Konflik Kepentingan Panitia Seleksi Ombudsman

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Gedung Ombudsman RI [Ombudsman]

Penunjukan empat komisaris di badan usaha milik negara sebagai anggota panitia seleksi calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2021-2026 mengindikasikan adanya konflik kepentingan yang serius. Panitia seleksi pilihan pemerintah itu dikhawatirkan tidak independen dan hanya akan memilih calon anggota Ombudsman yang “lunak”. Padahal lembaga ini penting untuk mengawasi administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Pada akhir Juni lalu, misalnya, Ombudsman membeberkan 397 penyelenggara negara terindikasi merangkap jabatan komisaris di BUMN. Temuan itu menengarai adanya benturan regulasi, konflik kepentingan, penghasilan ganda, dan masalah kompetensi. Alih-alih menjawab kritik Ombudsman dengan perbaikan, pemerintah malah terkesan hendak melemahkan lembaga tersebut. Indikasinya adalah penunjukan komisaris BUMN untuk mengisi empat dari lima anggota panitia seleksi.

Chandra Hamzah, yang menjadi ketua panitia seleksi, adalah komisaris utama di Bank BTN. Dua anggotanya, Muhammad Yusuf Ateh dan Juri Ardiantoro, malah merangkap jabatan. Yusuf, Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), adalah anggota Dewan Pengawas PT Peruri—setara dengan komisaris. Sedangkan Juri menjabat Deputi V Kantor Staf Presiden sekaligus komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia. Adapun Abdul Ghaffar Rozin, meski tak lagi menjabat Staf Khusus Presiden, adalah komisaris di PT Waskita Beton Precast. Hanya Francisia Saveria Sika Ery, dosen Universitas Indonesia, yang tak berkiprah di perusahaan pelat merah.

Dengan komposisi tersebut, wajar bila publik ragu terhadap panitia seleksi. Kita sudah belajar dari meredupnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang, antara lain, disebabkan oleh terpilihnya komisioner bermasalah ataupun tak memiliki rekam jejak yang cakap. Misalnya, meski Firli Bahuri terbukti melanggar kode etik karena bertemu dengan pihak yang beperkara, panitia seleksi meloloskannya ke Senayan untuk kemudian dipilih Dewan Perwakilan Rakyat. Kini terbukti KPK tak lagi garang dan terkesan tunduk kepada pemerintah.

Presiden Joko Widodo dan bawahannya seharusnya menyadari bahwa Ombudsman merupakan mitra untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Sebanyak 7.903 aduan yang terkait dengan pelayanan publik di berbagai lembaga pada 2019 menunjukkan Ombudsman merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk menggantungkan harapan. Laporan mereka beragam, dari urusan agraria, tenaga kerja, penegakan hukum, administrasi kependudukan, hingga pendidikan. Pemerintah semestinya merasa terbantu oleh Ombudsman dalam mengawasi perangkatnya hingga di daerah.

Agar bisa menjalankan fungsinya dengan optimal, Ombudsman harus diperkuat. Salah satunya adalah dengan dipilihnya komisioner yang kompeten dan berintegritas. Untuk itu, pertama-tama semestinya pemerintah menunjuk panitia seleksi yang independen. Tapi nasi telah menjadi bubur. Panitia seleksi telah ditunjuk dan kini sudah membuka pendaftaran calon anggota Ombudsman.

Ironinya, harapan agar kelak terpilih anggota Ombudsman yang didambakan tinggal bergantung pada nurani anggota panitia seleksi. Chandra Hamzah dan kawan-kawan harus menyadari bahwa Ombudsman yang kuat akan memudahkan pekerjaan mereka di perusahaan negara. Seperti fungsi ideal komisaris, Ombudsman bisa menjadi penyala alarm agar tidak terjadi kemudaratan di BUMN. ***

 





Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

2 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

11 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.