Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Habis Gugus Tugas, Terbit Komite

Oleh

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) didampingi Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito (kiri) dan anggota Dewi Nur Aisyah menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. Pada saat wabah flu burung melanda beberapa tahun silam, Wiku menjadi anggota panel ahli di Komisi Nasional Pengendalian Flu Burung. ANTARA/Sigid Kurniawan/POOL
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) didampingi Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito (kiri) dan anggota Dewi Nur Aisyah menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. Pada saat wabah flu burung melanda beberapa tahun silam, Wiku menjadi anggota panel ahli di Komisi Nasional Pengendalian Flu Burung. ANTARA/Sigid Kurniawan/POOL
Iklan

KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan mengalihkan fungsinya ke Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan langkah mubazir. Presiden semestinya mengoptimalkan kementerian dan lembaga yang ada, bukan justru membentuk lembaga baru yang menambah panjang rantai birokrasi, selain memboroskan anggaran.

Dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, keberadaan komite ini diragukan efektivitasnya. Lembaga baru ini dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, yang dibantu enam wakil ketua: tiga menteri dan tiga menteri koordinator. Struktur ini tidak lazim karena ada menteri koordinator bidang lain yang menjadi bawahan Airlangga. Sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga tak memiliki kewenangan memerintah menteri koordinator lain. Sebaliknya, patut diragukan apakah menteri koordinator lain akan tunduk kepada Airlangga.

Setelah ketua dan wakil ketua, ada posisi ketua pelaksana, yang dipegang Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Ia membawahkan Ketua Satuan Tugas Covid-19 Doni Monardo dan Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi, yang dijabat Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. Struktur ini juga ganjil karena Erick berada di bawah tiga wakil ketua sesama kolega di kabinet: Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bahkan posisi Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dipegang wakil menteri, yang notabene tidak memiliki kewenangan mengatur kementerian dan lembaga, apalagi kepala daerah.

Alih-alih memunculkan harapan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi berjalan beriringan, keberadaan komite ini mengundang kekhawatiran baru. Ada kesan, kepentingan ekonomi akan mendegradasi urusan penanganan Covid-19. Gambaran tersebut tecermin dari peleburan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ke dalam Komite Kebijakan sebagai satuan tugas yang bertanggung jawab kepada ketua pelaksana dan ketua komite. Kecenderungan ini juga tergambar dari pernyataan pemerintah bahwa tugas pemulihan ekonomi oleh Komite ibarat gas, sedangkan penanganan Covid-19 laksana rem. Selama kurva Covid-19 masih tinggi, seperti yang terjadi belakangan ini, upaya pemulihan ekonomi apa pun akan percuma.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pembentukan komite ini mengesankan pemerintah tak punya arah dan strategi jangka panjang dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Jika ada kebijakan yang dianggap gagal, pemerintah lebih senang membentuk lembaga baru.

Presiden harus menghentikan kebiasaan membentuk lembaga baru setiap kali ada kebijakan atau program yang gagal. Karena kecewa terhadap kinerja Kementerian Kesehatan melawan Covid-19, Presiden membentuk gugus tugas. Ketika gugus tugas tak kuasa mengatasi kerumitan birokrasi, Presiden membentuk komite kebijakan.

Dalam skala persoalan yang tidak bisa lagi ditanggung kementerian, Presiden mesti maju sebagai panglima. Presiden harus mengoptimalkan Kementerian Kesehatan untuk memerangi wabah. Sedangkan dalam pemulihan ekonomi yang rontok akibat pandemi, Presiden selayaknya memerintahkan kementerian di bidang ekonomi. Jika para pembantu di dua bidang tersebut tak cergas bekerja, itulah saatnya mengganti mereka.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.