduan PBB Mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Semua upaya itu menjadi modal dan landasan bagi berbagai pihak untuk mengakhiri praktik perdagangan manusia yang hingga kini masih terus terjadi dan setidaknya menjadi ancaman, terutama bagi perempuan dan anak.

Dalam tinjauan berbagai organisasi global, Indonesia termasuk negara yang warga negaranya, baik di dalam maupun luar negeri, memiliki kerentanan tinggi untuk terperangkap dalam perdagangan manusia. Migrasi pekerja yang berlangsung tanpa perlindungan yang memadai dan masih didominasi praktik curang memberi kontribusi besar terjadinya perdagangan manusia. Kontribusi signifikan lain juga disumbang oleh aktivitas ekonomi yang mengedepankan aspek pemenuhan permintaan pasar dan investasi tanpa mempedulikan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak pekerja.

Dalam satu dekade ini, setidaknya ada tiga sektor pekerjaan yang menyumbang terjadinya perdagangan manusia di Indonesia, yakni sektor kelautan dan perikanan, terutama anak buah kapal; perkebunan kelapa sawit; dan pekerja rumah tangga. Hal ini ironis bagi ekonomi Indonesia. Pada masa pemerintah Jokowi, sektor pertama telah memberi sumbangan besar bagi pendapatan nasional. Adapun pekerja rumah tangga, terutama yang bekerja di luar negeri, semakin tahun kian besar mengalirkan remitansi (transfer uang dari pekerja di luar negeri) hingga ratusan triliun rupiah. Dalam dua dekade terakhir, volume remitansi yang disumbangkan oleh pekerja migran lebih besar daripada investasi asing langsung (FDI) dan bantuan pembangunan resmi (ODA).

Namun, belum ada langkah signifikan dari pemerintah dalam memberikan perlindungan untuk para pekerja di tiga sektor ini. Walaupun Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran secara tegas menyatakan negara bertanggung jawab dalam memastikan hak-hak pekerja migran, tapi belum ada implementasi nyata, baik dalam regulasi maupun kelembagaan, untuk menjamin pelindungan bagi pekerja di tiga sektor tersebut.

Terhambatnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga juga memperlihatkan ketidakseriusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memastikan perlindungan bagi para pekerja ini. DPR bersama pemerintah lebih tertarik menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang malah dikhawatirkan akan menggerus hak-hak dasar kaum pekerja.

Memerangi perdagangan manusia adalah bagian tak terpisahkan dalam komitmen global SDGs. Namun, berdasarkan pembacaan kritis Migrant Care terhadap seluruh dokumen dan laporan Indonesia mengenai SDGs, pemerintah hampir sama sekali tidak pernah menyebutkan data dan upaya untuk memerangi perdagangan manusia. Rencana Aksi Nasional Pencapaian SDGs dan Peta Jalan Pencapaian SDGs yang disusun berdasarkan Meta Data SDGs Indonesia tidak menyebutkan data-data tentang situasi perdagangan manusia. Tahun lalu, pemerintah melaporkan Kajian Nasional Sukarela (VNR) Tujuan 8 tentang kerja layak dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga tidak mengikutsertakan perkembangan penghapusan perbudakan modern. Akibatnya, dalam Laporan Pembangunan Berkelanjutan 2020 yang diluncurkan PBB pada Juli lalu, laporan perkembangan SDGs Indonesia tidak memuat data tentang inisiatif penghapusan perdagangan manusia.

Masalah perdagangan manusia kini semakin urgen untuk segera ditangani. Pandemi Covid-19 yang berkecamuk sejak awal 2020 telah menambah kerentanan pekerja hak asasi manusia dalam upaya memerangi perdagangan manusia secara global. Selain itu, mereka juga menghadapi tekanan politik dan keamanan yang semakin besar.

Di Indonesia, aktivis Serikat Buruh Migran Indonesia di Jawa Barat dikriminalkan karena aktivitasnya dalam mendorong penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia. Di Malaysia, para pekerja kemanusiaan dan jurnalis berhadapan dengan kebijakan keamanan yang represif ketika berusaha memberi bantuan logistik dan peliputan terhadap kelompok-kelompok pekerja migran yang tidak berdokumen dan korban perdagangan manusia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa agenda perang melawan perdagangan manusia kini berkaitan erat dengan agenda perlindungan para pekerja kemanusiaan dan hak asasi manusia.

 





Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

2 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

5 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

11 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.