Kebiasaan Lama Membentuk Lembaga Baru

Koran Tempo

Enak dibaca dan perlu.


LANGKAH pemerintah membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan mengalihkan fungsinya ke Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi patut dipertanyakan. Kebijakan ini kembali menunjukkan kebiasaan lama: ketika penanganan suatu persoalan gagal, pemerintah memilih jalan keluar dengan membentuk lembaga baru. 

Pemerintah sebenarnya sudah punya kementerian dan lembaga yang berkaitan langsung dengan penanganan wabah Covid-19 dan dampaknya. Sejak awal, Kementerian Kesehatan semestinya menjadi panglima perang melawan wabah. Sedangkan dalam pemulihan ekonomi yang rontok akibat pandemi, kementerian di bidang ekonomi semestinya memainkan peran strategis. Alih-alih mengoptimalkan peran lembaga yang ada, Presiden Joko Widodo malah membentuk lembaga baru yang berpotensi memperuwet birokrasi.

Dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai ketua dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir selaku ketua pelaksana, keberadaan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi menimbulkan tanda tanya: apakah dengan begitu menteri-menteri lain harus tunduk kepada dua menteri ini? Struktur itu juga tidak lazim karena memposisikan menteri koordinator bidang lain di bawah Airlangga.

Penanganan Covid-19, yang mestinya dipimpin otoritas medis, juga seperti kembali didegradasi di bawah kepentingan ekonomi. Gambaran tersebut tecermin dari peleburan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ke dalam Komite Kebijakan sebagai satuan tugas yang bertanggung jawab kepada ketua pelaksana dan ketua komite.

Sejak awal, pemerintah memang kurang memberi tempat pada sains dalam penanganan pandemi ini. Otoritas medis yang ada pun—Kementerian Kesehatan—kurang dipercaya karena dianggap menyembunyikan data yang sebenarnya. Keberadaan Komite Kebijakan berpotensi makin menjauhkan pertimbangan epidemiologis dalam penanganan Covid-19 dengan mendahulukan pertimbangan ekonomi.

Ketimbang membentuk lembaga baru, Presiden seharusnya mengganti pejabatnya jika lembaga yang mereka pimpin tidak mampu membenahi persoalan. Kegagalan sejumlah menteri dalam merespons wabah lebih awal atau leletnya mereka dalam mengeksekusi program semestinya diikuti perombakan kabinet. Kemarahan Jokowi terhadap para pembantunya beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa sejumlah menteri memang tidak becus menjalankan tugasnya. Tapi kemarahan itu tak banyak gunanya karena Jokowi tak mengganti pejabat lama dengan orang baru yang lebih berkompeten.

Pembentukan lembaga baru untuk mengatasi persoalan lama justru menunjukkan pemerintah gagal membangun sistem. Sudah saatnya pemerintah menghentikan kebiasaan buruk itu. Daripada membentuk lembaga ad hoc yang berpotensi tumpang-tindih, pemerintah lebih baik memperbaiki sistem untuk jangka panjang. Di antaranya dengan menerapkan sistem meritokrasi dan indikator kinerja yang jelas. Dalam jangka pendek, Jokowi seharusnya tidak ragu mengganti menteri atau pimpinan lembaga yang tidak cakap bekerja.

 





Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

1 hari lalu

Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Penembakan gas air mata oleh polisi yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut.


Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

4 hari lalu

Kolom The Outlaw Ocean Project: Profesi Ini Paling Maut Sekaligus Paling Kejam?

Kejahatan, kekerasan, dan perbudakan di kapal penangkap ikan terus terjadi. Bagaimana cara mencegahnya?


Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

6 hari lalu

Ribuan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Ternate Terima BSU Tahun 2022 Dari Presiden

Program BSU ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari


Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

9 hari lalu

Dosa Jakarta di Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kasus korupsi Lukas Enembe menyingkap kesalahan pemerintah pusat dan daerah. Salah urus, dana otonomi khusus gagal menyejahterakan warga Papua.


Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

10 hari lalu

Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Fahira Idris: Agar Indonesia juga Merasakan Lompatan Kemajuan

Fahira Idris meyakini Anies Baswedan bisa membawa Indonesia melakukan lompatan kemajuan.


Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

15 hari lalu

Agar Anak Terlindung dari Kejahatan Seksual

Kasus kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Selain menegakkan aturan, kampanye dan edukasi perlu digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat.


Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

19 hari lalu

Bjorka: Antara Dendam dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

Aksi Bjorka tentu membuat lalu lintas perbincangan publik menjadi riuh, dari ruang istana, universitas, hingga warung kopi. Bjorka berhasil memecah ombak berbagai isu kejahatan yang sedang terjadi di negara ini.


Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

22 hari lalu

Nasehat Sederhana untuk Pemerintah, Jangan Pernah Menyusahkan Hidup Rakyat

Cerita Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, Revolusi Kemerdekaan, dan Revolusi lainnya, berawal dari rasa bosan dan jijik rakyat kepada kekuasaan yang sudah mulai melupakan akarnya.


Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

22 hari lalu

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Atasi Kebocoran Data

Aksi peretasan Bjorka memberi pesan kelemahan sistem teknologi dan informasi pemerintah Indonesia. Darurat perlindungan data pribadi.


Di Balik "Amplop Kiai"

27 hari lalu

Di Balik "Amplop Kiai"

Sudah bukan rahasia, konflik terbuka itu merupakan buntut dari pernyataan tentang "amplop kiai" yang disampaikan Sumo saat acara Pembekalan Politik Cerdas Berintegritas di KPK beberapa waktu lalu. Protes keras terhadap Ketua Umum yang juga Meneg PPN dan Kepala Bappenas itu sudah bergulir dalam beberapa pekan terakhir.