Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengubah Wajah Rupiah

image-profil

image-gnews
Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Iklan

Haryo Kuncoro
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Kementerian Keuangan kembali mewacanakan redenominasi rupiah. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024, pemerintah hendak menyederhanakan Rp 1.000 menjadi Rp 1. Penyederhanaan semacam ini seolah mengulang rencana serupa pada awal 2000. Saat itu, Bank Indonesia telah menggulirkan ide redenominasi dan bahkan tahapan sosialisasinya pun sudah mulai digelar. Namun, pada akhirnya, ide tersebut mentok di Dewan Perwakilan Rakyat, yang menganggap kebijakan itu kurang urgen.

Menilai kadar urgensi redenominasi memang gampang-gampang susah. Redenominasi toh hanya menghilangkan tiga angka nol dalam satuannya, sedangkan nilainya sama sekali tidak berubah. Artinya, memangkas Rp 1.000 menjadi Rp 1 tidak bakal mengubah secara drastis keadaan perekonomian.

Masyarakat pun sejatinya sudah lama melakukan "redenominasi" terselubung. Para pengusaha kafe dan restoran, misalnya, kerap menghilangkan tiga nol paling belakang pada harga menu. Mereka menggantinya dengan "k", yang mewakili simbol ribuan, tanpa memurahkan atau memahalkan produknya.

Dalam skala yang lebih luas, Badan Pusat Statistik (BPS) juga rutin melakukan "redenominasi". Tingkat harga di 86 kota di Indonesia, yang mencakup ratusan macam barang/jasa, dikonversi oleh BPS untuk menghitung indeks harga konsumen (IHK). Persentase perubahan IHK dikenal luas sebagai inflasi.

BPS terakhir kali mengubah tahun dasar IHK pada 2018, setelah dilakukan pada 2012 dan 2007. Apakah dengan perubahan tahun dasar IHK membuat inflasi menjadi lebih rendah? Jawabannya tidak. Baik menggunakan tahun dasar yang lama maupun yang baru, angka inflasi yang dihasilkan tetap sama.

Pendapat bahwa redenominasi tidak akan mengubah keadaan bisa diterima jika menggunakan perspektif jangka pendek. Ceritanya akan berbeda jika menggunakan spektrum jangka menengah-panjang. Urgensi redenominasi lebih kentara jika menyangkut persoalan efisiensi.

Pada tataran paling awal, penulisan harga barang/jasa menjadi lebih sederhana. Pencatatan akuntansi tidak memakan banyak energi, waktu, dan tempat. Redenominasi juga tidak menimbulkan efek finansial pada sistem transaksi. Intinya, efisiensi transaksi adalah manfaat utama yang bisa diraih.

Penggunaan nominal yang besar juga mengundang risiko kekeliruan dalam penulisannya. Di Kementerian Keuangan sendiri, misalnya, volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah menembus Rp 1.000 triliun (16 digit). Alangkah sulitnya jika pelaporan APBN itu harus dirinci hingga ke angka terkecil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Persoalan berkembang ke arah pengejaan. Matematika dasar mengajarkan penjenjangan angka dari yang terkecil menuju ke yang lebih besar. Nominal terbesar untuk saat ini barangkali "berhenti" di triliun. Tidak mengherankan jika 16 digit volume APBN masih saja dieja "seribu triliun", yang seharusnya dibaca "satu kuadriliun". Sebutan "kuadriliun" belum lazim untuk saat ini, apalagi unit "pentaliun" untuk merepresentasikan nominal satu juta triliun.

Di luar urusan teknis ini, urgensi redenominasi tetap layak dikedepankan jika dilihat dalam perspektif internasional. Redenominasi diklaim sangat positif untuk mengangkat reputasi ekonomi dan martabat bangsa di kancah global. Amerika Serikat, misalnya, memiliki uang pecahan terbesar "hanya" US$ 100.

Di lingkup ASEAN, uang pecahan rupiah terbesar, yakni Rp 100.000, menempati urutan kedua setelah Vietnam, yang memiliki pecahan 500.000 dong. Komparasi dengan tiap negara kian membuat rupiah "berkecil hati". Satu barang tertentu jika dihargai dengan ringgit atau baht cukup dengan dua digit, sementara dalam rupiah harus dipatok 6 digit.

Sampai di sini, debat urgensi redenominasi bermuara pada nilai alih-alih besaran angka, yang berlaku hanya sebatas label. Hanya, menyadarkan pentingnya perbedaan antara nilai dan angka bukan perkara mudah. Masyarakat masih terjebak pada ilusi angka. Semakin banyak lembar uang dan semakin besar angkanya, akan semakin tinggi pula "nilai"-nya. Karena itu, penyederhanaan Rp 1.000 menjadi Rp 1 tidak serta-merta bisa diterima.

Dalam persepsi masyarakat, saat redenominasi dilakukan, harga-harga tidak ikut turun, yang berimbas pada penurunan daya beli uang. Redenominasi masih dianggap identik dengan sanering (pemotongan nilai mata uang). Tiga kali sanering yang pernah ditempuh pemerintah sejak Indonesia merdeka, dengan segala dampak negatifnya, seakan menjadi trauma tersendiri.

Maka, pemerintah perlu memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai hal ini. Meski sama-sama memotong digit uang, makna keduanya sangat jauh berbeda. Sanering dilakukan untuk menyehatkan perekonomian di kala inflasi melampaui batas kewajaran. Sedangkan redenominasi justru dilakukan pada saat perekonomian sedang stabil atau berproses menuju sehat.

Pemerintah kini tampaknya hendak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai titik tolak redenominasi rupiah. Era transisi menuju kenormalan baru sekalian disisipi dengan pengenalan rencana redenominasi. Pada era kenormalan baru nanti, rupiah diharapkan tampil dengan wajah baru.

Jika demikian skenarionya, tuntasnya penanganan pandemi menjadi modal dasar bagi keberhasilan redenominasi rupiah. Intinya, lewat program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah tidak hanya memperoleh momentum redenominasi rupiah, tapi juga membangun monumen bagi kebangkitan ekonomi. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024