Mudarat Pembelian Jet Tempur Bekas

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.


Presiden Joko Widodo seharusnya menghentikan rencana Kementerian Pertahanan memborong 15 pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas milik Angkatan Udara Austria. Selain bisa mendatangkan mudarat di kemudian hari, rencana mega-transaksi ini pun menabrak undang-undang.

Upaya memboyong pesawat tempur bekas itu diungkap media Austria, Kronen Zeitung, pada 18 Juli lalu. Media itu menyebutkan ada surat dari Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto, tertanggal 10 Juli 2020, yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan Austria Klaudia Tanner. Selain tanpa konsultasi dengan publik, rencana Prabowo itu tak pernah dibahas terbuka bersama Komisi Pertahananan Dewan Perwakilan Rakyat. Wajar saja kalau muncul kecurigaan atas langkah “diam-diam” itu.

Langkah Prabowo ini pun mengabaikan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Pasal 45 ayat (5) mengatur syarat pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) dari luar negeri, yaitu harus ada imbal dagang serta kandungan lokal paling rendah 85 persen. Penjelasan pasal itu menyebutkan keharusan alih pengetahuan dan pelatihan pada setiap pembelian alutsista.

Apa yang disyaratkan undang-undang sulit dipenuhi bila pemerintah jadi membeli Eurofighter Typhoon bekas. Jet tempur itu dirancang empat negara Eropa, yakni Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol. Kolaborasi itu melahirkan Eurofighter Jagdflugzeug GmbH sebagai perusahaan induk. Di bawahnya terdapat Airbus, BAE Systems, dan Leonardo. Dengan fakta itu, bisa dibayangkan betapa rumitnya mengeksekusi alih teknologi yang diharuskan undang-undang.

Dalih Prabowo bahwa pembelian Eurofighter Typhoon bekas penting untuk memodernkan angkatan bersenjata Indonesia sulit dicerna akal sehat. Membeli pesawat tempur bekas ibarat berjudi dengan risiko. Siapa yang bisa menjamin pesawat bekas itu benar-benar aman ketika dioperasikan oleh Angkatan Udara Indonesia. Belum lagi soal mahalnya biaya operasional dan perawatan jet tempur Eurofighter, yang juga sempat dikritik publik Austria.

Prabowo semestinya belajar dari pelbagai pengalaman buruk dalam pembelian alutsista sebelumnya. Dalam rentang 10 tahun terakhir saja, terungkap sejumlah kasus korupsi di sektor pertahanan, di antaranya korupsi pada pengadaan pesawat tempur Sukhoi 30 MK2 dari Rusia (2012), pembayaran pesawat F-16 dan helikopter Apache (2010-2014), serta pembelian helikopter AgustaWestland-101. Temuan Transparency International, dalam survei Government Defence Anti-Corruption Index 2015, menunjukkan bahwa risiko korupsi di sektor militer atau pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi.

Kementerian Pertahanan tahun ini mengelola anggaran senilai Rp 131 triliun. Di tengah kesulitan keuangan negara akibat pandemi, Prabowo seharusnya lebih berhati-hati menggunakan bujet di kementeriannya. Langkah pertama yang seharusnya dia lakukan adalah membatalkan rencana pembelian pesawat tempur usang dari Austria. Bila Prabowo berkeras perihal rencananya, sementara Jokowi berdiam diri, Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya menghentikan hasrat sang menteri, sebelum terjadi kerugian negara yang teramat besar. *

 





Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

9 jam lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

3 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

5 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

7 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

14 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

18 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

21 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

21 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

26 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.


Sebuah Hari Esok untuk Nana

27 hari lalu

Sebuah Hari Esok untuk Nana

Film terbaru karya Kamila Andini yang diangkat dari satu bab biografi ibunda Jais Darga. Sebuah puisi yang tampil dengan lirih sekaligus menyala.