Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Covid-19 dan Keberpihakan Pemerintah

image-profil

image-gnews
Covid-19 dan Keberpihakan Pemerintah
Covid-19 dan Keberpihakan Pemerintah
Iklan

Yeyen Yenuarizki
Manajer Komunikasi pada Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI)

Diah S. Saminarsih
Penasihat Senior Direktur Jenderal WHO Bidang Gender dan Pemuda, pendiri CISDI

Hingga tulisan ini dibuat, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah makin jauh meninggalkan Cina, tempat wabah pertama kali merebak. Pada 21 Juli lalu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan jumlahnya telah mencapai 89.869 kasus, melebihi Cina dengan 83.611 kasus. Penambahan kasus harian dalam dua pekan terakhir pun konsisten berada di atas 1.000 kasus per hari, kontras dengan Cina dengan 11 kasus (22 Juli). Rasio tes Indonesia pun masih berada di angka 0,4 per seribu penduduk, di bawah angka 1 per seribu penduduk yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Bandingkan dengan negara tetangga, yang sejak awal berfokus pada peningkatan jumlah tes dengan rasio tes per seribu penduduk sudah mencapai 172 (Singapura), 27 (Malaysia), 9,8 (Thailand), dan 2,8 (Vietnam).

Gagalnya membangun pemahaman mengenai aspek teknis dalam penanganan wabah turut mendorong munculnya fenomena sosial yang semakin membingungkan publik. Terlambatnya komunikasi mengenai Covid-19 di awal wabah, kesimpangsiuran data, dan kegamangan dalam penentuan kebijakan alat diagnostik secara langsung ataupun tidak, membuat kepercayaan publik kepada pemerintah menurun. Akibatnya, muncul perilaku yang menentang bukti sains dan kebijakan pemerintah, misalnya penolakan warga untuk menjalani tes, aksi jemput dan bongkar paksa makam jenazah korban Covid-19, hingga rendahnya persepsi masyarakat di kawasan zona merah terhadap risiko wabah.

Tantangan terbesar Indonesia adalah belum optimalnya pelaksanaan tes, pelacakan kasus, pengobatan, dan isolasi yang terintegrasi dengan intervensi kesehatan masyarakat. Strategi penanganan wabah sebenarnya telah direkomendasikan oleh WHO. Namun pemahaman mengenai intervensi holistik dan sistemik tidak tecermin secara utuh dalam implementasi kebijakan.

Dari sisi tata kelola antar-organisasi di tingkat pusat, kesepakatan antara Kementerian Kesehatan dan satuan tugas yang dipimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak berjalan mulus. Penanganan pandemi, yang seharusnya menggunakan lensa kesehatan masyarakat, bergeser ke penanganan bencana yang, walaupun tidak sepenuhnya berbeda, tetap tidak utuh mengampu prinsip-prinsip penanganan wabah. Pemerintah juga perlu berupaya lebih keras untuk membangun aliansi dengan masyarakat sipil melalui langkah-langkah yang terstruktur, terfokus, dan terukur, serta didukung bukti dan data berbasis sains.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari sisi efektivitas dan ketepatan komunikasi publik, narasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pengumuman mengenai adaptasi kebiasaan baru (AKB) dapat menjadi ilustrasi. Pada Maret, pemerintah menerapkan PSBB di Jakarta sebagai episentrum awal pandemi. Google Community Mobility Report merekam, pada saat kebijakan itu diterapkan, kegiatan masyarakat yang melibatkan kerumunan dan berlokasi di ruang publik menurun cukup signifikan dari baseline. Hal yang berlawanan terjadi segera setelah pemerintah mempublikasikan wacana AKB. Pada 17 Juli, Google mencatat kegiatan warga Jakarta di kawasan tempat tinggal mulai turun, dari +26 ke +15 persen. Pada saat yang sama, kegiatan di tempat kerja sudah meningkat, dari -50 ke -30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan komunikasi publik adalah kunci perubahan perilaku masyarakat. Keduanya tidak bersifat melengkapi, melainkan harus dikerjakan bersama-sama. Alangkah idealnya bila pesan kenormalan baru dibarengi dengan pesan tentang uji massal sebagai prasyarat keamanan dalam adaptasi.

Dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat, dua hal berikut ini dapat menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan wabah. Pertama, pemerintah memastikan arah kebijakan yang berujung pada peningkatan kapasitas dan penyelamatan sistem kesehatan nasional. Selain tertinggal jauh dari negara tetangga dalam kapasitas tes dan lacak kasus, Indonesia masih menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan, seperti alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan, alat kesehatan seperti ventilator dan reagen RT-PCR, jejaring laboratorium, hingga tenaga analis laboratorium. Keterbatasan dalam kapasitas teknis ini hanya dapat berubah jika penanganan wabah dikoordinasikan oleh pemimpin dengan kualitas dan pemahaman kesehatan masyarakat yang baik. Ketidakmampuan memperjelas arah kebijakan dan kegagalan mengeksekusi kebijakan akan berakhir pada semakin banyaknya nyawa manusia yang menjadi korban pandemi.

Kedua, transparansi data perlu dilakukan seluas-luasnya. Upaya penanganan Covid-19 memerlukan kontribusi seluruh lapisan masyarakat sebagai garda terdepan. Peran serta masyarakat dapat terjadi jika data disajikan secara terbuka sebagai basis pembuatan keputusan dan pemetaan kebutuhan. Keterbukaan data juga turut mendorong terbangunnya sistem pengambilan kebijakan yang berbasis bukti dan komunikasi publik yang tepat sasaran.

Pandemi memang ujian terberat. Penanganannya membutuhkan pemahaman terhadap sistem dan kebijakan pembangunan, kecakapan dalam teknis kesehatan, dan kebijaksanaan dalam membangun gerakan bersama masyarakat untuk masyarakat. Kombinasi semua elemen inilah yang harus diambil sekarang oleh pembuat kebijakan untuk membuktikan bahwa pemerintah berpihak kepada masyarakat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.