Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Selamat Tinggal Blok Masela

Oleh

image-gnews
PROYEK BLOK MASELA
PROYEK BLOK MASELA
Iklan

KEPUTUSAN pemerintah mengubah skema pengembangan Blok Masela kini harus dibayar mahal. Gara-gara memaksakan pembangunan fasilitas pengolahan gas alam cair di darat, megaproyek tersebut molor jauh dari jadwal semula. Kini, proyek itu terancam mangkrak setelah Shell Upstream Overseas Services Ltd berniat hengkang dari Masela.

Kabar mundurnya Shell dari proyek di Lapangan Abadi, Maluku, sudah santer sejak awal Juli lalu. Perusahaan asal Belanda ini telah menyampaikan rencana divestasi 35 persen hak partisipasi Blok Masela kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keputusan ini merupakan pukulan telak bagi pemerintah, yang tengah berusaha menggenjot aliran modal asing di tengah pandemi Covid-19.

Berubahnya skema pengembangan gas dari kilang terapung ke daratan empat tahun lalu memang meninggalkan tanda tanya besar. Poten & Partners, konsultan asal Inggris yang ditunjuk pemerintah, menyimpulkan bahwa opsi lepas pantai lebih murah dan menguntungkan. Namun pemerintah keukeuh memilih onshore. Kini terbukti pilihan tersebut mengakibatkan ongkos Masela lebih mahal Rp 73 triliun, yakni US$ 19,8 miliar (Rp 289 triliun) berbanding US$ 14,8 miliar (Rp 216 triliun).

Perubahan opsi itu juga membuat realisasi proyek mundur sekitar tiga tahun. Sebagai kontraktor, Inpex Masela Ltd dan Shell harus mengulang semua proses dari awal: dari merevisi rencana pengembangan, melakukan pembebasan lahan, menyusun analisis dampak lingkungan, hingga mendesain rekayasa. Inkonsistensi kebijakan ini meruntuhkan rencana pengembangan kilang lepas pantai yang sudah mendapat persetujuan sejak 2010. Semestinya, jika tetap di lepas pantai, Masela sudah berproduksi pada 2024.

Celakanya, pembahasan rencana pengembangan Masela masih juga berlarut-larut meski Inpex dan Shell telah merevisinya. Kementerian Energi sulit menerima kenyataan bahwa pembangunan fasilitas di darat lebih mahal daripada skema offshore. Pemerintah baru menyetujui proposal tersebut pada Juli tahun lalu. Bila semuanya lancar, blok yang memiliki cadangan 10,73 triliun kaki kubik ini baru bisa mengalirkan gas paling cepat kuartal kedua 2027. Molornya proyek Masela membuat negara kehilangan potensi pendapatan sedikitnya US$ 3,6 miliar atau sekitar Rp 50,5 triliun setiap tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan Shell berencana mundur, pembangunan proyek ini jadi kian berantakan. Pemerintah boleh saja mengiming-iming perpanjangan kontrak hingga 2055, tapi Shell punya kalkulasi sendiri. Kebijakan yang berubah-ubah membuat perusahaan ini mencoret Masela dari daftar prioritas. Rontoknya harga minyak dan gas sejak awal tahun memperkuat keputusan Shell karena nilai keekonomiannya tak tercapai.

Rencana Shell tersebut pasti mengakibatkan proyek kembali tersendat karena tak mudah mencari kontraktor pengganti untuk proyek sebesar itu. Sang pendatang baru minimal mesti menyiapkan duit sekitar Rp 100 triliun. Dalam keadaan ekonomi dunia yang morat-marit akibat pandemi Covid-19, banyak perusahaan akan menahan diri. Apalagi situasi bisnis minyak dan gas juga sedang berada di titik nadir. Situasi ini diprediksi berlangsung hingga 10 tahun ke depan.

Belum lagi masalah kelebihan pasokan di pasar gas dunia saat ini yang akan menyulitkan kontraktor memasarkan gas alam cair ke calon pembeli potensial. Padahal biasanya proyek gas baru dibangun setelah mendapatkan pembeli (off taker). Artinya, sebelum jelas pembelinya, Inpex dan siapa pun mitranya kelak tak akan mulai membangun proyek Masela. Inilah harga yang harus dibayar pemerintah akibat proyek ekonomi dihitung menggunakan kalkulasi politik jangka pendek.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.