Waspadai Kluster Perkantoran

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.

Karyawan mengenakan face shield dan masker saat beraktivitas di pusat perkantoran, kawasan SCBD, Jakarta, Senin, 8 Juni 2020. Pekan awal masa pembatasan sosial berskala berskala besar (PSBB) transisi, Pemprov DKI Jakarta mulai memperbolehkan karyawan di perkantoran kembali bekerja namun dengan jumlah karyawan yang dibatasi. ANTARA/Muhammad Adimaja

Situasi pandemi Covid-19 saat ini masih sangat mengkhawatirkan. Selain jumlah kasus positif terus bertambah hingga lebih 100 ribu orang, penyebaran wabah corona di komunitas makin meluas. Setelah muncul kluster pasar tradisional, wabah ini merambah perkantoran, baik pemerintah maupun swasta, terutama di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Penularan wabah di perkantoran terjadi karena banyak karyawan mengabaikan protokol kesehatan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan ada sekitar 500 kantor di wilayah Jakarta yang diketahui masih mengabaikannya. Menurut Riza, pembatasan jumlah pegawai maksimum 50 persen yang masuk kantor juga kerap diabaikan perusahaan.

Sejak dimulainya pelonggaran pembatasan sosial berskala besar pada awal Juni lalu, suasana perkantoran memang mulai hidup. Aktivitas rapat, kunjungan tamu, dan kegiatan karyawan makan di kantin atau kedai sekitar kantor mulai ramai. Sebagian dari mereka abai terhadap protokol kesehatan.

Padahal, sebelum pelonggaran itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 20 Mei lalu telah mengeluarkan keputusan tentang panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industri. Misalnya, memastikan seluruh area kerja bersih dan mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, dalam perjalanan dari dan ke tempat kerja, serta setiap ke luar rumah.

Dalam keputusan Menteri Kesehatan itu juga disebutkan, pemerintah pusat hingga kabupaten/kota harus mengawasi serta memastikan perkantoran dan industri menjalankan seluruh panduan. Munculnya kluster penularan di perkantoran menunjukkan masih lemahnya pengawasan.

Area perkantoran memang sangat rentan terhadap penularan virus corona. Apalagi jika ada pengabaian terhadap protokol Covid-19. Kluster penularan di perkantoran ini sudah pada tingkat mengkhawatirkan. Bila hal ini terus dibiarkan, perkantoran akan menjadi kluster penyebaran wabah yang sangat mengerikan.

Karena itu, pemerintah harus lebih serius lagi mengawasi dan memastikan penerapan protokol kesehatan di perkantoran. Pemerintah juga harus aktif karena ada sejumlah kantor yang masih menyembunyikan informasi ketika terjadi kasus Covid-19 lantaran mereka takut perusahaannya ditutup. Belum lagi banyak perkantoran yang desain gedungnya rentan terhadap penularan virus corona, misalnya memiliki ruangan dengan sirkulasi udara yang buruk.

Di sisi lain, dalam upaya mencegah penularan wabah di perkantoran, pemerintah terkesan kurang tegas dibanding di pasar-pasar tradisional dan tempat-tempat umum lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya, selama ini lebih mengandalkan laporan rutin dari pengelola gedung perkantoran. Kalau mereka tak mau melaporkan, apa yang dilakukan pemerintah provinsi?

Ketimbang pemerintah mengancam akan menutup perkantoran dan perindustrian setelah diketahui terjadi penularan Covid-19, lebih efektif jika pemerintah dan manajemen perusahaan konsisten menjalankan semua panduan yang sudah dibuat. Jangan ditawar-tawar lagi.

Selain itu, pengelola kantor dan para pegawainya harus selalu hati-hati dan waspada. Untuk saat ini, disiplin mengenakan masker, menjaga jarak, dan menjalankan protokol kesehatan menjadi langkah yang relatif ampuh untuk mencegah penularan virus yang mematikan itu. 






Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

2 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

5 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

11 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.