Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Covid-19 dan Keberpihakan Pemerintah

image-profil

image-gnews
Covid-19 dan Keberpihakan Pemerintah
Covid-19 dan Keberpihakan Pemerintah
Iklan

Yeyen Yenuarizki
Manajer Komunikasi pada Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI)

Diah S. Saminarsih
Penasihat Senior Direktur Jenderal WHO Bidang Gender dan Pemuda, pendiri CISDI

Hingga tulisan ini dibuat, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah makin jauh meninggalkan Cina, tempat wabah pertama kali merebak. Pada 21 Juli lalu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan jumlahnya telah mencapai 89.869 kasus, melebihi Cina dengan 83.611 kasus. Penambahan kasus harian dalam dua pekan terakhir pun konsisten berada di atas 1.000 kasus per hari, kontras dengan Cina dengan 11 kasus (22 Juli). Rasio tes Indonesia pun masih berada di angka 0,4 per seribu penduduk, di bawah angka 1 per seribu penduduk yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Bandingkan dengan negara tetangga, yang sejak awal berfokus pada peningkatan jumlah tes dengan rasio tes per seribu penduduk sudah mencapai 172 (Singapura), 27 (Malaysia), 9,8 (Thailand), dan 2,8 (Vietnam).

Gagalnya membangun pemahaman mengenai aspek teknis dalam penanganan wabah turut mendorong munculnya fenomena sosial yang semakin membingungkan publik. Terlambatnya komunikasi mengenai Covid-19 di awal wabah, kesimpangsiuran data, dan kegamangan dalam penentuan kebijakan alat diagnostik secara langsung ataupun tidak, membuat kepercayaan publik kepada pemerintah menurun. Akibatnya, muncul perilaku yang menentang bukti sains dan kebijakan pemerintah, misalnya penolakan warga untuk menjalani tes, aksi jemput dan bongkar paksa makam jenazah korban Covid-19, hingga rendahnya persepsi masyarakat di kawasan zona merah terhadap risiko wabah.

Tantangan terbesar Indonesia adalah belum optimalnya pelaksanaan tes, pelacakan kasus, pengobatan, dan isolasi yang terintegrasi dengan intervensi kesehatan masyarakat. Strategi penanganan wabah sebenarnya telah direkomendasikan oleh WHO. Namun pemahaman mengenai intervensi holistik dan sistemik tidak tecermin secara utuh dalam implementasi kebijakan.

Dari sisi tata kelola antar-organisasi di tingkat pusat, kesepakatan antara Kementerian Kesehatan dan satuan tugas yang dipimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak berjalan mulus. Penanganan pandemi, yang seharusnya menggunakan lensa kesehatan masyarakat, bergeser ke penanganan bencana yang, walaupun tidak sepenuhnya berbeda, tetap tidak utuh mengampu prinsip-prinsip penanganan wabah. Pemerintah juga perlu berupaya lebih keras untuk membangun aliansi dengan masyarakat sipil melalui langkah-langkah yang terstruktur, terfokus, dan terukur, serta didukung bukti dan data berbasis sains.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari sisi efektivitas dan ketepatan komunikasi publik, narasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pengumuman mengenai adaptasi kebiasaan baru (AKB) dapat menjadi ilustrasi. Pada Maret, pemerintah menerapkan PSBB di Jakarta sebagai episentrum awal pandemi. Google Community Mobility Report merekam, pada saat kebijakan itu diterapkan, kegiatan masyarakat yang melibatkan kerumunan dan berlokasi di ruang publik menurun cukup signifikan dari baseline. Hal yang berlawanan terjadi segera setelah pemerintah mempublikasikan wacana AKB. Pada 17 Juli, Google mencatat kegiatan warga Jakarta di kawasan tempat tinggal mulai turun, dari +26 ke +15 persen. Pada saat yang sama, kegiatan di tempat kerja sudah meningkat, dari -50 ke -30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan komunikasi publik adalah kunci perubahan perilaku masyarakat. Keduanya tidak bersifat melengkapi, melainkan harus dikerjakan bersama-sama. Alangkah idealnya bila pesan kenormalan baru dibarengi dengan pesan tentang uji massal sebagai prasyarat keamanan dalam adaptasi.

Dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat, dua hal berikut ini dapat menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan wabah. Pertama, pemerintah memastikan arah kebijakan yang berujung pada peningkatan kapasitas dan penyelamatan sistem kesehatan nasional. Selain tertinggal jauh dari negara tetangga dalam kapasitas tes dan lacak kasus, Indonesia masih menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan, seperti alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan, alat kesehatan seperti ventilator dan reagen RT-PCR, jejaring laboratorium, hingga tenaga analis laboratorium. Keterbatasan dalam kapasitas teknis ini hanya dapat berubah jika penanganan wabah dikoordinasikan oleh pemimpin dengan kualitas dan pemahaman kesehatan masyarakat yang baik. Ketidakmampuan memperjelas arah kebijakan dan kegagalan mengeksekusi kebijakan akan berakhir pada semakin banyaknya nyawa manusia yang menjadi korban pandemi.

Kedua, transparansi data perlu dilakukan seluas-luasnya. Upaya penanganan Covid-19 memerlukan kontribusi seluruh lapisan masyarakat sebagai garda terdepan. Peran serta masyarakat dapat terjadi jika data disajikan secara terbuka sebagai basis pembuatan keputusan dan pemetaan kebutuhan. Keterbukaan data juga turut mendorong terbangunnya sistem pengambilan kebijakan yang berbasis bukti dan komunikasi publik yang tepat sasaran.

Pandemi memang ujian terberat. Penanganannya membutuhkan pemahaman terhadap sistem dan kebijakan pembangunan, kecakapan dalam teknis kesehatan, dan kebijaksanaan dalam membangun gerakan bersama masyarakat untuk masyarakat. Kombinasi semua elemen inilah yang harus diambil sekarang oleh pembuat kebijakan untuk membuktikan bahwa pemerintah berpihak kepada masyarakat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024